Penetapan UMP 2027 Ditargetkan Rampung 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Tenaga Kerja(Menaker) Yassierli.

Menteri Tenaga Kerja(Menaker) Yassierli.

JATIMRAYA COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) paling lambat hari Sabtu (21/11/2026).

Penetapan UMP didahului dengan penerbitan surat edaran menaker perihal penetapan upah minimum 2027 untuk gubernur, pada hari Senin (16/11/2026), yang memuat pertimbangan-pertimbangan penetapan upah minimum secara terperinci, seperti dilaporkan Bisnis.com.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetepan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” kata Yassierli pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan disiarkan secara live kemarin.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah, terutama para gubernur, untuk mengawal proses penetapan upah minimum 2027 lewat dialog yang melibatkan pemda, serikat pekerja/buruh, serta kalangan pengusaha.

Terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan penetapannya paling lambat 25 November 2026.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 137–139), gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara penetapan UMK dan UMSK bersifat opsional sesuai syarat dan kebijakan daerah setempat.

Dalam menghitung UMP dan UMSP, gubernur wajib mempertimbangkan tiga indikator utama berdasarkan data BPS, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.

Formula ekonominya mengacu pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu (α) dengan rentang baru antara 0,5 hingga 1,0.

Selain itu, besaran upah yang ditetapkan harus mengambil nilai tertinggi di antara hasil penghitungan formula ekonomi tersebut atau nilai KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. (RM)

Berita Terkait

Danantara Tegaskan Tak Terlibat Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon
Gentengisasi Masuk Jawa Timur, Emil Dardak Sebut Peluang Besar bagi IKM dan UMKM
Hampir 9 Persen UMKM Pamekasan Belum Berizin, Pemkab Turun Tangan
28,20 Persen Pekerja Indonesia Bergantung pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Oktober 2027, Perusahaan Wajib Alihkan Pengelolaan Dana Pesangon ke Pemerintah
Menpar Widiyanti Sebut Konser BTS Jadi Peluang Ekonomi Pariwisata Indonesia
Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp18.200, Pemerintah Optimistis APBN Bertahan
Aturan Baru Pajak, ASN hingga TNI-Polri Tak Bisa Naik Pangkat Tanpa SKF dan KSWP

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:48 WIB

Danantara Tegaskan Tak Terlibat Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon

Selasa, 17 November 2026 - 12:59 WIB

Gentengisasi Masuk Jawa Timur, Emil Dardak Sebut Peluang Besar bagi IKM dan UMKM

Minggu, 15 November 2026 - 14:44 WIB

Hampir 9 Persen UMKM Pamekasan Belum Berizin, Pemkab Turun Tangan

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

28,20 Persen Pekerja Indonesia Bergantung pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Minggu, 15 November 2026 - 09:11 WIB

Oktober 2027, Perusahaan Wajib Alihkan Pengelolaan Dana Pesangon ke Pemerintah

Berita Terbaru