Menko PMK Sambut Baik Dukungan UNFPA untuk Pembangunan Kependudukan Indonesia

JATIMRAYA.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dalam program pembangunan kependudukan di Indonesia. Dukungan ini diharapkan akan memperkuat berbagai kebijakan dan program yang tengah berjalan guna menghadapi dinamika kependudukan ke depan.

Pernyataan ini disampaikan Pratikno saat menerima kunjungan Country Representative UNFPA, Hassan Mohtashami, di Ruang Bilateral Kantor Kemenko PMK, Selasa (7/1). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji.

Dalam pertemuan tersebut, Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam pembangunan kependudukan. Ia mengusulkan pembentukan sekretariat bersama untuk melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang melibatkan BKKBN, Bappenas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ke depan, kita akan membentuk joint sekretariat, di mana Kemenko PMK akan berperan sebagai orkestrator dalam pemajuan pembangunan kependudukan ini,” ujar Pratikno.

GDPK merupakan arah kebijakan jangka panjang yang bertujuan mengawal lima pilar pembangunan kependudukan. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 yang menempatkan Menko PMK sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.

Hassan Mohtashami dalam pertemuan tersebut menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kependudukan Indonesia. Menurutnya, tahun 2035 akan menjadi momen penting ketika Indonesia memasuki era bonus demografi, dengan penurunan angka fertilitas (Total Fertility Rate/TFR) yang diiringi oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Penurunan fertility rate mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam program keluarga berencana dan peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi,” ujar Hassan.

Ia menambahkan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia masih berada di jalur yang tepat dibandingkan dengan negara lain. Namun, untuk memaksimalkan potensi bonus demografi, Hassan mengusulkan sejumlah intervensi, seperti peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta penguatan program keluarga berencana.

Saat ini, GDPK tengah dalam proses revisi oleh KemendukBangga dan Bappenas. Penyusunan GDPK kali ini akan mengadopsi pendekatan National Transfer Account (NTA), yang menganalisis aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematis. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh data yang lebih komprehensif untuk mempelajari dinamika ekonomi lintas generasi.

“Kebijakan pembangunan kependudukan harus berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data NTA, kita dapat mengombinasikan youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja,” jelas Hassan.

Pratikno menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sinergi dengan UNFPA dan berbagai lembaga terkait dalam mengoptimalkan bonus demografi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. (AS)