Api yang Padam di Pusat Negeri: Tragedi Ideologis dan Mistikal Kekuasaan Tanpa Pulung

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Ki Bismo Pratonggopati, SH (Budayawan – Pembina Yayasan Satria Merah Jambu)

JATIMRAYA.COM – Ketika kekuasaan modern hanya dibangun di atas aritmetika suara, rekayasa hukum, dan persekutuan modal, negara sesungguhnya sedang berjalan di atas retakan kosmik. Dalam kosmologi Jawa Kuno, kepemimpinan tanpa pulung bukan sekadar cacat moral, melainkan pengkhianatan ideologis terhadap semesta yang niscaya memicu runtuhnya seluruh tatanan.

Ada sebuah keheningan yang ganjil setiap kali kita menatap pusat kekuasaan di negeri ini dari kejauhan. Di balik tembok-tembok putih yang dingin, iring-iringan mobil berpelat khusus, dan baliho raksasa yang memajang senyum penuh percaya diri, sering kali terasa sebuah getaran yang hampa. Segalanya tampak megah secara kasatmata. Konstitusi masih berdiri, parlemen masih bersidang, anggaran negara masih berputar dalam hitungan ribuan triliun rupiah, dan aparat keamanan masih berbaris rapi. Namun, di lorong-lorong pasar, di kedai kopi pinggir jalan, hingga di ruang-ruang sunyi para perenung, ada satu pertanyaan purba yang diam-diam kembali berbisik: apakah cahaya itu masih ada di sana?

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam perbendaharaan mistik dan antropologi politik Jawa Kuno, cahaya itu disebut pulung. Ia kerap dilukiskan sebagai bola api kebiruan atau kilatan sinar keemasan yang dalam bahasa lokal disebut ndaru, melesat membelah gelapnya malam, lalu jatuh tepat ke ubun-ubun seseorang yang dipilih oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk memikul nasib jutaan manusia. Bagi kalangan teknokrat modern yang terbiasa menyembah kurva statistik dan survei elektabilitas, membicarakan pulung di abad ke-21 mungkin terdengar seperti romantisme feodal yang usang. Politik hari ini, kata mereka, adalah urusan rasional, terukur, dan sekuler. Siapa yang paling lihai mengelola logistik, menguasai algoritma media sosial, serta merangkul koalisi partai paling gemuk, dialah yang sah menduduki singgasana.

Namun, pandangan sekuler-prosedural itu menyimpan kebutaan yang fatal. Ia gagal membaca bahwa negara bukanlah sekadar perusahaan raksasa yang cukup dikelola dengan kalkulator dan kontrak kerja. Negara adalah entitas spiritual sekaligus ideologis. Ia memiliki ruh, memiliki kiblat nilai, dan terikat pada hukum keseimbangan semesta. Ketika seseorang memaksakan diri naik ke tampuk kekuasaan tanpa disertai pulung, ia sesungguhnya sedang melakukan sebuah kudeta metafisik. Ia merebut jabatan atau kalungguhan, tetapi gagal memiliki kekuasaan sejati atau kasekten. Di titik inilah, tragedi ideologis dan mistikal sebuah bangsa bermula.

Pulung sebagai Mandat Ideologis Semesta

Untuk membedah mengapa ketiadaan pulung berdampak begitu menghancurkan, kita harus terlebih dahulu membebaskan konsep ini dari stigma takhayul murahan. Dalam kajian klasik Indonesianis Benedict Anderson, The Idea of Power in Javanese Culture yang terbit pada 1972, kekuasaan dalam kosmologi Jawa dipahami sangat berbeda dari tradisi filsafat politik Barat. Jika Barat memandang kekuasaan sebagai relasi sosial yang abstrak dan dapat dibagi-bagi melalui kontrak politik, Jawa memandang kekuasaan sebagai energi kosmik yang konkret, homogen, dan jumlahnya selalu tetap di alam semesta.

Energi kosmik inilah yang mengejawantah dalam wujud pulung atau wahyu keprabon. Namun, yang kerap luput dari pembacaan dangkal adalah bahwa pulung sesungguhnya merupakan puncak dari sebuah bangunan ideologi spiritual. Pulung tidak jatuh secara acak seperti undian berhadiah. Ia tunduk pada hukum keselarasan batin yang sangat ketat. Ia hanya mau hinggap pada seorang pribadi yang telah melampaui egoisme dirinya sendiri, yang telah menempuh laku prihatin, dan yang jiwanya telah menyatu dengan denyut penderitaan rakyat.

Dalam ideologi kenegaraan Jawa Kuno, penyatuan itu dirumuskan dalam doktrin agung manunggaling kawula Gusti. Secara mistikal, ia berarti leburnya batas antara hamba dan Sang Pencipta. Namun, secara ideologis-politik, ia bermakna kesatuan yang tak terpisahkan antara pemimpin dan rakyatnya. Seorang pemimpin yang berpulung tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat yang dipimpinnya. Kepentingan pribadinya telah mati; yang tersisa hanyalah pengabdian mutlak pada nilai keadilan dan keselamatan bersama, sepi ing pamrih rame ing gawe.

Di sinilah letak daya ledak ideologis dari konsep pulung ketika dibenturkan dengan realitas politik kontemporer. Demokrasi elektoral yang dibajak oleh oligarki dan dinasti politik telah mereduksi kepemimpinan menjadi sekadar transaksi dagang. Ideologi negara yang seharusnya menjadi api penuntun, seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan, direduksi menjadi jargon hampa di panggung kampanye. Ketika seseorang menduduki kursi kekuasaan melalui rekayasa hukum, politik uang, dan persekongkolan elit, wadah batinnya sesungguhnya kotor oleh pamrih.

Secara mistikal, wadah yang kotor oleh ambisi pribadi dan keserakahan tidak akan pernah sanggup menampung pulung. Cahaya ilahiah itu akan menolak turun, atau jika sempat singgah pada rezim sebelumnya, ia akan segera melesat pergi. Maka lahirlah sebuah paradoks ideologis yang mengerikan: seorang pemimpin yang sah secara administratif di atas kertas, tetapi haram secara kosmologis di hadapan semesta dan nurani sejarah.

Suwung di Jantung Istana dan Invasi Energi Gelap

Sejarawan Soemarsaid Moertono dalam karyanya State and Statecraft in Old Java yang terbit pada 1968 menguraikan bahwa dalam struktur kosmologi Jawa, pusat pemerintahan bukanlah sekadar kantor administratif, melainkan axis mundi, poros dunia yang menghubungkan alam atas atau makrokosmos dengan alam bawah atau mikrokosmos. Sang pemimpin adalah paku bumi atau Paku Buwana yang menjaga agar tatanan dunia tidak tercerai-berai ditelan kekacauan atau khaos.

Apa yang terjadi ketika sang pemegang tampuk kekuasaan tidak memiliki pulung? Poros dunia itu patah. Pusat negara mengalami kondisi yang dalam khazanah mistik Jawa disebut sebagai suwung yang dingin dan hampa. Berbeda dengan suwung dalam meditasi tingkat tinggi yang berarti keheningan penuh kesadaran ilahiah, suwung pada singgasana tanpa pulung adalah kekosongan spiritual yang kehilangan daya pelindung.

Dalam hukum metafisika maupun hukum politik, kekosongan tidak pernah dibiarkan kosong terlalu lama. Ketika cahaya pulung absen dari istana, ruang hampa itu segera diinvasi oleh anasir-anasir gelap. Dalam bahasa pewayangan, istana mulai memancarkan hawa panas atau sanget yang mengundang kekuatan angkara murka.

Manifestasinya di dunia nyata sangat gamblang dan dapat kita saksikan dengan mata telanjang. Pertama, terjadi eksodus sunyi kaum bijak dari lingkaran kekuasaan. Para intelektual yang jujur, negarawan yang memegang teguh ideologi konstitusi, serta penasihat yang memiliki kejernihan batin, yang dalam tradisi kuno berperan sebagai brahmana, resi, atau pujangga, akan merasakan ketidakcocokan frekuensi yang tajam. Suara mereka tidak lagi didengar, nasihat mereka dianggap ancaman, dan kehadiran mereka perlahan disingkirkan.

Kedua, ruang kosong yang ditinggalkan kaum bijak itu segera diisi oleh para penjilat, makelar kekuasaan, dan pemburu rente. Ideologi negara yang seharusnya melindungi kaum lemah dibajak menjadi ideologi predatoris yang melayani kepentingan segelintir pemilik modal. Rapat-rapat kenegaraan yang semestinya menjadi ruang kontemplasi untuk mencari jalan keluar bagi penderitaan rakyat, berubah menjadi meja judi tempat sumber daya alam dan jabatan publik dibagi-bagikan. Istana yang kehilangan pulung pada akhirnya bukan lagi mercusuar moral bangsa, melainkan benteng pertahanan bagi keserakahan yang terorganisasi.

Gori-Goro dan Pemberontakan Jagad Gedhe

Salah satu ajaran paling radikal dalam spiritualitas Jawa Kuno adalah penolakan terhadap pemisahan antara manusia dan alam. Dalam pandangan Kejawen, jagad cilik, yaitu manusia terutama sang pemimpin, dan jagad gedhe, yaitu alam semesta, terikat dalam satu jaringan kesadaran organik. Alam bukanlah benda mati yang bisu. Gunung, hutan, laut, angin, dan tanah memiliki kepekaan spiritual terhadap kualitas batin orang yang memerintah di atasnya.

Oleh karena itu, ketiadaan pulung pada diri seorang pemimpin negara tidak hanya merusak tatanan birokrasi, tetapi juga memicu pemberontakan dari alam semesta. Dalam struktur lakon pewayangan, fase kekacauan ini disebut gara-gara. Ia ditandai oleh gejala-gejala ekstrem: musim yang kehilangan keteraturannya atau salah mangsa, kemarau panjang yang membakar ladang, badai dan banjir yang menyapu pemukiman, gunung berapi yang bergemuruh tanpa henti, hingga datangnya pageblug atau wabah penyakit dan paceklik atau krisis pangan.

Bagi pembacaan materialis yang sempit, mengaitkan krisis ekologis dengan ketiadaan pulung mungkin dianggap tidak ilmiah. Namun, jika kita menelaahnya melalui kacamata spiritual-ideologis yang progresif, hubungan keduanya justru sangat logis sekaligus mengerikan.

Pemimpin yang memiliki pulung membawa mandat ideologis memayu hayuning bawana, yakni kewajiban suci untuk merawat, memperindah, dan menjaga keselamatan bumi beserta seluruh isinya. Kesadaran mistikal ini mencegahnya memperlakukan alam sebagai komoditas semata. Sebaliknya, pemimpin tanpa pulung selalu dikendalikan oleh ketakutan dan utang politik. Karena ia naik ke takhta bukan lewat mandat semesta, melainkan lewat sokongan finansial para oligark, ia terpaksa menggadaikan bumi untuk melunasi utang-utang kekuasaannya.

Maka, atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi, hutan-hutan purba dibabat habis, perut bumi dikeruk oleh tambang-tambang rakus, laut ditimbun demi proyek mercusuar, dan masyarakat adat diusir dari tanah leluhurnya. Ketika alam akhirnya membalas melalui banjir bandang, tanah longsor, kabut asap, polusi yang meracuni udara kota, dan krisis iklim yang memicu gagal panen, itulah gara-gara yang sesungguhnya.

Alam semesta sedang berbicara dengan bahasanya sendiri. Rangkaian bencana yang datang bertubi-tubi itu bukan sekadar anomali cuaca, melainkan sasmita atau isyarat gaib sekaligus gugatan ideologis dari jagad gedhe bahwa penguasa yang duduk di atas singgasana telah gagal menjaga amanah kehidupan.

Matinya Perbawa, Lahirnya Tirani, dan Neraka Kalabendu

Dampak paling menyakitkan dari kepemimpinan tanpa pulung terasa langsung di ruang sosial-politik, tepatnya ketika sang penguasa kehilangan perbawa. Dalam etika kepemimpinan Jawa, perbawa adalah kewibawaan batiniah yang memancar secara alami dari seseorang yang jiwanya utuh dan bersih. Pemimpin yang memiliki perbawa tidak membutuhkan panggung propaganda yang mahal atau barisan senjata untuk membuat rakyatnya patuh. Setiap ucapannya mengandung bobot kebenaran atau sabda pandhita ratu, sehingga rakyat tunduk dalam rasa hormat yang tulus atau ajrih asih.

Namun, pemimpin tanpa pulung adalah manusia yang miskin secara spiritual. Di ruang terdalam kesadarannya, ia tahu bahwa ia tidak memiliki legitimasi moral. Ia sadar bahwa penghormatan yang diterimanya di depan kamera hanyalah kepura-puraan yang rapuh. Kekosongan batin inilah yang melahirkan paranoia kronis dan rasa tidak aman atau insecurity yang mendalam.

Sejarah politik di seluruh dunia membuktikan satu hal: tidak ada yang lebih berbahaya daripada penguasa yang merasa tidak aman. Karena gagal menundukkan hati rakyat melalui keteladanan dan perbawa, pemimpin tanpa pulung akan beralih pada instrumen kekuasaan yang paling kasar. Ia mulai mengandalkan represi, intimidasi, manipulasi hukum, dan rekayasa informasi.

Di era modern, wajah represi itu dipoles dengan topeng legalitas. Hukum tidak lagi ditegakkan di atas prinsip keadilan atau adil paramarta, melainkan dibelokkan menjadi alat pukul untuk membungkam kritik dan melumpuhkan lawan politik. Aparat negara yang seharusnya melindungi warga sipil dikerahkan untuk menjaga kenyamanan penguasa. Di ruang digital, mesin propaganda dan pendengung bayaran bekerja siang malam untuk mengaburkan fakta, menciptakan kebencian horizontal, dan memaksa masyarakat menelan kebohongan sebagai kebenaran.

Ironisnya, dalam kacamata mistisisme Jawa, semakin keras seorang pemimpin memamerkan otot kekuasaannya, semakin telanjang pula kelemahan batinnya. Kekerasan adalah bahasa terakhir dari kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh pulung.

Ketika negara dijalankan tanpa perbawa dan hukum kehilangan nuraninya, bangsa pun terperosok ke dalam jurang kalabendu atau zaman edan. Pujangga besar Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ranggawarsita, telah melukiskan tragedi spiritual-ideologis ini dengan sangat pedih dalam Serat Kalatidha. Pada zaman kalabendu, seluruh kompas moral berputar terbalik. Kejujuran dianggap kebodohan, keserakahan dipuja sebagai kecerdikan, dan pengkhianatan terhadap prinsip ideologi dirayakan sebagai keluwesan politik.

Rakyat awam menjadi korban yang paling menderita. Mereka dipaksa menyaksikan tontonan kemunafikan setiap hari, sementara kebutuhan hidup kian mencekik. Hati nurani mereka diuji hingga titik batas: ikut larut dalam arus kegilaan sistem yang korup berarti membunuh jiwa sendiri, tetapi bertahan pada jalan kebenaran berarti siap tersingkir dan tidak mendapatkan bagian, atau dalam bahasa Jawa yen tan melu anglakoni boya kaduman melik. Di sinilah krisis kepemimpinan berubah menjadi krisis eksistensial seluruh bangsa.

Oncating Wahyu dan Dialektika Perlawanan dari Pinggiran

Apakah kegelapan kalabendu akan menjadi takdir abadi bagi sebuah bangsa yang dipimpin oleh penguasa tanpa pulung? Di sinilah letak kekuatan ideologis paling radikal dari kosmologi Jawa Kuno: ia tidak pernah mengizinkan tirani bertahan selamanya.

Kembali pada hukum kekuasaan kosmik yang konstan atau zero-sum, energi pulung tidak pernah musnah. Apabila ia tidak berada di pusat kekuasaan, itu berarti ia sedang bergerak meninggalkan istana atau oncating wahyu. Ia melayang menembus kabut zaman, mencari wadah baru yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih berani di luar tembok kekuasaan.

Proses oncating wahyu selalu diawali oleh pembusukan dari dalam atau implosion. Karena tidak ada lagi daya magnetik pulung yang mampu menyatukan para elit, koalisi kekuasaan yang tampak gemuk dan tak terkalahkan itu sesungguhnya sangat rapuh. Loyalitas di antara para pejabat, pemimpin partai, dan penyandang dana bersifat murni transaksional. Begitu sumber daya ekonomi negara mulai mengering akibat korupsi dan salah urus, atau begitu gelombang kemarahan publik mulai membesar, para oportunis itu akan saling menikam dari belakang demi menyelamatkan diri masing-masing.

Babad Tanah Jawi dan Serat Pararaton mencatat pola kejatuhan ini dengan ketepatan yang menakutkan. Runtuhnya Kerajaan Kediri, hancurnya Majapahit yang adidaya akibat Perang Paregreg, hingga terpecahnya Mataram Islam, semuanya memperlihatkan mekanisme hukum kosmik yang sama. Tidak ada satu pun kerajaan besar yang runtuh semata-mata karena musuh dari luar; mereka semua tumbang karena pulung telah lebih dahulu meninggalkan singgasana mereka.

Di saat yang sama, ketika pusat kekuasaan membusuk, kesadaran kolektif rakyat di pinggiran mulai bangkit. Dalam tradisi mistik Jawa, kebangkitan ini sering dibungkus dalam mitos kerinduan akan datangnya Ratu Adil atau Satria Piningit. Jika dibaca secara kaku, mitos ini memang berisiko melahirkan sikap pasif menunggu juru selamat. Namun, dalam tafsir spiritual-ideologis yang membebaskan, Ratu Adil bukanlah satu sosok manusia sakti yang turun dari langit.

Ratu Adil adalah manifestasi dari kesadaran moral rakyat yang menolak tunduk pada kegilaan zaman. Ia hadir setiap kali warga biasa berani menolak politik uang, setiap kali mahasiswa dan buruh turun ke jalan membela konstitusi, setiap kali jurnalis menolak membungkam kebenaran di bawah ancaman, dan setiap kali masyarakat adat berdiri tegak mempertahankan hutan serta tanah airnya. Di dalam keberanian kolektif yang sunyi dari pamrih itulah, pulung yang lari dari istana sedang berkumpul kembali.

Dalam pewayangan, momen ini dilambangkan oleh kemunculan Semar dan para Punakawan di tengah kekacauan gara-gara. Semar adalah dewa tertinggi atau Sang Hyang Ismaya yang memilih menanggalkan kemegahan kahyangan dan menjelma menjadi rakyat jelata yang buruk rupa. Pesan ideologis dan mistikalnya amat jelas: ketika para ksatria dan raja di istana mabuk kekuasaan dan kehilangan arah, sumber kebenaran dan pemegang mandat semesta yang sejati selalu kembali ke tangan rakyat jelata.

Menjaga Api di Tengah Kabut

Menghidupkan kembali telaah tentang pulung di tengah hiruk-pikuk politik modern bukanlah ajakan untuk kembali ke masa lalu yang feodal, melainkan sebuah gugatan spiritual-ideologis terhadap demokrasi kita yang kian kehilangan ruh. Demokrasi tidak akan pernah selamat jika ia hanya dipahami sebagai ritual lima tahunan untuk memindahkan kekuasaan dari satu kelompok oligarki ke kelompok oligarki lainnya.

Kosmologi Jawa Kuno memberikan peringatan yang sangat jujur sekaligus dingin kepada siapa pun yang hari ini sedang duduk di puncak kekuasaan, atau yang sedang bersiap-siap merebutnya dengan segala cara. Anda boleh saja menguasai seluruh parlemen, menaklukkan lembaga peradilan, membeli suara rakyat, dan membungkam media massa. Anda boleh saja membangun istana baru yang berkilauan dan memahat nama Anda di berbagai monumen megah.

Namun, jika semua itu diraih tanpa kejernihan batin, tanpa kesetiaan pada ideologi keadilan, dan tanpa keberpihakan yang tulus pada rakyat serta alam semesta, maka Anda sesungguhnya sedang memerintah di atas singgasana tanpa cahaya. Anda adalah pemimpin tanpa pulung.

Dan hukum semesta tidak pernah bisa disuap, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa direkayasa melalui pasal-pasal undang-undang. Ia bekerja dalam sunyi, namun pasti. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak pernah tunduk pada kemegahan kekuasaan yang kosong; sejarah selalu berpihak pada cahaya kebenaran yang terus menyala di dada rakyat yang merdeka.

Berita Terkait

Marhaenisme di Tengah Perang Rantai Pasok: Anatomi Kapitalisme dan Pertarungan Ideologi Hari Ini
Badak Itu Bukan Barang. Ia adalah “Abah Gede” yang Dijual ke Timur
HUT ke-60 Sigid Haryo Wibisono Jadi Ajang Silaturahmi Tokoh Lintas Generasi
Kosongkan Kursi Wapres Pembangkangan Terhadap Mandat Rakyat
Barji Barbeh, Politik Kehancuran yang Dijual sebagai Strategi
Alif yang Tegak di Tengah Puing Modernitas: Membaca Ulang Ideologi Sunyi R.M.P. Sosrokartono
Singgasana yang Tak Pernah Menjadi Milik Kita
Jejak Residu di Sepatu Sang Diplomat: Menakar Yuridis-Politis dan Fatsun Kepemimpinan Sugiono

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:46 WIB

Marhaenisme di Tengah Perang Rantai Pasok: Anatomi Kapitalisme dan Pertarungan Ideologi Hari Ini

Sabtu, 21 November 2026 - 20:37 WIB

Api yang Padam di Pusat Negeri: Tragedi Ideologis dan Mistikal Kekuasaan Tanpa Pulung

Sabtu, 21 November 2026 - 20:27 WIB

Badak Itu Bukan Barang. Ia adalah “Abah Gede” yang Dijual ke Timur

Sabtu, 21 November 2026 - 20:10 WIB

HUT ke-60 Sigid Haryo Wibisono Jadi Ajang Silaturahmi Tokoh Lintas Generasi

Jumat, 20 November 2026 - 19:24 WIB

Kosongkan Kursi Wapres Pembangkangan Terhadap Mandat Rakyat

Berita Terbaru