Oleh: Hadipras
JATIMRAYA COM – Ada yang menggelitik sekaligus memprihatinkan ketika kita menyaksikan bagaimana energi kolektif sebuah bangsa yang besar ini habis diperas oleh perkara selembar kertas bernama ijazah. Kita tidak sedang membicarakan perdebatan akademis di ruang kuliah, melainkan sebuah drama birokrasi yang hari-hari ini sedang menggelinding dari ruang sidang Komisi Informasi Publik (KIP) hingga ke depo-depo arsip daerah. Ketika institusi negara mulai saling lempar tanggung jawab dan komisioner harus turun langsung ke lapangan hanya untuk melacak keabsahan dokumen masa lalu, kita tahu ada yang tidak beres dalam logika bernegara kita.
Jika kita bedah menggunakan kacamata logika digital modern—logika ‘If-Then’—sebuah sistem administrasi yang sehat seharusnya bekerja secara linear dan biner. ‘If’ (Jika) dokumen itu ada dan otentik, ‘Then’ (Maka) buka saja secara transparan kepada publik, dan proses selesai (clear). Namun, yang kita saksikan hari ini adalah sebuah kondisi ‘infinite loop’, perulangan tanpa akhir yang membingungkan. Ketika pintu informasi diketuk, yang keluar justru jawaban yang ambigu: lembaga kearsipan mengaku tidak memegang data, sementara salinan yang muncul di publik menyisakan tanya karena abai terhadap detail legalisasi yang diatur undang-undang. Akibatnya, sistem penalaran publik dipaksa bekerja lembur, memproses ketidakpastian yang terus-menerus memproduksi spekulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara ontologis, perdebatan ini pun telah bergeser jauh. Publik hari ini sejatinya tidak lagi sekedar berburu fisik kertas ijazah milik sang mantan penguasa. Yang sedang digugat di ruang publik adalah hakikat dari “Legitimacy” (legitimalitas kekuasaan) dan “Trust” (kepercayaan publik). Ijazah dalam alam modern adalah simbol kepatuhan paling mendasar seorang calon pemimpin terhadap hukum konstitusi. Ketika eksistensi dokumen tersebut diselimuti kabut tebal, yang goyah bukan sekedar status akademis perorangan, melainkan fondasi moral dari struktur kekuasaan yang telah berjalan bertahun-tahun.
Keruwetan ini kian meruncing karena adanya benturan epistemologi—cara kita memandang kebenaran. Di satu sisi, ada dinding tebal “Kebenaran Otoritatif” yang menganggap segala urusan telah selesai demi hukum karena yang bersangkutan sudah telanjur lolos verifikasi formal di masa lalu. Di sisi lain, masyarakat merawat “Kebenaran Kritis-Verifikatif”, di mana selembar salinan dokumen harus diuji kesahihannya secara presisi, termasuk keberadaan tanggal dan stempel yang sah. Ketika negara enggan menjembatani dua kutub cara berpikir ini dengan transparansi radikal, maka ruang kompromi tertutup rapat.
Mengapa drama ini begitu berbelit? Barangkali kita sedang terjebak dalam apa yang disebut ‘Path Dependency’—ketergantungan jalur masa lalu. Sebuah ketidakrapian atau kompromi administratif kecil yang terjadi di awal karier politik (sebut saja saat pendaftaran Pilkada dua dekade silam), terpaksa harus terus ditutupi. Mengakui cacat formal di masa lalu dianggap terlalu berisiko karena dapat memicu efek domino yang meruntuhkan seluruh narasi besar di atasnya. Ketakutan akan jebolnya “Kotak Pandora” inilah yang membuat birokrasi kita tampil defensif, kaku, dan cenderung protektif.
Pada akhirnya, terkurasnya energi bangsa ini bukan karena masyarakat gemar memelihara polemik, melainkan karena institusi yang seharusnya menjadi penjaga akuntabilitas gagal memberikan jawaban yang utuh, konsisten, dan selesai. Dalam sebuah negara yang mencita-citakan demokrasi sehat, spekulasi adalah penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan rakyat kepada negaranya sendiri. Energi bangsa ini terlalu mewah jika terus-menerus habis dikuras untuk memutar roda sengketa birokrasi, hanya demi mencari kejujuran dari dokumen yang semestinya terang benderang sejak awal.
Pada akhirnya, jika Kotak Pandora birokrasi ini benar-benar jebol dan melepaskan misteri kelam yang selama ini disembunyikan, kita harus bersiap menghadapi bekerjanya hukum besi alam dan sejarah. Catatan dunia telah berulang kali membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang mampu menahan tekanan kebohongan secara terus-menerus tanpa menemui titik jenuhnya. Ketika tirai kepalsuan itu tersingkap ke udara terbuka, wibawa magis kekuasaan akan runtuh seketika, dan proses menutup-nutupinya (the cover-up) justru akan berbalik menghancurkan institusi yang melindunginya. Rakyat mungkin bisa menahan lapar, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menahan rasa dipermalukan oleh pengkhianatan mandat. Di titik itulah, sejarah akan mencatat babak baru yang tak terbendung: bahwa uang dan penindasan sedahsyat apa pun tidak akan pernah memiliki kuasa untuk membeli kebenaran maupun mengubur matahari keadilan.
