Politik Nasional Memanas! Gibran Berniat Mundur, Prabowo Beri Sejumlah Saran

JATIMRAYA COM – Dunia politik tanah air dihebohkan oleh kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Putera sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dilaporkan berniat melepas jabatannya sebagai RI 2.

Seperti disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini, bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi, untuk menyampaikan niatnya melepas jabatan sebagai Wakil Presiden.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana pada hari Selasa (10/11/2026), dikutip dari Kompas.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk meletakkan jabatannya dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam tersebut. Prabowo justru menyampaikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” kata Prasetyo.

Sementara itu, melansir CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak harus menyetujui pengunduruan di Wapres Gibran.

“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian meyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho,” kata Doli pada hari ini.

Lebih lanjut, Doli juga menjelaskan bahwa proses pengunduran diri Wapres tetap diproses melalui DPR/MPR, meski secara aturan DPR/MPR tidak berhak menolak keputusan tersebut, mengacu pada Pasal 8 UUD 1945.

“Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu lho,” tambahnya.

Untuk diketahui Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme penggantian kepemimpinan nasional jika terjadi kekosongan jabatan:

Ayat (1): Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, Wakil Presiden secara otomatis naik menggantikan Presiden hingga masa jabatannya berakhir.

Ayat (2): Jika terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. (RM)