Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Di sebuah kedai kopi di pinggir kota, seorang kawan tua pernah nyeletuk pelan: “Negara ini sebenarnya diatur oleh siapa?” Pertanyaan itu sederhana, tapi gema pembahasannya bisa membentang dari ruang kerja rapat menteri di Jakarta, melesat ke Singapura, hingga bermuara di ruang-ruang komoditas bursa Shanghai dan Wall Street.
Kalau kita mau berjarak sedikit dan melihat riak politik nasional tanpa kacamata partisan, pemandangannya sebetulnya cukup benderang. Indonesia sedang berjalan di atas panggung besar yang disutradarai oleh skema geopolitik dan ekonomi global. Posisi geostrategis kita di persimpangan jalur maritim dunia tidak otomatis membuat kita menjadi pemain utama. Kita lebih sering diposisikan sekadar sebagai penyedia bahan mentah—nikel, batu bara, CPO—sekaligus kolam pasar konsumsi yang lapang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sinilah peran para ‘broker’ atau komprador menjadi krusial. Dalam sistem kekuasaan kita, hadir sosok-sosok penyambung lidah modal: para pejabat sentral dengan span of control yang amat luas, yang bertugas memotong kerumitan birokrasi, mengondisikan undang-undang, dan memuluskan karpet merah bagi modal asing. Singapura lalu berdiri anggun di seberang pulau sebagai financial hub tempat akumulasi modal diendapkan, kekayaan diamankan, dan entitas hukum dilindungi. Sementara di dalam negeri, publik sibuk meributkan mitos lama seperti “9 Naga”, padahal mereka hanyalah operator lokal dari jejaring oligarki transnasional yang jauh lebih raksasa.
Lalu bagaimana rezim menjaga agar mesin ini terus berjalan tanpa mati mesin? Jawabannya ada pada manajemen konflik yang dirancang secara presisi. Kekuatan massa dan demokrasi rakyat sengaja diecer dan dipecah-pecah. Polarisasi dipelihara lewat jejaring patronase, politik identitas, dan manuver para buzzer. Pembagian kue ekonomi mikro dijadikan pengikat di tingkat bawah, membuat energi publik habis untuk percekcokan horizontal. Sementara di tingkat atas, konsolidasi dilakukan rapat-rapat: aparat penegak hukum dan institusi keamanan dirangkul masuk ke dalam struktur ekonomi-politik, memastikan bahwa hukum bisa fleksibel menjadi alat pengaman proyek ketimbang benteng keadilan.
Namun, tidak ada manuver politik yang tanpa titik jenuh. Saat ini kita menyaksikan sebuah eksperimen transisi kekuasaan yang unik. Skenario yang berhembus—entah kepemimpinan bertahan penuh atau ada transisi tengah jalan dari Prabowo ke Gibran—pada dasarnya adalah upaya mengunci jaminan keselamatan aset serta keberlanjutan skema oligarki ini. Ada ambisi besar untuk menjembatani loyalis lama menuju faksi dinasti baru.
Tetapi, mengelola negara tidak pernah sesederhana menyusun kepingan catur di atas kertas. Seorang ‘strongman’ atau koordinator paling berpengalaman sekalipun memiliki batas kendali. Ketika kejenuhan publik bertumpuk, tekanan inflasi meningkat, dan ‘black swan events’ ekonomi global menghantam, kalkulasi politik di atas meja bisa meleset mendadak. Legitimasi yang hanya disandarkan pada bagi-bagi kekuasaan tanpa basis teknokratis yang kuat akan sangat rapuh menghadapi kejutan dinamika sosial.
Menuju rentang 2029 hingga 2031, Indonesia berisiko besar menghantam tembok tebal yang disebut ‘growth trap’. Eksploitasi sumber daya alam yang masif demi mengejar akumulasi modal jangka pendek akan berhadapan dengan habisnya daya dukung lingkungan dan krisis deindustrialisasi. Ketika kapasitas fiskal negara tak lagi sanggup membiayai jejaring patronase untuk menenangkan massa, pola “tenang-gejolak-tenang” yang selama ini dipelihara bisa kehilangan daya redamnya.
Gejolak sosial di masa depan mungkin tidak lagi bisa dikotakkan oleh polarisasi buatan. Pada titik itu, persekutuan elite dan para komprador akan disadarkan pada satu kenyataan pahit: bahwa stabilitas yang dibangun di atas fondasi transaksi parsial hanyalah sebuah jeda singkat sebelum gelombang kesadaran publik yang sebenarnya datang menagih haknya.
Sebagai nasihat pengingat kita s3mua, berikut beberapa kata mutiara penutup:
“Stabilitas yang dibeli dengan bagi-bagi kekuasaan hanyalah jeda sejenak; sebab ketika modal habis dan rakyat terbangun, hukum sejarah selalu menemukan jalannya untuk menagih keadilan.”
“Kekuasaan yang dibangun di atas manipulasi mungkin terasa kokoh di atas kertas, namun ia akan runtuh seketika saat rakyat menyadari bahwa ketakutan mereka adalah satu-satunya sumber kekuatan sang penguasa.”
“Batas tersabar dari seorang rakyat adalah ketika penderitaannya dijadikan komoditas; di titik itu, kepatuhan berubah menjadi keberanian yang tak lagi bisa ditawar.”
“Kertas kebijakan dan instrumen aparat bisa memadamkan demonstrasi di jalanan, tetapi tidak akan pernah sanggup memadamkan api perlawanan yang sudah menyala di dalam dada rakyat.”
