Oleh: Vishnu Juwono, Pngamat Politik Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
JATIMRAYA.COM – Dalam upaya pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
OTT dilakukan terhadap Kepala Jaksa Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Alexander Silaen.
Integritas lembaga Kejaksaan yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum patut menjadi perhatian bersama.
Baca Juga:
Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial
OTT terhadap pejabat Kejaksaan menunjukkan bahwa tindakan pembersihan korupsi masih menjadi tugas berat.
Dalam konteks ini kasus dugaan Korupsi yang beruntun setelah sebelumnya yang menimpa sejumlah lembaga pengawas.
Baca artikel lainnya, di sini: Jasa Siaran Pers Solusi untuk Kebutuhan Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media dan Setiap Hari
Seperti BPK dan lembaga Eksekutif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya mengawasi keberlanjutan integritas lembaga penegak hukum.
Baca Juga:
Maju di Pilkada Jawa Tengah 2024, Surya Paloh Dukung Penuh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep
Jatim Media Center Dukung Pilkada 2024 untuk Menangkan Pilkada di Jawa Timur Lewat Publikasi
Super Lengkap, Daftar 14 Nama Cagub Cawagub yang Diputuskan Partai Gerindra Maju pada Pilkada 2024
Keterlibatan Kejaksaan dalam kasus korupsi sebelumnya, terutama terkait dengan jaksa Pinangki, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem internal Kejaksaan untuk memastikan keberlanjutan reformasi Kejaksaan.
Perlunya Kejaksaan fokus kembali pada reformasi penegakan hukum, terutama di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kasus OTT ini menjadi titik kritis bahwa reformasi penegakan hukum perlu diperkuat.
Pembentukan Tim Khusus Pelaksanaan Reformasi Kejaksaan dengan keterlibatan tokoh independen yang memiliki rekam jejak anti korupsi mumpuni merupakan langkah strategis.
Baca Juga:
Polda Lampung Tangani Kasus Penembakan yang Dilakukan Anggota DPRD Lampung Terhadap Warga
Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Sosok Senior yang Sering Membantunya
Tim tersebut harus memiliki otoritas yang cukup untuk mengimplementasikan program reformasi secara efektif.
Guna memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan.***