Oleh: Vishnu Juwono, Pngamat Politik Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
JATIMRAYA.COM – Dalam upaya pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
OTT dilakukan terhadap Kepala Jaksa Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Alexander Silaen.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Integritas lembaga Kejaksaan yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum patut menjadi perhatian bersama.
OTT terhadap pejabat Kejaksaan menunjukkan bahwa tindakan pembersihan korupsi masih menjadi tugas berat.
Dalam konteks ini kasus dugaan Korupsi yang beruntun setelah sebelumnya yang menimpa sejumlah lembaga pengawas.
Baca artikel lainnya, di sini: Jasa Siaran Pers Solusi untuk Kebutuhan Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media dan Setiap Hari
Baca Juga:
Humas Polresta Sidoarjo Borong 2 Penghargaan di Rakernis Bidhumas Polda Jatim 2026
Muhadjir Effendy Blusukan ke Pemukiman Jamaah Haji Indonesia, Ingatkan Fokus Wukuf di Arafah
Seperti BPK dan lembaga Eksekutif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya mengawasi keberlanjutan integritas lembaga penegak hukum.
Keterlibatan Kejaksaan dalam kasus korupsi sebelumnya, terutama terkait dengan jaksa Pinangki, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem internal Kejaksaan untuk memastikan keberlanjutan reformasi Kejaksaan.
Perlunya Kejaksaan fokus kembali pada reformasi penegakan hukum, terutama di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kasus OTT ini menjadi titik kritis bahwa reformasi penegakan hukum perlu diperkuat.
Baca Juga:
Singapura Perkuat Ekosistem AI Bersama Mitra Global, Percepat Penerapan Teknologi di Dunia Nyata
Haier Resmi Jadi Sponsor Utama Al Ahly FC Selama Empat Tahun, Sponsor Utama Kedua Al Ahly
Pembentukan Tim Khusus Pelaksanaan Reformasi Kejaksaan dengan keterlibatan tokoh independen yang memiliki rekam jejak anti korupsi mumpuni merupakan langkah strategis.
Tim tersebut harus memiliki otoritas yang cukup untuk mengimplementasikan program reformasi secara efektif.
Guna memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan.***














