JATIMRAYA.COM – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Madura menyuarakan kecaman tegas terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menggunakan istilah kolonial “Londo Ireng” untuk menggambarkan kalangan pers.
Sikap bersama ini ditegaskan oleh empat Ketua PWI di wilayah Madura. Ini bentuk pertanggungjawaban moral dan bentuk perlindungan terhadap martabat profesi jurnalistik.
Penolakan keras tersebut disampaikan secara kompak oleh Ketua PWI Sumenep Faisal Warid, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam, Ketua PWI Sampang Hanggara Pratama Syahputra, serta Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail. Mereka menilai penggunaan istilah bernuansa kolonial tersebut sangat merendahkan profesi wartawan dan mencederai kemerdekaan pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengecam keras pernyataan yang mengaitkan wartawan, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat dengan istilah ‘Londo Ireng’,” tegas Warid.
Anam menambahkan, Istilah tersebut bersifat merendahkan martabat profesi dan mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pernyataan seperti itu sangat tidak layak diutarakan oleh seorang kepala negara,” ujar Hanggara.
Mahmud Ismail menyatakan, PWI se-Madura menegaskan bahwa pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai pengawal, penyeimbang, dan mitra kritis dalam bernegara.
Baca Juga:
Ketika Hati Mampu Bertanya: Menyelami Tanda Kehidupan Ruhani di Tengah Kematian Zaman
Polres Sampang Komitmen Usut Tuntas Kasus Rudapaksa Anak, Ajak Masyarakat Lakukan Aksi Nyata!
“Keberadaan jurnalis yang independen sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” tekannya.
Fungsi pers, tambah Anam, adalah social control dan penyeimbang kekuasaan. Pers yang independen dan berintegritas merupakan jaminan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengawal setiap kebijakan publik.
Atas kondisi tersebut, PWI se-Madura menyerukan kepada seluruh elemen pers dan insan pers daerah hingga nasional untuk merapatkan barisan, memperkuat solidaritas, dan bersuara lantang demi mempertahankan kemerdekaan pers.
Pihaknya menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk permusuhan terhadap individu atau lembaga mana pun, melainkan upaya murni dalam menjaga amanah profesi dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Baca Juga:
Universitas Republik Indonesia dan Ironi “Pabrik Sarjana Buruh”
Rahasia Gelap “Raja Jawa” dan Hantu Feodalisme yang Menghantui Demokrasi Kita
“Kami mengajak seluruh rekan jurnalis untuk tetap teguh pada prinsip, merapatkan solidaritas, dan terus memegang teguh amanah mengawal demokrasi demi kebenaran serta kepentingan masyarakat luas,” tukas Hanggara. (as)
