Menko Muhadjir: Layanan Kesehatan Belum Merata, Pemerintah Daerah Harus Dimaksimalkan

JATIMRAYA.COM, Tingkat disparitas pelayanan kesehatan masih sangat jauh. “Kalau kita ingin Indonesia utuh bersatu, bukan hanya dihimbau terus NKRI harga mati, tapi layanan kesehatannya tidak merata itu percuma,” ucap Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dia menyampaikan, saat ini ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia masih cukup besar. Dia mengatakan, pelayanan kesehatan di Pulau Jawa sudah baik, namun di luar Pulau Jawa terutama di Indonesia Timur seperti Papua masih jauh dari kata layak.

Hal tersebut disampaikannya pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan STBM (Sanitasi Berbasi Masyarakat) Tahun 2023, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, pada Selasa malam,(28/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, menurut Menko PMK, pemerataan layanan kesehatan harus disiapkan sungguh-sungguh, dan harus melihat Indonesia dalam kacamata utuh. Dalam hal ini, menurutnya, pemerataan layanan pada wilayah pelosok yang dari segi spasial masih sulit dijangkau juga harus dilakukan upaya transformasi supaya mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan transfer teknologi kesehatan.

“Tidak mungkin kita menangani kesehatan di Papua seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, di Pulau Kangean Madura sama dengan penanganan di Jakarta. Dibutuhkan teknologi termasuk Artificial Inteligence. Saya yakin Pak Menkes sangat menguasai bidang itu. Karena itu gagasan besar dari Pak Menkes sangat luar biasa untuk melakukan proses transformasi,” ungkapnya.

Menko Muhadjir mengatakan, pemerataan layanan Ini sesuai dengan visi Presiden untuk memeratakan pembangunan dan tidak selalu “Jawasentris”.  Selain itu, menurutnya, untuk mengupayakan layanan kesehatan yang merata, maka peran pemerintah daerah harus dimaksimalkan.

“Kesehatan itu adalah urusan pemerintahan konkueren. Artinya tanggung jawab dan wewenangnya berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran kesehatan itu sebagian besar di daerah, tidak di pusat. Maka tanggung jawab kesehatan itu lebih banyak di daerah Provinisi Kab/Kota daripada di pusat,” jelas Muhadjir.

Dalam kesempatan itu hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, dan jajaran pimpinan dan perangkat daerah  peraih oenghargaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota.

Di kesempatan itu Menko PMK juga menyerahkan penghargaan pada 6 provinsi Kategori Tim Pembina Terbaik dalam memfasilitasi keberhasilan Kabupaten Kota Sehat, yaitu kepada Provinsi DIY, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat.

Juga diserahkan penghargaan percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan tingkat provinsi, yaitu kepada provinsi Sulawesi Selatan.

Juga diserahkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) 2023 diraih oleh 136 Kabupaten Kota, yang terdiri dari: kategori Swasti Saba Wistara 27 Kab/Kota; Swasti Saba Wiwerda 34 Kabupaten KotaSwasti Saba Padapa 75 Kab/Kota. Kemudian Penghargaan STBM (Sanitasi Berbasi Masyarakat) diraih oleh 33 Kab/Kota, yang terdiri dari kategori STBM Pratama 20 Kab/Kota; STBM Madya 9 Kab/Kota; dan STBM Paripurna 4 Kab/Kota.

Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan. Dia berharap penghargaan dapat menguatkan kesungguhan upaya pemerintah daerah dalam pemerataan pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang telah menunjukkan kesungguhannya, pejabat pemerintah daerah yang telah menunjukkan kesungguhannya dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan, diskriminasi di sektor kesehtan terhadap masyarakatnya bagi penduduk Kabupaten/Kotanya masing-masing,” ungkap Muhadjir. (Andy Setiawan)***