JATIMRAYA.COM – Gerak cepat Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menunjukkan keseriusan dan atensi besar terhadap musibah ambruknya mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Siwalan Panji, Buduran, pada Selasa (30/9/2025). Sejak hari pertama, ia terus mengikuti perkembangan evakuasi dan memastikan para korban yang dirawat di RSUD RT Notopuro maupun rumah sakit lain mendapatkan pelayanan medis terbaik.
Meski disibukkan agenda dewan, Abdillah Nasih yang akrab disapa Cak Nasih, menyempatkan diri menjenguk para santri yang masih dalam perawatan di RSUD Sidoarjo pada Kamis (2/10/2025). Ia didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
“Alhamdulillah, semua korban sudah ditangani dengan baik. Justru mereka menunjukkan ketabahan luar biasa,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu korban, Syailendra Haical (13), yang sempat terjebak tiga hari di reruntuhan, kini berangsur pulih. “Dia sudah bisa berbicara lancar dan bersemangat kembali ke pondok untuk sekolah,” tambah Cak Nasih.
Cak Nasih juga menyambangi korban lain, di antaranya Abdul Rozi yang harus menjalani amputasi kaki. “Ketabahan para korban dan keluarganya sungguh luar biasa. Mereka menerima musibah ini dengan penuh keikhlasan,” ungkapnya.
Menurut data, masih ada 13 korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo. Selain pengobatan medis, Dhamroni Chudlori menekankan pentingnya trauma healing bagi para korban. “Kami akan komunikasikan dengan dinas kesehatan, dan kader PKB siap terjun dalam program pemulihan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Cak Nasih menyayangkan pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi, yang menyinggung soal mushala Ponpes Al Khoziny tidak memiliki IMB. Menurutnya, statemen itu tidak tepat. “Ponpes Al Khoziny sudah berdiri ratusan tahun, melahirkan banyak ulama dan kiai. Hampir semua ponpes di Sidoarjo juga tidak memiliki IMB,” tegasnya.
Bahkan, dirinya bersama Dewan Syuro DPC PKB telah sepakat menegur keras pernyataan tersebut. “Kami kecewa. Pemerintah seharusnya hadir memberi solusi, bukan menyalahkan,” jelas Cak Nasih.
Sebagai langkah ke depan, pihaknya mendorong adanya mitigasi, seperti pembentukan tim khusus untuk menilai kelayakan bangunan ponpes serta memberikan pendampingan saat pembangunan. “Pemerintah harus memberi kemudahan dalam pengurusan IMB. Kita harus buktikan bahwa negara hadir untuk masyarakat,” pungkasnya. (Fid)
