Forum Kepemimpinan Nasional di Surabaya Soroti Relasi Elite dan Demokrasi Kritis

JATIMRAYA.COM – Dinamika kepemimpinan nasional dan hubungan antara elite dengan masyarakat menjadi sorotan dalam Diskusi Publik/Forum Kepemimpinan Nasional yang digelar Rangga Rajasa Indonesia di Surabaya, Jumat, 4 September 2026.

Forum yang mengangkat tema “URI & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” tersebut berlangsung di HANAKA Social Space, Jalan Flores 18, Surabaya. Kegiatan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari akademisi, organisasi profesi, kelembagaan negara, dunia usaha, jurnalis, hingga perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Tema yang diangkat tidak sekadar membicarakan persoalan kepemimpinan dalam pengertian formal. Frasa “Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana proses kepemimpinan nasional dibentuk, bagaimana peran kelompok elite dalam menentukan arah politik dan kebijakan, serta sejauh mana masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dapat mengambil posisi kritis dalam proses demokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari latar belakang berbeda. Di antaranya Drs. Djoko Adi Waludjo, ST., MM., DBA, selaku Ketua PGRI Jawa Timur; Dr. Radius Setiyawan, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya; Hery Johari, Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; serta Lutfil Hakim, Ketua KAUJE Jatim sekaligus Keluarga Alumni Universitas Jember Jatim.

Keberagaman latar belakang narasumber tersebut membuat forum tidak hanya ditempatkan sebagai ruang diskusi politik, tetapi juga menjadi ruang pertukaran perspektif antara dunia pendidikan, organisasi profesi, kelembagaan negara, dunia usaha, dan kelompok masyarakat.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam forum itu, isu kepemimpinan nasional menjadi pembahasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari siapa yang berada di posisi kekuasaan, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, bagaimana kepentingan masyarakat ditempatkan, serta bagaimana ruang kritik tetap dapat berjalan dalam sistem demokrasi.

Menariknya, forum tersebut juga melibatkan mahasiswa dalam jumlah cukup besar. Sekitar 75 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus hadir untuk mengikuti jalannya diskusi.

Kehadiran mahasiswa menjadi salah satu bagian penting dalam forum tersebut. Mereka tidak hanya ditempatkan sebagai peserta, tetapi diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pengujian terhadap berbagai gagasan mengenai kepemimpinan nasional yang disampaikan para pembicara.

Sejumlah organisasi dan lembaga mahasiswa yang hadir di antaranya HMP Geografi UNESA Surabaya, DPM FISIPOL UNESA, DPC Bangkalan, BEM Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO), BEM Universitas Hangtuah Surabaya, BEM UMSURA, BEM FISIP UNTAG Surabaya, HIMATITA UNTAG Surabaya, DPC GMNI Surabaya, BEM UPN Veteran Jatim, Rumah Literasi Digital (RLD), Pelatihan CPNS, serta DPK GMNI FIS UNESA.

Keterlibatan berbagai organisasi mahasiswa tersebut memperlihatkan bahwa isu kepemimpinan nasional tidak hanya menjadi perhatian kalangan elite politik maupun institusi formal. Generasi muda juga memiliki kepentingan untuk mengetahui sekaligus menguji arah gagasan yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain para narasumber utama, forum tersebut juga terlihat dihadiri Wakil KADIN Jawa Timur, Tri Prakoso, serta Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Andi Setiawan.

Kehadiran unsur dunia usaha dan pers turut memberikan warna tersendiri dalam forum. Dunia usaha memiliki kepentingan terhadap kepastian kebijakan dan arah pembangunan, sementara pers memiliki fungsi strategis dalam mengawal informasi publik serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara kritis.

Dengan demikian, forum di HANAKA Social Space tersebut mempertemukan sejumlah kelompok dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda dalam satu ruang diskusi.

Di tengah dinamika politik dan kehidupan demokrasi yang terus berkembang, pembahasan mengenai relasi elite dan masyarakat menjadi isu yang tidak sederhana. Elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sementara masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian, kritik, maupun kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.

Di sinilah gagasan mengenai demokrasi kritis menjadi relevan untuk dibicarakan.

Demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan atau pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat, keterbukaan terhadap kritik, serta kemampuan publik untuk menguji kebijakan dan gagasan yang ditawarkan oleh para pemegang kekuasaan.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut. Mereka dapat menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memberikan pertanyaan kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus mengembangkan gagasan alternatif mengenai kepemimpinan dan masa depan Indonesia.

Forum ini pun menjadi ruang pertemuan antara gagasan yang datang dari kalangan yang telah memiliki pengalaman dalam institusi dengan suara generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dengan mengusung tema yang secara terbuka memperhadapkan konsep rekayasa elite dengan demokrasi kritis, diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pandangan satu arah.

Sebaliknya, forum diharapkan mampu membuka ruang dialog yang memungkinkan setiap gagasan diuji, dipertanyakan, sekaligus dibandingkan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Rangga Rajasa Indonesia melalui forum tersebut menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai arah kepemimpinan nasional. Keterlibatan akademisi, organisasi profesi, kelembagaan negara, dunia usaha, insan pers, serta puluhan perwakilan mahasiswa menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif dalam melihat persoalan kepemimpinan Indonesia.

Pada akhirnya, kepemimpinan nasional bukan hanya persoalan siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana kepemimpinan tersebut dibangun, untuk kepentingan siapa kebijakan dijalankan, serta sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan kritik.

Karena itu, forum semacam ini menjadi penting ketika demokrasi tidak hanya membutuhkan suara pada saat pemilihan, tetapi juga membutuhkan keberanian publik untuk terus bertanya, menguji, dan mengawasi setiap gagasan maupun kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa.

Diskusi publik di HANAKA Social Space Surabaya tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu ruang bagi lahirnya pertukaran gagasan yang lebih terbuka sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam membaca persoalan kepemimpinan nasional secara kritis. (as)