SOP Pelestarian Budaya dan Alam Indonesia, Deputi Kemenko PMK Warsito: Penting untuk di Lakukan

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 10 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Kemenko PMK Warsito dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Perkembangan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada Selasa (8/10/2024).

Deputi Kemenko PMK Warsito dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Perkembangan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada Selasa (8/10/2024).

JATIMRAYA.COM – Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengatakan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelestarian warisan budaya dan alam Indonesia cukup penting.

SOP diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam Tim Koordinasi Nasional melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.

“Kita perlu menyusun pedoman dan SOP dalam kegiatan ini. Hal tersebut penting untuk kita lakukan karena SOP akan menjadi acuan bersama dalam melaksanakan pekerjaan serta memudahkan komunikasi antar seluruh pihak terkait,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut disampaikan Warsito dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Perkembangan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia serta Evaluasi Kinerja Capaian Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada Selasa (8/10/2024).

Tujuan  rapat koordinasi ini adalah menghimpun informasi mengenai upaya penyelesaian isu terkait dengan pelestarian warisan budaya dan alam Indonesia.

Deputi Warsito menambahkan  bahwa fokus Pemerintah Indonesia selain pelestarian warisan budaya dan alam Indonesia adalah terkait optimalisasi peran keanggotaan Indonesia dalam Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027.

“Kita perlu memanfaatkan peran keanggotaan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027. Hal ini penting untuk memastikan komitmen Indonesia dan keberlanjutan termasuk di dalamnya bidang kebudayaan.

Dalam kegiatan itu hadir Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Sekretariat Kabinet, Kemenko Marves, Kemendikbudristek, Kemlu, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kemenparekraf, Kementan, ANRI, dan BPS. (AS)

Berita Terkait

Dukung Gus Kikin Pimpin PBNU, Lora Hasyim Tekankan Harapan untuk Warga Nahdliyin
Kredit UMKM Melambat, Achsanul Qosasi Dorong BI Perkuat Transmisi Kebijakan ke Tingkat Bawah
RIV Diakui Dunia, Raih Best Multi-Asset Trading Platform hingga Most Trusted Brand
Andy Setiawan Pimpin Hallo.id, Hadirkan Media Ekonomi yang Tajam, Akurat, dan Kredibel
PWI Pusat Soroti Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dijaga
Penguatan AD/ART, PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi
PCM Grand Wisata Ucapkan Terima Kasih kepada Donatur, TK ABA 12 Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan
PWI Pusat Berlakukan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026 untuk Tertibkan Administrasi

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 09:41 WIB

Dukung Gus Kikin Pimpin PBNU, Lora Hasyim Tekankan Harapan untuk Warga Nahdliyin

Kamis, 13 Agustus 2026 - 12:46 WIB

Kredit UMKM Melambat, Achsanul Qosasi Dorong BI Perkuat Transmisi Kebijakan ke Tingkat Bawah

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:13 WIB

RIV Diakui Dunia, Raih Best Multi-Asset Trading Platform hingga Most Trusted Brand

Senin, 3 Agustus 2026 - 10:31 WIB

Andy Setiawan Pimpin Hallo.id, Hadirkan Media Ekonomi yang Tajam, Akurat, dan Kredibel

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:18 WIB

PWI Pusat Soroti Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dijaga

Berita Terbaru