Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Sejarah kebangsaan kita sejatinya disemen oleh satu pilar utama: konsensus persatuan. Dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 1945, keberadaan Republik ini didirikan di atas kesadaran bahwa kebhinekaan adalah takdir, dan persatuan adalah modal paling murni untuk bertahan hidup. Namun, apa yang hari ini tersaji di panggung politik nasional menampilkan anomali yang tragis dan mengerikan.
Persatuan dan kesatuan yang dirintis dengan darah serta air mata oleh para ‘founding fathers’ kini perlahan tapi pasti diurai secara sistematis. Keretakan sosial yang kita saksikan bukan lagi dampak sampingan (side effect) yang tak disengaja dari sebuah pesta demokrasi, melainkan sebuah ‘desain keretakan’ yang sengaja dipelihara, disadari, dan dimobilisasi. Ironisnya, semua ini dibungkus rapi dalam “kemasan konstitusional”, seolah-olah seluruh perusakan etika dan persatuan bangsa adalah hal yang legal dan sah secara hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di mana terletak kewarasan berbangsa jika persatuan justru dimutilasi demi mengamankan syahwat hegemoni politik?
Mutilasi Ideologi dan Rimba Politik
Demokrasi yang sehat mensyaratkan partai politik sebagai penyambung lidah rakyat—wadah artikulasi aspirasi, pendidikan politik, serta penyerap partisipasi publik secara rasional. Sayangnya, partai politik kontemporer disinyalir telah mengalami kebangkrutan ideologis yang akut. Platform dan manifesto partai tak lebih dari pajangan retoris dalam kemasan konstitusional yang dicampakkan begitu saja seusai pemilu.
Dalam diskusi warung kopi, secara internal organisasi partai sering dicermati mengalami tren membusuk oleh pasar transaksional yang vulgar: komersialisasi tiket pencalonan, perebutan takhta berbasis oligarki internal, hingga pertarungan demi menumpuk harta dan akses sumber daya. Partai akhirnya bukan lagi milik kader, melainkan milik pemodal. Ketika tata kelola internal partai sudah sepenuhnya transaksional, maka ke luar mereka hanya mengejar satu hal: “hegemoni kekuasaan”.
Ketika partai kehilangan roh ideologinya, cara bertahannya tak lagi dengan menjajakan gagasan atau program kerakyatan yang bernas, melainkan melalui transaksi pragmatis. Tentu saja, untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan dalam tatanan yang tak berideologi ini, hukum rimba menjadi aturan main yang disepakati: “siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan hukum dan memangsa yang lemah”.
Sistem kekuasaan yang demokratis secara prosedural kini makin beraroma menjadi “hukum rimba bermodus konstitusional”. Hegemoni bukan lagi sekadar gaya kepemimpinan, melainkan telah membatu menjadi “budaya kekuasaan” yang diwariskan secara estafet dari rezim ke rezim, dari generasi ke generasi elite.
Perang Dingin Elite dan Manipulasi Akar Rumput
Salah satu manifestasi paling berbahaya dari persaingan hegemoni ini adalah munculnya “Perang Dingin Elite” di balik ketenangan politik permukaan. Di satu sisi, terdapat poros kekuasaan yang bertumpu pada legitimasi elektoral formal dan stabilitas semu. Di sisi lain, terdapat faksi elite oposisional atau kritis yang mengklaim membawa benteng etika dan pengawasan publik.
Namun, alih-alih bertarung secara terhormat melalui perdebatan wacana dan kebijakan publik di parlemen atau ruang akademik, pertarungan elite ini dimainkan secara tidak bertanggung jawab ke ruang-ruang publik. Aksi-aksi demonstrasi dan aliansi masyarakat yang marak belakangan ini kian secara vertikal terhubung dengan jaringan penopang faksi politik tertentu.
Akibatnya, terjadi pergeseran anatomi konflik yang sangat membahayakan: konflik politik yang semula bersifat vertikal (rakyat menuntut integritas negara) kini digeser dengan sengaja menjadi polarisasi horizontal (rakyat dibenturkan melawan rakyat).
Rakyat di akar rumput dipecah menjadi kubu-kubu fanatik. Isu SARA, sentimen kedaerahan, hingga perang narasi digital dieksploitasi tanpa memikirkan daya rusak sosialnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang dahulunya menjadi jangkar moral bangsa kini mengalami fragmentasi yang membingungkan. Ketika mahasiswa atau buruh turun ke jalan, mereka tak jarang dihadapkan bukan lagi sekadar oleh benteng aparat, tetapi oleh propaganda, stigma, atau bahkan aksi tandingan dari sesama elemen masyarakat yang telah terkooptasi oleh faksi elite yang berseberangan.
Kooptasi Asimilatif dan Bahan Bakar Transaksional
Kenapa resistensi independen kian redup? Jawabannya terletak pada canggihnya strategi penguasa. Jika di era terdahulu kooptasi dilakukan secara kasar atau sebatas kompromi politik parsial, kini kita menyaksikan strategi “asimilasi total”. Tokoh-tokoh pergerakan, aktivis vokal, hingga ikon-ikon sipil dirangkul, diberi posisi, dan dileburkan ke dalam struktur kekuasaan.
Di satu sisi, ini tampak seperti rekonsiliasi. Namun di sisi lain, ini adalah pembunuhan terhadap oposisi independen. Para aktivis yang hari ini berteriak di jalanan berhadapan dengan mantan guru ideologis mereka sendiri yang kini duduk manis di barisan benteng pertahanan rezim. Gerakan rakyat kehilangan kompas, terjebak dalam rutinitas seremonial, dan mudah dipatahkan.
Bahan bakar utama yang melumasi mesin pembelahan sosial ini tak lain adalah “politik uang” (money politics) dan korupsi yang merajalela. Politik uang adalah “dosa asal” yang merusak moralitas demokrasi kita.
1. Caleg atau calon penguasa membeli suara rakyat dengan politik uang.
2. Begitu menjabat, kekuasaan digunakan untuk bancakan APBN dan melakukan korupsi demi mengembalikan modal investasi politik.
3. Hasil korupsi tersebut dijadikan dana taktis untuk mendanai mesin politik, membiayai “demonstrasi pesanan”, serta membeli loyalitas massa untuk mengamankan hegemoni dalam siklus pemilu berikutnya.
Siklus setan ini menciptakan elite yang sama sekali ‘tone-deaf (buta tuli terhadap penderitaan rakyat). Di saat rakyat berjuang menahan demosi ekonomi, pejabat publik tanpa rasa malu memamerkan kemewahan dan menaikkan fasilitas diri. Ketika rakyat marah dan menuntut pemberantasan korupsi—seperti pengesahan RUU Perampasan Aset—elite politik justru melempar tudingan balik bahwa aksi massa tersebut disetir oleh “koruptor” atau “aktor asing”. Sebuah ironi dan manipulasi informasi yang sangat sempurna.
Masih Adakah ‘Kewarasan’?
Peringatan ini harus ditujukan dengan tegas kepada siapa saja yang hari ini memegang mandat kekuasaan, maupun mereka yang sedang mengintai untuk merebutnya: Kekuasaan yang dibangun di atas pembelahan bangsa adalah kekuasaan yang berdiri di atas tanah runtuh.
Sejarah konflik komunal di Maluku, Poso, hingga Papua adalah cermin kelam betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kohesi sosial terkoyak. Polarisasi horizontal yang hari ini terus dibiarkan—bahkan dipelihara demi kepentingan elektoral jangka pendek—merupakan api dalam sekam. Media sosial dan infiltrasi hoaks hanya mempercepat proses pembusukan kesadaran kebangsaan kita.
Kita tidak boleh membiarkan disintegrasi bangsa ini melangkah lebih jauh dari sekadar retorika politik menjadi tragedi kemanusiaan. Mengandalkan pendekatan represif dan aparat keamanan untuk menekan gejolak sosial hanyalah tindakan melempar garam ke atas luka; itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan memelihara dendam sejarah.
Wahai para pemegang mandat kekuasaan: “kembalikan sedikit kewarasan dalam berpolitik.”
-Kembalikan partai politik pada fungsinya sebagai wadah penyerap aspirasi, bukan sekadar rental perahu politik oligarki atau arena berburu harta dan takhta.
-Hentikan mobilisasi massa yang mengadu domba sesama anak bangsa demi mengamankan faksi kekuasaan.
-Buka kanal dialog secara jujur, adil, dan transparan, serta hentikan siklus politik uang yang menggerogoti sumsum integritas bangsa.
Persatuan Indonesia yang dirintis para leluhur bangsa bukanlah barang dagangan murahan yang bisa ditukar dengan kekuasaan satu atau dua periode. Jika persatuan ini runtuh karena kebebalan elite politik, maka kekuasaan sebesar apa pun yang Anda pegang hari ini tidak akan pernah ada artinya di atas puing-puing kehancuran Republik.
