Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Artikel ini dibuat sederhana, dengan fokus logika dasar, karena ditujukan untuk literasi masyarakat luas agar mudah memahami.
Belakangan ini, kita disuguhi kabar gembira dari panggung statistik: pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama (Q1) 2026 mencapai 5,61%. Sebuah angka yang terlihat perkasa di atas kertas. Namun, di warung-warung kopi, di pasar-pasar tradisional, hingga di grup WhatsApp keluarga, pertanyaannya tetap sama: “Kalau ekonomi tumbuh, kenapa cari kerja makin susah dan harga-harga makin mencekik?”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum kita membedah paradoks ini, mari kita pahami dulu bagaimana angka “sakti” itu muncul.
Bagaimana Ekonomi Dihitung? (Logika PDB)
Dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bayangkan PDB adalah sebuah kue raksasa yang dibuat oleh satu negara. Rumus standarnya adalah:
Y = C+ I + G + X-M, dimana:
C (Consumption): Belanja kita semua (makan, baju, bensin dll).
I (Investment): Investasi (pabrik baru, mesin, perkantoran).
G (Government Spending): Belanja pemerintah (gaji pegawai, bansos, proyek infrastruktur).
X – M (Net Export): Selisih antara barang yang kita jual ke luar negeri (Ekspor) dan barang yang kita beli dari luar (Impor).
Jika nilai total kue ini naik dibandingkan tahun lalu, itulah yang disebut ‘Pertumbuhan Ekonomi’.
Masalahnya, angka ini hanya bicara soal ukuran kue, bukan siapa yang memakannya atau bagaimana kue itu dibuat.
Logika yang Terluka: Anomali Listrik dan Pabrik
Belakangan, keraguan ini bukan hanya milik rakyat awam. LPEM UI baru saja merilis catatan kritis yang menohok nalar kita. Bagaimana mungkin sektor industri manufaktur diklaim tumbuh melesat 5,04%, namun di saat yang sama konsumsi listrik dan gas industri justru anjlok (-0,99%)?
Secara logika sederhana: mana ada pabrik yang produksinya naik drastis tapi mesinnya tidak berputar? Ini adalah “pertumbuhan tanpa energi”—sebuah anomali statistik yang mengindikasikan bahwa angka 5,61% itu mungkin hanya angka di atas kertas yang kehilangan pijakan realitasnya.
Diagnosis Struktural: Kue Besar yang “Bocor”
Selain anomali data tersebut, analisis terhadap angka 5,61% ini menemukan beberapa disorientasi struktural yang cukup serius. Mengapa angka makro ini terasa “mati” di tingkat mikro?
1. Konsumsi yang Didorong “Oksigen Tambahan” (G). Kontribusi Konsumsi (C) kita memang besar (54%), tapi naiknya bukan karena daya beli rakyat yang menguat secara mandiri. Ini dipicu oleh suntikan belanja Pemerintah (G) lewat program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes MP. Ini seperti memberi oksigen tambahan pada pasien; terlihat bernapas, tapi paru-parunya sendiri belum pulih. Begitu bantuan berhenti, konsumsi ambruk.
2. Putusnya Rantai Pasok (C tidak nyambung ke I). Inilah “dosa” struktural kita. Saat konsumsi naik, seharusnya industri dalam negeri (Investasi) ikut bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Kenyataannya? Bahan baku kita—seperti gandum/terigu untuk roti dan mie rakyat—masih impor. Artinya, setiap rupiah yang kita belanjakan, sebagian besar “lari” ke kantong petani atau pengusaha luar negeri. Multiplier effect-nya bocor!
3. Investasi yang Tidak Memanusiakan Tenaga Kerja. Investasi memang tumbuh, tapi wajahnya berubah. Sekarang lebih banyak investasi padat modal dan teknologi tinggi di sektor tambang (nikel, batu bara). Akibatnya, lulusan universitas dan angkatan kerja produktif kita kesulitan mencari kerja formal. Mereka akhirnya terlempar menjadi pekerja informal (kurir, ojek, pedagang musiman) dengan upah pas-pasan. Inilah mengapa kelas menengah kita turun kelas.
4. Nasib Petani dan Nelayan di Tepian Statistik. Jangan lupakan Nilai Tukar Petani (NTP) yang hanya sedikit di atas 100. Ini adalah alarm. Petani kita bekerja keras memproduksi pangan, tapi hasilnya habis dimakan biaya produksi (untungnya sedikit) dan kalah saing dengan serbuan pangan impor. Angka ekspor (X) kita mungkin tinggi karena tambang, tapi impor (M) kita di sektor pangan justru membunuh kedaulatan ekonomi rakyat bawah.
Penutup: Mengembalikan “Ruh” Ekonomi
Pertumbuhan 5,61% tanpa distribusi yang merata hanyalah ‘gelembung statistik’. Kita tidak butuh sekedar angka yang terlihat cantik di depan investor asing. Rakyat tidak makan angka; rakyat makan nasi, butuh kepastian kerja, dan perlindungan bagi produk lokalnya.
Jika pemerintah terus memaksakan pertumbuhan lewat proyek mercusuar dan ketergantungan impor, maka jurang antara “pusat” dan “akar rumput” akan semakin lebar. Sudah saatnya kita kembali pada ekonomi yang membumi: perkuat industri olahan lokal, lindungi nilai tukar petani, dan pastikan investasi menciptakan lapangan kerja yang bermartabat.
Tanpa itu, pertumbuhan hanyalah sebuah perayaan di atas menara gading, sementara di bawahnya, rakyat masih berjuang sekedar untuk bertahan hidup.
Bagaimana penilaian kita sebagai masyarakat mayoritas (kelas menengah dan bawah)? Berapa nilai yang jujur untuk diberikan kepada para penguasa yang telah kita pilih di Pilpres, Pemilu dan Pilkada (antara 1-10)?
