Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Dalam literatur perkembangan anak, saat anak makan menggunakan tangan hingga belepotan sampai ke pipi dan muka, itu adalah fase normal eksplorasi sensorimotor. Anak usia 1–3 tahun wajar berantakan karena koordinasi motorik dan kontrol impulsnya belum matang. Namun, ketika istilah yang sama digunakan untuk membaca sistem kekuasaan dan tata kelola fiskal, maknanya berubah total. Belepotan pada anak adalah tanda pertumbuhan; pada kekuasaan, ia adalah penanda kegagapan struktural.
Ketidakmatangan ini pertama-tama terlihat pada “motorik halus” kebijakan. Akibat buruknya koordinasi antarlembaga, anggaran kerap salah sasaran dan proyek mangkrak. Ketika peristiwa bombastis—seperti pembagian ribuan hewan kurban oleh presiden—dilempar tanpa cetak biru logistik yang jelas, publik menangkapnya sebagai kebelepotan. Kebijakan seolah “dilempar” tanpa kontrol mutu dan akuntabilitas, mirip balita yang meraih bubur dengan seluruh telapak tangan: niatnya makan, tetapi hasilnya ceceran di mana-mana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegagapan ini juga merambah ke wilayah “eksplorasi sensorik” tanpa kesadaran diri. Kekuasaan kerap melakukan ‘trial and error’ yang ugal-ugalan, seperti menguji coba pencabutan subsidi secara mendadak atau melontarkan narasi “orang desa tidak butuh dolar”. Dalam tata kelola yang matang, argumen ini langsung runtuh jika dihadapkan pada realitas rantai pasok pertanian yang bergantung pada pupuk impor atau devisa. Melempar wacana tanpa mitigasi yang utuh adalah kebelepotan verbal yang kasar dan hanya meninggalkan kebingungan massal.
Akar dari karut-marut ini adalah gagalnya kontrol inhibisi—absennya kemampuan kekuasaan untuk menahan diri—yang secara khusus kian menguatkan gunjingan publik mengenai ‘merosotnya kualitas kabinet’. Layaknya balita yang belum memiliki kematangan ‘prefrontal cortex’ untuk menjaga kebersihan bajunya, kabinet yang gagap ini mengalami “inkontinensia kebijakan”. Regulasi berubah setiap minggu, antarmenteri saling bantah di ruang publik, dan janji politik diumbar tanpa kalkulasi. Tanpa mekanisme ‘checks and balances’ yang berfungsi sebagai rem, setiap keputusan diambil berdasarkan impuls, bukan rasionalitas.
Belepotan pada balita akan usai seiring berjalannya waktu karena adanya otomatisme biologis. Namun, belepotan dalam sistem kekuasaan tidak akan sembuh sendiri. Ia justru akan mengkristal menjadi watak institusional jika tidak ada intervensi struktural berupa penguatan kelembagaan, perencanaan yang rigid, dan kesadaran etis pemimpin.
Sebab itu, ketika disuguhi kebijakan yang berantakan, kita tidak boleh memakluminya sebagai “fase transisi yang wajar”. Negara ini bukan anak kecil yang sedang belajar makan, dan rakyat bukanlah taplak meja yang bisa terus-menerus dipakai untuk menyeka kotoran.
