JATIMRAYA.COM – Bakal Calon Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan harus siap dana Rp 4 miliar.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menegaskan dana tersebut bukan mahar politik namun cost politik menjadi kepala darrah.
“Antara mahar dan cost politik tidak sama. Harus dapat membedakan. Antara keduanya jelas berbeda,” tegas Made.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masyarakat harus memahami mahar dan cost politik. “Untuk itu edukasi politik, penting ditengah maraknya pilkada serentak 2024,” jelas Made.
Disampaikan dalam diskusi bareng nara sumber di Sekretariat PWI Malang Raya, cost politik tersebut wajib disiapkan cakada bahkan sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi calon yang diusung dari partai berlambang kepala banteng ini.
Pengalaman pilkada Tahun 2018, seperti dikatakan Made, tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Malang sebanyak 1.400.
“Cost yang harus dikeluarkan untuk masing – masing saksi mulai dari honor saksi, seragam sampai pelatihan saksi setiap TPS kurang lebih Rp 500 ribu. Kalau dikalikan mencapai Rp 750 juta,” jelas Made.
Baca Juga:
Puncak HPN 2026 di Surabaya, Gus Irfan Raih PWI Jatim Award atas Transformasi Haji
Rakernas PERBAMIDA 2026 Dorong Peran BPR/BPRS Perkuat UMKM dan Ekonomi Nasional
Santri Al Amanah Krian Dapat Edukasi Safety Riding dari Polresta Sidoarjo
Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai kota.
“Inilah yang harus dipahami semua cakada yang mendaftar ke PDI Perjuangan. Biaya itu harus disetorkan ke DPP PDI Perjuangan. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke DPC sebagai biaya persiapan pilkada termasuk kampanye,” ujarnya.
Diakuinya, PDI Perjuangan tidak menerima mahar dan cost yang dikeluarkan dilaporkan secara transparan dan sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
“Intinya biaya yang disiapkan cakada nanti akan kembali lagi sebagai biaya selama pilkada,” tegasnya.
Baca Juga:
Diterangkan, sejak awal tokoh yang mendaftar lewat PDI Perjuangan untuk diusung menjadi cakada, diberi pemahaman terkait cost politik yang dibutuhkan untuk persiapan proses pilkada.
Diakuinya, seharusnya hal tersebut merupakan tanggung jawab moral bagi seluruh partai politik (parpol) di Kota Malang. Untuk menyosialisasikan agar tidak terjebak pada fenomena mahar politik.
Termasuk menghilangkan money politik. “Saya menginginkan semua parpol memiliki tanggung jawab moral dengan mengusung calon terbaiknya. Kata-kata terbaik ini tidak gampang. Pertama kapasitasnya, kemampuannya memimpin Kota Malang,” tambahnya. (Andy Setiawan)***
