JATIMRAYA COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) paling lambat hari Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP didahului dengan penerbitan surat edaran menaker perihal penetapan upah minimum 2027 untuk gubernur, pada hari Senin (16/11/2026), yang memuat pertimbangan-pertimbangan penetapan upah minimum secara terperinci, seperti dilaporkan Bisnis.com.
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetepan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” kata Yassierli pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan disiarkan secara live kemarin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah, terutama para gubernur, untuk mengawal proses penetapan upah minimum 2027 lewat dialog yang melibatkan pemda, serikat pekerja/buruh, serta kalangan pengusaha.
Terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan penetapannya paling lambat 25 November 2026.
Sebagai informasi, dalam Undang-Undang 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 137–139), gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara penetapan UMK dan UMSK bersifat opsional sesuai syarat dan kebijakan daerah setempat.
Dalam menghitung UMP dan UMSP, gubernur wajib mempertimbangkan tiga indikator utama berdasarkan data BPS, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Baca Juga:
BLACKPINK Tak Tercantum dalam Laporan Terbaru YG, Masa Depan Grup Jadi Sorotan
Robert Pattinson Diumumkan sebagai Agen 007, Denis Villeneuve Jadi Sutradara
Nama Dasco, Sugiono, dan Muzani Masuk Bursa Cawapres, Ini Kata Gerindra
Formula ekonominya mengacu pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu (α) dengan rentang baru antara 0,5 hingga 1,0.
Selain itu, besaran upah yang ditetapkan harus mengambil nilai tertinggi di antara hasil penghitungan formula ekonomi tersebut atau nilai KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. (RM)













