Dewas Tunda Klarifikasi Ketua KPK Firli Bahuri Soal Kebocoran Dokumen Penyelidikan Kementerian ESDM

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Mei 2023 - 17:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id )

Gedung Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id )

HALLOUP.COM – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda klarifikasi Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Jadwal klarifikasi Pak Firli Bahuri ditunda karena ada tambahan saksi baru yang diperiksa hari ini,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangan di Jakarta, Kamis 11 Mei 2023.

Haris mengatakan penundaan klarifikasi itu karena ada tambahan saksi yang akan dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

“Penyidik, penyelidik, kasatgas, dan lain-lain,” tambahnya.

Meski demikian, Haris belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan Firli akan menjalani klarifikasi oleh Dewas.

Baca artikel menarik lainnya di sini: SPIN Ungkap Keunggulan Calon Presiden, Igor Dirgantara: Prabowo Tegas, Ganjar Merakyat, Anies Cerdas

Sebagai informasi, awalnya, Dewas KPK menjadwalkan klarifikasi terhadap Firli Bahuri, Kamis 11 Mei 2023, terkait laporan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelumnya menegaskan kebocoran dokumen itu tidak berdampak apa pun terhadap proses penyidikan perkara korupsi tukin tersebut.

“Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi, misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu, memang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Enggak ada sama sekali,” kata Alex.

Alex mengatakan kasus dugaan korupsi tukin tersebut adalah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan berpengaruh terhadap proses hukumnya.

“Sprinlidik bocor, berpikirnya itu saja, itu kan penyelidikan untuk peristiwa yang sudah lewat, dampaknya apa? Kalau saya lihat enggak ada dampaknya untuk peristiwa yang sudah lewat,” katanya.

Lebih lanjut, Alex mengatakan kasus dugaan korupsi tukin tersebut mempunyai alat bukti yang jelas dan pihak Inspektorat Kementerian ESDM juga menyebutkan ada kerugian negara dalam peristiwa tersebut.

KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM dan menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

KPK belum mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka. Dalam perkembangan terbaru kasus tersebut, KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencekal 10 tersangka tersebut bepergian ke luar negeri.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan usulan KPK berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh.***

Berita Terkait

Raih Citra Baik dari Survei Kompas, DPD RI Siap Lanjutkan Amanat Rakyat
Adies Kadir Bangga Polri Jadi Dua Teratas Lembaga Negara dengan Citra Positif
Perkembangan AI, Antara Keuntungan dan Tantangan dalam Siapkan SDM Unggul
Dalam Rapat UNESCO, Dewan Pers Usulkan Soal Pelarangan Penyiaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi
Soal Implementasi Standar ILO, Sekjen Kemnaker Terima Kunjungan Deputi ILO untuk Indonesia
Terkait Pernyataan tentang Perlindungan Orang Tobelo Dalam, Direktur International Survival Asia Temui Ketua DPD RI
Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial
Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret Ketua DPD RI
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:47 WIB

Raih Citra Baik dari Survei Kompas, DPD RI Siap Lanjutkan Amanat Rakyat

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:09 WIB

Perkembangan AI, Antara Keuntungan dan Tantangan dalam Siapkan SDM Unggul

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:29 WIB

Dalam Rapat UNESCO, Dewan Pers Usulkan Soal Pelarangan Penyiaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi

Rabu, 19 Juni 2024 - 20:31 WIB

Soal Implementasi Standar ILO, Sekjen Kemnaker Terima Kunjungan Deputi ILO untuk Indonesia

Selasa, 18 Juni 2024 - 18:41 WIB

Terkait Pernyataan tentang Perlindungan Orang Tobelo Dalam, Direktur International Survival Asia Temui Ketua DPD RI

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:27 WIB

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 18:03 WIB

Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret Ketua DPD RI

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:29 WIB

Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kota Palu, Menko PMK: Pelayanan Sudah Bagus

Berita Terbaru

Gatot Sundoro

Nusantara

Kemuliaan dan Karamah untuk Sarah, Istri Nabi Ibrahim

Sabtu, 22 Jun 2024 - 08:54 WIB