JATIMRAYA.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendorong pemerintah Indonesia untuk meniru langkah negara-negara maju dalam memperkuat sistem keamanan siber.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menekankan pentingnya memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan responsif di tengah ancaman siber yang tidak bisa diprediksi.
“Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus dalam diskusi bertema ‘Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Demokrasi dan Keamanan Data’ di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/72024).
Dalam forum itu, Firdaus yang berkolaborasi dengan Sekjen DPP Perisai Prabowo, Ahmad Jojon Novandri, merespons insiden serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.
Baca Juga:
Perpres Publisher Rights Blunder, Wina Armada: Karpert Merah Kehancuran Pers Indonesia
Sebelum Diberi Penghargaan MURI, SMSI Diwawancarai Jaya Suprana
Serangan itu mengakibatkan gangguan serius pada 282 data lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan lembaga, serta 48 lembaga kota.
Serangan pada 17 Juni 2024 dimulai dengan dinonaktifkannya fitur keamanan Windows Defender oleh pihak tak bertanggung jawab.
Aktivitas berbahaya terdeteksi pada 20 Juni 2024, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan sistem file penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan.
Pada 26 Juni 2024, dampak kerusakan yang luas terungkap, meski beberapa instansi berhasil memulihkan data.
Baca Juga:
Pimpin Rakor Tingkat Menteri Perdana, Menko PMK Pratikno Bahas Agenda Prioritas Presiden Prabowo
Tom Lembong Resmi Ajukan Praperadilan, Penetapan Tersangka Disebut Dilakukan Secara Sewenang-wenang
Kunker Pertama ke LPDP, Menko PMK Pratikno: Perlu Ada Skema Talent Scouting
Ransomware bernama BrainChipper digunakan dalam serangan ini, memblokir akses sistem pengguna kecuali tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp131 miliar dibayarkan.
Firdaus mendesak pemerintah untuk segera memulihkan akses yang terdampak dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.
“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih memiliki banyak kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan pemerintah abai terhadap risiko hilangnya data masyarakat,” tegas Firdaus.
Ditambahkan, kesiapan dan respons cepat terhadap serangan siber perlu ditingkatkan melalui strategi keamanan siber yang lebih baik.
Baca Juga:
Kunker ke BPJPH, Menko PMK Pratikno: Bangun Sinergi untuk Mencapai Target
Kunker ke Kantor BKKBN, Menko PMK Pratikno Upayakan Percepatan Penanganan Stunting
Pelaksanaan Quick Win, Menko PMK Pratikno Gerak Cepat Lakukan Koordinasi
Seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait diajak untuk lebih serius dalam menangani isu ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.
Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.
“Insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” ujar Firdaus.
SMSI siap mendukung upaya peningkatan keamanan siber melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan harapan pemulihan dapat segera terlaksana agar layanan pemerintahan kembali normal. (Andy Setiawan)***
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.