Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Ada luapan emosi yang saat ini justru mempersatukan perasaan masyarakat kelas menengah dan bawah dari Sabang sampai Merauke, yaitu rasa dongkol yang merata hingga ke pelosok. Dongkol terhadap apa? Dongkol terhadap kerakusan dan kepongahan politik kekuasaan. Uniknya, rasa dongkol kolektif itu kini terangkai erat dalam satu frekuensi umpatan; sebuah kutukan kebudayaan yang maknanya sama persis, hanya dieja dalam bahasa daerah yang berbeda.
Keserakahan yang dipertontonkan secara vulgar di pusat kekuasaan di Jakarta telah melahirkan sebuah koalisi tak tertulis di tingkat tapak: “Koalisi Rakyat yang Mual”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Jawa, orang-orang di pos ronda mungkin sudah sampai pada titik paripurna kekesalan. Mereka berbisik sinis, “Wis, emplok-emploken kabeh!” (Sudah, telan saja semuanya!). Sebuah frasa satir untuk menyindir jalannya pemerintahan, yang belakangan populer di jagat warung kopi dengan sebutan Kabinet WekWek (Wis Emplok-Emploken Kabeh). Sebuah kabinet tempat menu hidangan utamanya adalah anggaran bansos, pasal-pasal pesanan, hingga konsesi tambang, yang semuanya ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah, layaknya Raksasa Batara Kala yang sedang kelaparan, sehingga bumi pun hendak ditelan bulat-bulat..
Namun, upacara “makan besar” para elite ini ternyata tidak hanya memicu sendawa di Jakarta, tetapi juga memicu gemertak gigi di berbagai daerah. Jika para penguasa itu bersafari keliling Indonesia, mereka akan mendapati bahwa setiap suku memiliki cara sendiri untuk mengeja kata “rakus”.
Di tanah Sunda, ketika melihat kelakuan pejabat yang ‘gembul’ dan tak tahu malu menguras isi bumi dan anggaran, warga di pangkalan ojek akan bergumam, “Sih Kabayan mah eleh, ini mah ngeteyep jiga beurit sawah, hakan tah ku sia kabeh!” (Sih Kabayan saja kalah cerdik, yang ini mah menyelinap seperti tikus sawah, makan tuh oleh kamu semua!). Kata ‘hakan’ adalah level terendah untuk aktivitas makan, biasanya disediakan untuk binatang. Ketika kata itu keluar dari mulut rakyat untuk menilai penguasanya, disanalah letak runtuhnya kehormatan pemimpin secara total.
Pindah ke seberang, di kedai-kedai kopi di Sumatra, dari tanah Batak hingga Melayu, kejengkelan itu menjelma menjadi kalimat yang lebih lugas tanpa tedeng aling-aling: “Lantak lah situ! Ambek lah sadoalahnyo, paabihkan!” (Hantam sajalah situ! Ambil semua, habiskan!). Ada nada kepasrahan yang mengerikan di sana. Sebuah bentuk pembiaran dari rakyat yang tahu bahwa menasihati penguasa sudah tak ada gunanya, karena telinga kekuasaan telah tersumbat rapat oleh tumpukan uang.
Sementara di Kalimantan, di dekat sungai-sungai yang airnya mulai keruh akibat hulu yang dikeruk tanpa ampun, masyarakat Dayak dan Banjar hanya bisa mengelus dada menyaksikan tanah adat dan hutan mereka dikapling dari jauh. “Gana benar, habis dihantupnya kabeh!” (Serakah sekali, habis dihantamnya semua!). Hutan yang dijaga bergenerasi-generasi, habis dalam beberapa ketukan palu sidang di ibu kota.
Lalu, bagaimana di belahan timur? Di NTT, di atas tanah yang kering namun menyimpan ketabahan yang luar biasa, rakyat menyaksikan drama para pesohor politik dengan tawa getir. “Dong makan kanyang-kanyang sana, biar dong pui perut dapa babengkak!” (Mereka makan kenyang-kenyang di sana, biar perut mereka bengkak sekalian!). Dan di ujung Papua, di bawah bayang-bayang gunung yang emasnya dikuras entah ke mana, mama-mama di pasar hanya bisa berucap lirih namun tajam, “Kam tipu-tipu terus, kam makan itu uang sampai kam muntah darah!”
Jika dipetakan, seluruh umpatan dari berbagai penjuru mata angin ini bermuara pada satu kesimpulan psikologis yang sama, sebut saja kutukan: “rakyat sudah malas protes secara elegan, karena mereka yang diprotes sudah kehilangan urat malu”.
Ketika jalur hukum berubah menjadi komedi, ketika korupsi makin melembaga, ketika nepotisme dinasti menjadi tradisi, dan ruang sidang beralih fungsi menjadi pasar transaksi, maka bahasa satir adalah satu-satunya senjata tersisa untuk menjaga kewarasan publik. Umpatan-umpatan daerah ini bukan sekedar caci maki kasar. Ini adalah hukum adat informal yang dijatuhkan oleh nurani kolektif rakyat jelata.
Secara administratif, para pejabat itu mungkin masih memegang Surat Keputusan (SK) resmi dan lencana emas di dada. Namun secara kultural, spiritual, dan moral, dari Jawa hingga Papua, mereka sudah “dipecat” dari golongan manusia yang dihormati. Mereka telah diturunkan pangkatnya oleh sejarah, menjadi sekelompok makhluk rakus yang sedang berpesta pora di atas piring yang retak.
Selamat menikmati hidangannya, Kabinet WekWek dan para sekutunya. “Emplok-emploken kabeh, hakan ku sia, lantak lah sadoalahnyo”. Habiskan semua selagi sempat. Namun ingat, dalam setiap filosofi daerah di Nusantara, selalu ada bab terakhir yang tak pernah meleset: ‘perut yang dipaksa menelan hak orang banyak, pada akhirnya hanya akan melahirkan kehancuran bagi dirinya sendiri’. Keadilan semesta tidak pernah tidur, ia hanya sedang mengamati piring-piring kalian hingga kosong kering kerontang.
