Gibran Rakabuming Raka Jawab Mahfud MD Soal Pajak: Kita Tidak Mau Berburu di dalam Kebun Binatang

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 23 Desember 2023 - 10:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh KPU RI di JCC Senayan, Jakarta. (dok. Tim Media Prabowo-Gibran)

Acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh KPU RI di JCC Senayan, Jakarta. (dok. Tim Media Prabowo-Gibran)

JATIMRAYA.COM –  Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab tegas pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1 Mahfud MD.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal itu terkait pajak dalam Debat kedua cawapres yang diselenggarakan di JCC, Jumat 22 Desember 2023.

Pada segmen itu, Mahfud MD bertanya perihal bagaimana strategi Gibran untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23%.

Menurut Mahfud, kebijakan ini tak efektif karena orang yang mengambil insentif pajak saja tak banyak.

Gibran kemudian menjelaskan beda menaikkan rasio pajak dan menaikkan penerimaan pajak.

Baca artikel lainnya di sini : Tanya Cak Imin Soal SGIE dan Ditanya Balik, Gibran Rakabuming Raka: Maaf Kalau Pertanyaannya Sulit

“Itu beda, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak?”.

“Saya sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung oleh presiden”.

“Sehingga memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujar Gibran.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Bergembira Ria Main Air bersama Anak-anak Saat Resmikan Titik Air Bersih di Kuningan

Ia pun menganalogikan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran tidak ingin berkebun di situ-situ saja dengan melakukan ekstensifikasi.

“Kita akan memperluas kebun, kita tanami, kita buka dunia,” sebut Gibran. Saat ini, penduduk Indonesia yang memiliki NPWP baru 30% saja dari 275 juta penduduk Indonesia.

“Tapi pajak [yang] tak memberatkan. Pengusaha dengan omzet Rp 500 juta pajaknya 0%, utang KUR Rp 200 juta tidak ada agunan,” kata Gibran.

“Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin perluas kebun binatangnya, kita tanami binatangnya, kita gemukkan, artinya apa?”.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Kita lakukan intensifikasi, saya tau, pasti pada negthink (negative thinking), yang dibawah omset 500 juta pajaknya nol”.

“Pengen modal 200jt KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak.”

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Besarnya dominasi pajak dalam penerimaan negara memang tidak sebanding dengan rasio pajak.

Rasio pajak Indonesia masih rendah, tak seimbang dengan produk domestik bruto (PDB) yang trennya meningkat.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Rasio pajak terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan pajak secara kolektif dan PDB pada periode yang sama.

Hitungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rasio pajak Indonesia di level 10,1%.

“Kita akan bentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung Presiden, sehingga akan memudahkan koordinasi”.

“Dengan Kementerian-Kementerian lain dan fokus pada penerimaan saja tidak pada pengeluaran,” jelas Gibran.

Di antara negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Berdasarkan hitungan OECD, Indonesia sejajar dengan Laos dengan rasio pajak 10,1%.

Di kawasan yang sama, rasio pajak tinggi adalah Kamboja sebesar 20,2%, Vietnam 15,8%, Thailand 15,5% dan Filipina 15 persen.***

Berita Terkait

Analisis Politik: Terseok dan Rapuh
Glaukoma Demokrasi
Preseden Buruk Sang Presiden
VIDEO – Pilkada Serentak, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim Siap Bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur
Pilkada Serentak 2024, Ketua PWI Jatim Siap Tarung Sebagai Calon Gubernur Jawa Timur
DR Ahmad Basarah Bakal Menduduki Kursi Pertama DPR RI dari Dapil V Malang Raya
Prabowo Kunjungi Rumah Almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar, Usai Ziarah Makam Orangtua
Babak Baru Instabilitas Keris Empu Gandring
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 19:32 WIB

Angkat Budaya Leluhur, PWI Jatim Gelar Pameran Lukisan Jansen Jasien

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:20 WIB

Masyarakat Perlu Waspadai Potensi Cuaca Ekstrim di Wilayah Jatim

Selasa, 27 Februari 2024 - 09:55 WIB

Pemkab Sidoarjo Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir

Senin, 26 Februari 2024 - 09:39 WIB

Ayah Asal Solo Tewas Tenggelam Saat Menolong Anaknya Terseret Ombak Laut Selatan di Pesisir Pacitan

Senin, 26 Februari 2024 - 09:12 WIB

Jalur Tujuan Wisata Telaga Sarangan Sempat Tersendat karena Ada Mobil Tertimpa Pohon Ambruk

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:05 WIB

Kakek di Madiun Tabrakkan Diri ke Kereta Api yang Melintas Cepat, Diduga Jengkel Sakit Menahun

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:39 WIB

Termasuk Jawa Timur BMKG Sebut 14 Daerah Berstatus Waspada Terkait Dampak Hujan di Indonesia

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:53 WIB

Timpa Rumah di Ponorogo, Terjangan Hujan Angin Tumbangkan Pohon Peneduh Berukuran Besar

Berita Terbaru

Petugas saat bersihkan pohon tumbang akibat hujan lebat disertai angin di Sidoarjo.

Berita Jatim

Masyarakat Perlu Waspadai Potensi Cuaca Ekstrim di Wilayah Jatim

Selasa, 27 Feb 2024 - 21:20 WIB

Hadi Prasetyo, pengamat sosial - politik

Politik

Analisis Politik: Terseok dan Rapuh

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:42 WIB