Tafsir Kosmologis atas Gelar “Baginda Pemuka Bangsa” dan Ritual Adat Lampung untuk Joko Widodo
Oleh: Nyi Deasy Arista Sari Lestari (Budayawan Masyarakat Adat Nusantara — MATRA)
JATIMRAYA.COM – Ada peristiwa adat yang, bila dibaca dengan nalar modern yang tergesa-gesa, mudah dianggap ganjil. Seorang mantan presiden duduk di kursi adat, menerima gelar kehormatan, lalu menjalani prosesi menginjak kepala kerbau. Di layar media sosial, adegan seperti itu cepat menjadi potongan gambar yang diperdebatkan: sebagian melihatnya sebagai penghormatan budaya, sebagian lain sebagai simbol yang memancing tafsir politik, bahkan ada yang menilainya dengan ukuran moral modern yang kaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun adat tidak pernah cukup dibaca dari permukaan gambar. Adat adalah bahasa tua. Ia berbicara dengan benda, tubuh, arah, hewan, warna, kursi, lantai, dan diam. Dalam adat, tindakan bukan sekadar gerak fisik; ia adalah kalimat kosmologis. Ketika seseorang duduk di kursi adat dan kakinya menyentuh kepala kerbau, yang sedang berlangsung bukan semata seremoni, melainkan pertemuan antara manusia, masyarakat, leluhur, alam, dan kekuasaan.
Pemberitaan terbaru menyebut Joko Widodo menerima gelar kehormatan adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung. Dalam prosesi itu, ia duduk di kursi adat dan menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari pengukuhan gelar. Sejumlah penjelasan adat menyebut prosesi tersebut sebagai simbol penyucian diri, pembuangan sifat buruk, kerendahan hati, serta kesiapan menerima amanah dalam kerangka nilai adat Lampung.
Di sinilah peristiwa itu menarik. Ia bukan hanya berita tentang seorang mantan presiden yang menerima gelar adat. Ia adalah pintu untuk membaca kembali hubungan antara kuasa dan penyucian, antara jabatan dan pelepasan, antara manusia modern dan kosmologi Nusantara yang tidak pernah sepenuhnya hilang.
Kerbau dalam Imajinasi Adat Nusantara
Kerbau bukan hewan biasa dalam kebudayaan Nusantara. Di banyak masyarakat agraris, kerbau adalah lambang bumi: kuat, sabar, tahan beban, dekat dengan tanah, air, sawah, dan kerja sunyi. Ia bukan hewan pemburu. Ia bukan simbol keganasan predator. Ia adalah hewan pengolah kehidupan. Tubuhnya besar, tenaganya diam, geraknya lambat tetapi menentukan.
Dalam banyak upacara adat di Nusantara, kerbau hadir sebagai lambang kemakmuran, pengorbanan, penebusan, dan penghubung antara manusia dengan tatanan yang lebih luas. Ia menjadi tanda bahwa sebuah peristiwa bukan peristiwa biasa. Ada yang dipersembahkan. Ada yang disucikan. Ada yang diikat dalam hubungan antara manusia, leluhur, dan masyarakat.
Kepala kerbau lebih simbolis lagi. Kepala adalah pusat kehendak, arah, kesadaran, dan martabat. Dalam banyak kebudayaan, kepala tidak hanya bagian tubuh, melainkan lambang kuasa. Karena itu, memperlakukan kepala dalam ritual selalu memiliki makna yang dalam. Kepala kerbau bukan sekadar sisa hewan kurban. Ia adalah simbol dari daya besar yang telah ditundukkan, dari kekuatan bumi yang dijadikan alas bagi laku manusia.
Ketika kaki menyentuh kepala kerbau, tafsirnya tidak boleh disederhanakan menjadi penghinaan terhadap hewan atau tindakan kekerasan simbolik. Dalam logika adat, tindakan itu justru dapat dibaca sebagai proses menundukkan sifat-sifat kasar dalam diri manusia: angkara, keras kepala, kesombongan, kerakusan, dan nafsu menguasai. Kepala kerbau menjadi lambang daya besar yang harus dikendalikan. Kaki menjadi lambang jalan hidup. Maka prosesi itu dapat dibaca sebagai pesan: setiap langkah manusia, apalagi manusia yang pernah memegang kuasa besar, harus menapak di atas nafsu yang sudah ditundukkan.
Menginjak sebagai Ritus Peralihan
Dalam antropologi, Arnold van Gennep dan Victor Turner menjelaskan bahwa banyak ritual hidup manusia bergerak melalui tiga tahap: pemisahan, masa ambang, dan penyatuan kembali. Seseorang yang berubah status tidak cukup diumumkan secara administratif. Ia harus melewati tindakan simbolik agar perubahan itu diakui oleh komunitas dan oleh batinnya sendiri.
Seorang presiden yang selesai menjabat tidak otomatis menjadi manusia biasa dalam kesadaran sosial. Ia membawa bekas kuasa. Ia membawa memori bangsa. Ia membawa pujian, kritik, konflik, jasa, dan luka sejarah. Di mata adat, status semacam itu tidak ringan. Ia berada dalam fase liminal: bukan lagi presiden aktif, tetapi juga bukan warga biasa tanpa jejak kuasa. Ia berdiri di antara dua dunia.
Di titik inilah prosesi adat menjadi penting. Gelar “Baginda Pemuka Bangsa” bukan jabatan negara. Ia bukan kewenangan konstitusional. Ia adalah pengakuan budaya. Dalam pengakuan itu, mantan pemimpin diberi tempat baru: bukan lagi penguasa pemerintahan, tetapi figur yang ditempatkan dalam memori adat sebagai tokoh bangsa. Prosesi menginjak kepala kerbau dapat dibaca sebagai jembatan peralihan: dari kuasa formal menuju amanah moral.
Menginjak, dalam konteks ini, bukan sekadar menekan sesuatu di bawah kaki. Ia adalah tindakan menegaskan bahwa yang liar harus berada di bawah kendali. Bahwa kekuatan harus diletakkan di bawah kesadaran. Bahwa manusia yang pernah berada di puncak kuasa harus kembali belajar menapak di bumi.
Dalam filsafat Jawa, ada perbedaan antara “menang” dan “menang atas diri sendiri”. Yang pertama dapat diraih dengan strategi politik. Yang kedua hanya dapat diraih dengan laku batin. Ritual seperti ini, bila dibaca secara spiritual, mengingatkan bahwa puncak kepemimpinan bukanlah ketika seseorang berhasil menguasai orang lain, melainkan ketika ia sanggup menguasai dirinya sendiri setelah kuasa itu selesai.
Kursi Adat, Kepala Kerbau, dan Poros Kosmos
Kursi adat bukan kursi biasa. Ia adalah tanda kedudukan. Ia menempatkan seseorang dalam tata nilai komunitas. Duduk di kursi adat berarti seseorang diterima, diakui, dan ditempatkan dalam struktur kehormatan tertentu. Tetapi menariknya, dalam prosesi ini kursi adat tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan kepala kerbau yang diinjak. Artinya, kehormatan tidak dipisahkan dari penyucian.
Di situlah kedalaman simboliknya. Seseorang tidak hanya dinaikkan, tetapi juga direndahkan. Ia diberi gelar, tetapi kakinya diingatkan pada bumi. Ia ditempatkan sebagai “Baginda”, tetapi tubuhnya diajak menyentuh simbol hewan pengolah tanah. Ini paradoks Nusantara yang sangat halus: semakin tinggi seseorang ditempatkan, semakin ia harus diingatkan untuk membumi.
Dalam banyak kosmologi Nusantara, dunia dipahami dalam tiga lapis: alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Alam atas terkait dengan yang ilahi, leluhur tinggi, dan cahaya. Alam tengah adalah dunia manusia. Alam bawah terkait bumi, akar, kesuburan, dan kekuatan chthonic. Dalam prosesi ini, tubuh manusia menjadi penghubung tiga alam itu. Kepala berada di atas, badan duduk di kursi adat sebagai alam sosial, kaki menyentuh kepala kerbau sebagai simbol bumi dan daya bawah.
Dengan begitu, ritual ini dapat dipahami sebagai pembentukan kembali poros diri. Manusia yang pernah berada di puncak negara diajak kembali menjadi jembatan antara atas dan bawah, antara kehormatan dan kerendahan, antara gelar dan tanah. Kekuasaan yang tidak terhubung dengan bumi akan melayang menjadi kesombongan. Kekuasaan yang hanya menatap ke bawah tanpa nilai luhur akan jatuh menjadi kekasaran. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan.
Kerendahan Hati sebagai Inti Kuasa
Penjelasan adat menyebut prosesi itu sebagai simbol penyucian diri dan kerendahan hati. Dua kata ini sangat penting: penyucian dan kerendahan hati.
Penyucian berarti ada sesuatu yang harus dibersihkan. Dalam konteks pemimpin, yang dibersihkan bukan hanya kesalahan pribadi, melainkan residu kuasa: keinginan untuk terus didengar, kebiasaan memerintah, keterikatan pada sorotan, dan bayangan ego yang tumbuh selama seseorang berada di pusat perhatian. Kekuasaan selalu meninggalkan bekas pada jiwa. Tidak ada orang yang memegang kuasa besar selama bertahun-tahun tanpa mengalami perubahan batin. Karena itu, masyarakat tradisional memahami bahwa peralihan dari kuasa menuju purnatugas memerlukan ritus pembersihan.
Kerendahan hati berarti kesediaan untuk tidak menganggap diri sebagai pusat. Dalam spiritualitas Jawa, ini dekat dengan ajaran “eling lan waspada”: ingat asal, ingat batas, ingat bahwa jabatan adalah titipan; waspada terhadap pamrih, pujian, dan angkara. Manusia yang selesai dengan jabatan harus kembali pada kesadaran bahwa dirinya bukan pemilik kuasa, melainkan pernah menjadi wadah kuasa.
Di sinilah ritual ini dapat dibaca secara lebih luas. Ia bukan hanya tentang Jokowi. Ia adalah cermin bagi semua pemimpin. Setiap orang yang pernah memegang jabatan, dari presiden sampai kepala desa, dari pengurus organisasi sampai pemilik perusahaan, pada akhirnya harus menjawab pertanyaan yang sama: apakah ia sanggup melepaskan kuasa tanpa kehilangan dirinya? Atau selama ini dirinya justru hanya dibentuk oleh kuasa?
Dari Raja ke Pandhita
Dalam tradisi Jawa dikenal gagasan satria pinandhita: ksatria yang tidak berhenti pada keberanian duniawi, tetapi bergerak menuju kebijaksanaan batin. Seorang pemimpin ideal tidak hanya cakap memerintah. Ia juga harus tahu kapan diam, kapan mundur, kapan melepas, dan kapan mengubah kuasa menjadi wejangan.
Banyak pemimpin gagal pada fase ini. Mereka kuat saat berkuasa, tetapi rapuh saat selesai. Mereka mampu memimpin negara, tetapi tidak mampu memimpin dirinya sendiri ketika tidak lagi menjadi pusat. Mereka terus mencari panggung, terus mengatur bayangan, terus ingin dikenang sebagai yang paling menentukan. Padahal purnatugas seharusnya menjadi jalan menuju sunyi, bukan strategi baru untuk mempertahankan pengaruh.
Ritual menginjak kepala kerbau, bila dibaca melalui lensa ini, adalah pengingat bahwa setelah puncak kuasa, seseorang harus belajar menjadi lebih rendah, lebih hening, lebih jernih. Kerbau adalah guru yang tepat untuk itu. Ia tidak banyak bicara. Ia bekerja. Ia menanggung beban. Ia dekat dengan tanah. Ia tidak hidup dari tepuk tangan.
Maka simbol kerbau dalam prosesi ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang etika kerja sunyi. Ia mengingatkan bahwa manusia yang selesai dengan jabatan harus menemukan bentuk pengabdian baru yang tidak selalu membutuhkan panggung. Inilah makna terdalam dari “purnatugas”: bukan sekadar selesai bertugas, tetapi mulai memasuki tugas yang lebih halus, yaitu menjaga martabat diri di luar jabatan.
Adat sebagai Kritik terhadap Modernitas Politik
Modernitas politik sering kali mereduksi kekuasaan menjadi angka: suara pemilu, survei, elektabilitas, indeks kepuasan, jumlah proyek, atau pertumbuhan ekonomi. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Kekuasaan juga memiliki dimensi batin. Ada etika pelepasan. Ada kebersihan niat. Ada kemampuan untuk tidak mabuk pengaruh.
Adat mengingatkan hal-hal yang sering dilupakan oleh politik modern. Dengan simbol kepala kerbau, adat berkata bahwa kekuasaan harus menginjak angkara. Dengan kursi adat, ia berkata bahwa kehormatan harus diberikan oleh komunitas, bukan diklaim sendiri. Dengan prosesi penyucian, ia berkata bahwa pemimpin tidak pernah bebas dari kemungkinan kotor oleh kuasa. Dengan gelar kehormatan, ia berkata bahwa jasa boleh diakui, tetapi pengakuan itu harus ditempatkan dalam tata nilai, bukan dalam kultus pribadi.
Di sinilah kita perlu berhati-hati. Membaca ritual ini tidak berarti membenarkan semua praktik kekuasaan, atau menutup ruang kritik terhadap sosok yang diberi gelar. Adat tidak boleh dijadikan tameng politik. Gelar kehormatan tidak menghapus perdebatan publik. Simbol penyucian tidak otomatis menyucikan sejarah. Namun sebaliknya, kritik politik juga tidak boleh membutakan kita terhadap kedalaman adat. Jika semua simbol adat langsung dicurigai sebagai pencitraan, maka kita kehilangan kemampuan membaca kebudayaan sendiri.
Sikap yang lebih matang adalah membedakan antara makna ritual dan kepentingan politik yang mungkin menempel padanya. Ritual memiliki lapisan kosmologis yang layak dihormati. Pada saat yang sama, tokoh publik yang menjalaninya tetap boleh dinilai secara demokratis. Adat memberi makna. Publik memberi penilaian. Keduanya tidak harus saling meniadakan.
Kerbau, Ego, dan Kepala yang Harus Ditundukkan
Ada tafsir filosofis yang lebih dalam. Kepala kerbau dapat dibaca sebagai lambang ego besar. Kerbau kuat, tetapi bila tidak terkendali dapat mengamuk. Begitu pula ego kekuasaan. Ia bisa menjadi tenaga pembangunan bila ditata, tetapi bisa menjadi bahaya bila dilepas tanpa kendali.
Menginjak kepala kerbau berarti menempatkan ego di bawah kesadaran. Bukan membenci ego, tetapi menundukkannya. Manusia tetap membutuhkan kehendak, ketegasan, dan tenaga. Namun semua itu harus berada di bawah budi. Dalam bahasa spiritual Jawa: kuasa harus dipimpin oleh rasa sejati, bukan oleh pamrih.
Di sinilah prosesi itu beresonansi dengan ajaran “sepi ing pamrih, rame ing gawe”. Setelah jabatan selesai, yang diuji bukan lagi kemampuan memerintah, melainkan kemampuan tidak pamrih. Apakah seseorang masih bekerja tanpa ingin selalu disebut? Apakah ia masih memberi tanpa harus mengatur? Apakah ia masih berpengaruh tanpa memaksa orang mengakui pengaruhnya?
Pertanyaan itu tidak hanya berlaku bagi Jokowi. Ia berlaku bagi siapa pun. Setiap orang punya “kepala kerbau” di dalam dirinya: ambisi, gengsi, luka, keinginan diakui, rasa paling benar, rasa paling berjasa. Ritual adat menjadi cermin agar kita bertanya: kepala kerbau apa yang harus kita injak dalam diri sendiri?
Purnatugas sebagai Jalan Sunyi
Purnatugas bukan akhir. Dalam tradisi batin, ia justru awal dari ujian yang lebih halus. Ketika seseorang tidak lagi punya jabatan, apakah ia masih punya wibawa? Ketika tidak lagi memegang instruksi, apakah kata-katanya masih punya nilai? Ketika tidak lagi dikawal protokol, apakah ia tetap dihormati karena pribadinya?
Inilah perbedaan antara kuasa dan wibawa. Kuasa bisa diberikan oleh jabatan. Wibawa lahir dari kedalaman diri. Kuasa membuat orang patuh. Wibawa membuat orang hormat. Kuasa bisa habis pada hari pelantikan pengganti. Wibawa bertahan bila seseorang mampu merawat kesederhanaan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri.
Prosesi adat Lampung ini, jika dibaca secara spiritual, seperti mengantar seorang mantan pemimpin dari wilayah kuasa menuju wilayah wibawa. Gelar “Baginda Pemuka Bangsa” bukan mandat untuk kembali memerintah, melainkan penempatan simbolik sebagai tokoh yang diharapkan menjadi pemuka dalam arti moral: memberi teladan, menjaga tutur, menimbang langkah, dan tidak lagi dikuasai oleh ambisi.
Apakah itu akan terjadi? Sejarah yang akan menilai. Ritual hanya membuka pintu. Laku setelah ritual yang membuktikan maknanya.
Penutup: Menapak untuk Melepas
Pada akhirnya, prosesi menginjak kepala kerbau tidak layak dibaca secara dangkal. Ia bukan sekadar tindakan eksotis. Ia adalah teks budaya. Di dalamnya ada makna penyucian, pelepasan, pengendalian ego, penerimaan amanah, dan pengembalian manusia kepada bumi.
Bagi masyarakat adat Lampung, prosesi itu berada dalam tata nilai mereka sendiri. Bagi publik Indonesia, ia menjadi kesempatan untuk merenungkan kembali hubungan antara kekuasaan dan kerendahan hati. Bagi para pemimpin, ia menjadi cermin bahwa jabatan setinggi apa pun pada akhirnya harus turun ke tanah. Bagi manusia biasa, ia mengingatkan bahwa setiap diri memiliki kepala kerbau batinnya masing-masing.
Jika ada pelajaran terbesar dari peristiwa ini, barangkali inilah: kekuasaan sejati bukan hanya kemampuan naik ke kursi tinggi, tetapi kesediaan menundukkan diri saat duduk di atasnya. Gelar boleh meninggikan nama, tetapi ritus mengingatkan tubuh agar tetap membumi. Kepala kerbau menjadi alas bukan untuk merendahkan kehidupan, melainkan untuk meninggikan kesadaran: bahwa segala kuasa harus diinjak oleh nurani sebelum ia layak disebut amanah.
Maka, di tanah Lampung itu, sebuah bahasa tua kembali berbicara. Ia berkata bahwa manusia boleh menerima gelar, tetapi jangan diperbudak gelar. Boleh dikenang sebagai pemimpin, tetapi jangan hidup dari bayangan kuasa. Boleh disebut pemuka bangsa, tetapi harus tetap sanggup menapak rendah.
Sebab pada akhirnya, yang membuat seseorang besar bukanlah kursi yang ia duduki, melainkan kepala ego yang berhasil ia tundukkan.
