JATIMRAYA.COM, Dalam upayanya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa fokus pada peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri (P3DN) untuk belanja pemerintah. Hingga September 2023, realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 79 persen. Lebih lanjut, selama periode tersebut Pemprov Jatim telah melakukan transaksi belanja produk dalam negeri melalui e-katalog sebesar Rp 1,58 triliun.
Komitmen Gubernur Khofifah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terlihat dari berbagai inisiatif tersebut. Dengan memprioritaskan produk dalam negeri, ia bertujuan untuk memperkuat industri lokal dan mendukung bisnis dalam negeri. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi dalam mendongkrak perekonomian tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri di kalangan produsen lokal.
Kemajuan signifikan yang dicapai dalam peningkatan belanja PDN mencerminkan dedikasi dan kepemimpinan efektif Gubernur Khofifah. Melalui kemitraan strategis dan proses pengadaan yang disederhanakan, beliau secara aktif berupaya mencapai perekonomian yang berkelanjutan dan berkembang di provinsi Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara keseluruhan, tekad Gubernur Khofifah untuk memprioritaskan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah menunjukkan komitmennya yang teguh dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat lokal di Provinsi Jawa Timur.
“Alhamdulillah realisasi belanja PDN di Jatim per September 2023 mencapai 79 persen.Kami berharap dengan memaksimalkan belanja PDN, akan turut mengungkit ekonomi Jatim mulai dari mikro kecil menengah hingga yang sudah skala industri,” urai Khofifah
Menurut penuturannya, total nilai transaksi yang dilakukan melalui e-katalog hingga September 2023 mencapai Rp 1,58 triliun. Transaksi tersebut melibatkan 106.385 produk dalam negeri yang bersumber dari 5.573 penyedia.
Khofifah juga mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan sektor hilir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada usaha industri di Jawa Timur.
Baca Juga:
Ombudsman Jatim Dukung Monev KIP 2025, Dorong Transparansi dan Cegah Maladministrasi
Ular Masuk Sekolah di Magetan Saat Libur, Guru TK Kaget Bukan Main
Pilihan Saham Unggulan Masih Sangat Menarik Meski Pasar Tekanan
“Pada tahun 2023 ini tercatat sudah ada 763 perusahaan dan industri di Jatim yang telah memiliki sertifikat TKDN. Dimana saat ini terdapat 7.553 sertifikat TKDN yang masih berlaku. Pencapaian ini mencatatkan Jatim di posisi tiga tertinggi nasional,” kata Khofifah.
Guna mendorong pertumbuhan industri lokal dan pemanfaatan barang dalam negeri, Khofifah menegaskan Pemprov Jatim tengah mempercepat proses pengadaan produk dan jasa dalam negeri. Hal ini antara lain membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengikuti e-katalog, mendesak instansi daerah untuk memprioritaskan anggaran belanja produk dalam negeri, dan mempercepat sertifikasi TKDN bagi pelaku industri, khususnya UKM dan IKM.
“Dengan upaya-upaya itu kita berharap dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan utilisasi industri nasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri,” tutup Khofifah. (Andy Setiawan)***
