Pemkab Sidoarjo Kejar STBM Paripurna, Verifikasi 5 Pilar Sanitasi Dilakukan di 12 Desa

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 22 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATIMRAYA.COM – Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan sehat dan bebas pencemaran. Termasuk melalui penilain Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menekan risiko penyakit berbasis lingkungan.

Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur di enam kecamatan dan 12 desa/kelurahan yang menjadi sampel. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Buduran (Desa Sidokepung dan Wadungasih), Waru (Desa Tambak Sumur dan Tambak Sawah), Sedati (Desa Pabean dan Sedati Agung), Tanggulangin (Desa Ketapang dan Putat), Porong (Desa Candipari dan Glagaharum), serta Prambon (Desa Jati Alun-alun dan Temu).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan, capaian sanitasi Sidoarjo sejauh ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, komitmen daerah tidak berhenti pada status Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang diraih pada 2024, melainkan berlanjut menuju status STBM Paripurna.

“Dari total 604.048 kepala keluarga di Sidoarjo, sebanyak 308.789 KK telah disurvei dan hasilnya 100 persen berstatus ODF. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Fenny dalam rapat koordinasi STBM di Kantor Setda Sidoarjo, Selasa (21/7/2026).

Selain status ODF, indikator penerapan sanitasi lainnya di Sidoarjo menunjukkan tren positif. Sebanyak 99,78 persen rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, 95,43 persen pengelolaan sampah rumah tangga, serta 73,6 persen telah memiliki pengelolaan air limbah rumah tangga.

Fenny menegaskan, upaya memenuhi target 100 persen pada seluruh pilar membutuhkan sinergi lintas sektor (hexahelix). Sanitasi tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga berkelindan dengan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, peran dunia usaha, media, dan kesadaran warga.

Sementara itu, Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur mengapresiasi rekam jejak Sidoarjo. Setelah meraih predikat ODF pada 2024, Sidoarjo meraih Juara 1 STBM Award Tingkat Pratama Nasional (2024) dan Tingkat Madya Nasional (2025). Pada 2026, Pemprov Jatim mendorong seluruh daerah bergerak masif memenuhi 5 Pilar STBM secara komprehensif.

Dalam verifikasi lapangan, tim meninjau langsung penerapannya di pemukiman warga. Penilaian ini bertujuan memastikan capaian sanitasi tidak sebatas data administratif, melainkan benar-benar tecermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat warga sehari-hari. (Fid/Rin)

Berita Terkait

Forkopimcam Gedangan dan Pemprov DKI Jakarta Kenalkan Pengolahan Sampah di Ketajen
Peringati Setahun Wafatnya Affan Kurniawan, Pemkab Sidoarjo Bagikan Beras ke Ojol
BGN Suspensi SPPG Kalitengah Usai 748 Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan
KAHMI Sidoarjo Minta Seluruh SPPG Dievaluasi Usai Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan
Forum Kepemimpinan Nasional di Surabaya Soroti Relasi Elite dan Demokrasi Kritis
Universitas Republik Indonesia Tuai Pertanyaan, Akademisi Minta Pemerintah Lakukan Need Assessment
Ratusan Santri Keracunan MBG, DPRD Sidoarjo Minta Semua SPPG Diaudit
Tindaklanjuti Laporan Warga, Polsek Porong Cek Dugaan Judi Adu Ayam

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 17:17 WIB

Forkopimcam Gedangan dan Pemprov DKI Jakarta Kenalkan Pengolahan Sampah di Ketajen

Sabtu, 5 September 2026 - 09:15 WIB

BGN Suspensi SPPG Kalitengah Usai 748 Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan

Sabtu, 5 September 2026 - 08:53 WIB

KAHMI Sidoarjo Minta Seluruh SPPG Dievaluasi Usai Santri Ponpes Manbaul Hikam Keracunan

Sabtu, 5 September 2026 - 08:27 WIB

Forum Kepemimpinan Nasional di Surabaya Soroti Relasi Elite dan Demokrasi Kritis

Sabtu, 5 September 2026 - 07:55 WIB

Universitas Republik Indonesia Tuai Pertanyaan, Akademisi Minta Pemerintah Lakukan Need Assessment

Berita Terbaru