Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Sejarah politik kekuasaan selalu memperlihatkan pola yang berulang. Ketika seorang pimpinan pemerintahan bertengger di puncak kekuasaan dengan jejak penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dugaan korupsi yang menggurita, serta manipulasi institusi hukum melalui kooptasi aparat, masa-masa akhir kekuasaannya hampir selalu diwarnai kecemasan mendalam. Hukum mungkin berhasil dilumpuhkan selama ia menjabat, namun tatanan hukum dan politik yang terkooptasi itu sifatnya cair—ia bisa berbalik menerkam begitu legitimasi sang penguasa goyah di mata publik.
Dalam lanskap sejarah global, pilihan strategi keluar (exit strategy) seorang penguasa tiran atau korup sangat tergantung pada daya tawar politik, soliditas militer, dan dinamika tekanan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pola paling halus—sekaligus paling pragmatis—adalah kompromi politik bernilai tinggi (negotiated exit). Melalui skenario ini, sang penguasa bersedia menyerahkan mahkota kekuasaan secara damai dengan imbalan jaminan imunitas hukum serta perlindungan atas aset-asetnya. Kita melihat bagaimana Ali Abdullah Saleh di Yaman menegosiasikan pengunduran dirinya pasca-Arab Spring 2011 demi mendapat amnesti penuh, atau bagaimana Augusto Pinochet di Chili memagari dirinya dengan status Senator-for-life dan jabatan Panglima Angkatan Bersenjata untuk meredam potensi penuntutan pasca-rekonsiliasi.
Jika tekanan massa tak lagi terbentung dan keselamatan jiwa terancam, pengasingan diri (exile) menjadi pilihan rasional berikutnya. Melarikan diri ke negara sekutu yang bersedia memberikan suaka politik menjadi jalan pintas untuk menyelamatkan diri dari amuk publik. Ferdinand Marcos diterbangkan ke Hawaii pada 1986 setelah Revolusi People Power mengguncang Manila, sementara Zine El Abidine Ben Ali memilih terbang ke Arab Saudi begitu aksi protes meluas di Tunisia.
Di sisi lain, ada penguasa yang lebih menyukai transisi dinasti atau reorganisasi elit yang terkendali. Ia tidak benar-benar pergi, melainkan menyerahkan tongkat estafet kepada keluarga, sekutu terdekat, atau faksi politik yang telah dipastikan kekeluargaannya dan loyalitasnya. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa rezim baru akan tetap menjadi pilar pelindung bagi dosa-dosa politik rezim lama. Soeharto pada Mei 1998 mempraktikkan bentuk pengunduran diri konstitusional ini dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada B.J. Habibie ketika konsensus politik dan kabinetnya pecah.
Namun, tidak semua penguasa cukup jeli membaca tanda-tanda zaman. Penguasa yang terlalu percaya diri pada cengkeraman aparatnya sering kali memaksakan pertahanan berdarah (desperate resistance) atau terlambat bernegosiasi. Akibatnya, mereka mengalami kudeta, penggulingan paksa, hingga eksekusi. Slobodan Milošević di Serbia akhirnya diekstradisi ke Mahkamah Internasional di Den Haag setelah Bulldozer Revolution menggulingkannya, sementara Nicolae Ceaușescu di Rumania dan Muammar Gaddafi di Libya harus mengakhiri hidup mereka secara tragis di tangan rakyatnya sendiri.
Lalu, Bagaimana Kira-kira Nasib dan Prospek di Indonesia?
Mencermati karakteristik sosiopolitik Indonesia, skenario kejatuhan yang ekstrem, berdarah, atau pengasingan ke luar negeri cenderung sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Kultur politik Indonesia memiliki preferensi yang kuat pada kompromi pragmatis dan konsensus di balik layar.
Jika seorang pimpinan di Indonesia berhadapan dengan krisis kepercayaan akibat abuse of power dan manipulasi hukum, strategi keluar yang paling mungkin terjadi adalah gabungan antara Transisi Terkendali dan Kompromi Imunitas Informal:
Pertama, Pengamanan Jalur Lembaga & Penerus (Controlled Transition): Penguasa akan berupaya keras memastikan bahwa tampuk kepemimpinan berikutnya dipegang oleh figur yang memiliki “utang politik” atau berada dalam lingkar persekutuan yang sama. Penempatan loyalis di lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan sebelum masa jabatan berakhir berfungsi sebagai buffer zone (zona penyangga) hukum.
Kedua, Kearifan Lokal “Saling Mengunci” (Mutual Assured Destruction): Di Indonesia, elit politik jarang sekali saling menghancurkan hingga tuntas (winner-takes-all). Karena berbaginya informasi dan “kartu kartel” di antara sesama elit, sering kali terbentuk kesepakatan tak tertulis untuk tidak saling mengusik pasca-berkuasa demi menjaga stabilitas nasional dan keselamatan kelompok masing-masing.
Ketiga, Narasi Rekonsiliasi demi Stabilitas: Kritik publik dan gerakan sipil akan diredam atau dikanalisasi melalui wacana “demi persatuan bangsa” dan “menjaga iklim investasi”, sehingga tuntutan proses hukum pasca-berkuasa biasanya menguap seiring berjalannya waktu dan bergantinya isu media.
Singkatnya, di Indonesia, penguasa yang pandai merawat jejaring oligarki dan menjaga “keseimbangan rasa aman” antar-elit hampir pasti akan menikmati masa pensiun yang relatif tenang—jika bukan sebagai pengarah di belakang layar, maka sebagai elder statesman yang disentuh hukum pun tidak.
Akhirnya, “Di panggung politik, hukum adalah jaring laba-laba: ia menangkap lalat-lalat kecil yang malang, namun dengan senang hati dibedah dan dirajut ulang oleh kawanan serigala agar mereka bisa melompat keluar dengan selamat.”
Dan rakyat? “Dalam komidi putar kekuasaan, para elit sibuk bertukar kursi agar tak pernah jatuh, sementara rakyat di bawah terus membayar tiket untuk pertunjukan yang sama, tanpa pernah dibawa menuju kemana-mana.”
