JATIMRAYA COM – Desakan keras kini menerpa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Mereka dituntut bersikap transparan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusara mendesak agar data terkait nama-nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) segera dibuka ke publik.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur LBH Pusara, Marsuto Alfianto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Peradi Madura Raya, Jumat (2/10.2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, terdapat sejumlah oknum anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran serius berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mohon Pemda dan DPRD membuka data terkait dengan anggota dewan yang diduga terlibat dalam temuan BPK tentang pelanggaran penggunaan anggaran APBD,” tegas Alfian, menyoroti pentingnya akuntabilitas publik.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi itu merinci, dugaan pelanggaran tersebut mengarah kepada sejumlah oknum, termasuk di antaranya di lingkungan Komisi IV DPRD Pamekasan.
Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi sorotan tajam Alfian.
Baca Juga:
Dewi Pertiwi Dorong Pengurus Utamakan Kepentingan Perempuan dan Kerja Nyata
Dewi Pertiwi Mulai Program Pendampingan Perempuan untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan
Dewi Pertiwi Resmi Dideklarasikan, Bawa Tiga Prinsip: Bergerak, Berdaya, dan Berdampak
Pertama, dugaan perjalanan dinas fiktif atau mark-up. Dijelaskan, terdapat oknum wakil rakyat di Komisi IV DPRD Pamekasan diduga melakukan pelanggaran terkait alokasi anggaran perjalanan dinas.
Kedua, dugaan penerimaan honor ilegal. Dalam penelusuran Alfian, ditemukan adanya penerimaan honor oleh anggota dewan yang secara regulasi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
“Temuan BPK ini bahkan dilaporkan telah mendapat atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya.
Ketiga, permasalahan Dana Pokir 2025. Alokasi dana pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2025, ujar Alfian, turut menjadi temuan BPK yang kini juga diawasi ketat oleh KPK.
Baca Juga:
Shalat yang Menyerahkan Diri: Ketika Ibadah Menjadi Cermin Kejujuran
Demokrasi Abu-Abu dan Drama Perbenturan Takhta di Mahkamah Konstitusi
DKS Genap 55 Tahun, Seniman Surabaya Teguhkan Komitmen Menjaga Denyut Kebudayaan
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Pamekasan masih belum membuahkan hasil.
Baik Bupati Pamekasan Kholilurrahman maupun Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur belum memberikan tanggapan atas pesan singkat WhatsApp maupun panggilan telepon yang dikirimkan hingga pukul 19.56 WIB. (as)
