Gubernur Khofifah: kami mendapat kesempatan menggali ilmu secara langsung dari Transport for London (TFL)

JATIMRAYA.COM, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaiki MRT Elizabeth Line yang baru beroperasi di Inggris (29/8).

MRT yang dialami Khofifah merupakan bagian dari sistem transportasi umum yang dikelola Crossrail Ltd. Perusahaan ini telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di bidang transportasi dan telah mengajukan Letter of Intent (LoI) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. LoI tersebut disampaikan dalam pertemuan bisnis dan investasi di KBRI London pada Selasa (29/8).

“Crossrail termasuk salah satu perusahaan yang telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) kepeminatan proyek investasi di Jatim. Atas fasilitasi dari Kedubes Inggris di Jakarta dan KBRI di London, kami mendapat kesempatan untuk menggali ilmu secara langsung dari Transport for London (TFL),” kata Gubernur Jatim.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Tebar Dividen Jumbo Rp 816 Miliar

Tandatangani 20 Prasasti, Khofifah ingin Mengevaluasi Penggunaan Energi

Sambut Hari Santri bersama Kabar Baru Untuk Jamaah Haji

SCROLL TO RESUME CONTENT

Transport for London (TfL) adalah organisasi yang bertugas mengawasi operasional transportasi di seluruh London. Hal ini mencakup Elizabeth Line yang baru saja diluncurkan, yang dioperasikan oleh Crossrail Ltd, sebuah badan usaha milik pemerintah daerah.

“Kami mendapat kesempatan langsung untuk belajar tentang perencanaan stasiun kereta api yang ramah lingkungan dan teknologi tinggi hingga terkait ‘Transit Oriented Development. Setelah ini proses transfer of knowledge akan dilakukan secara virtual oleh tim TFL dengan tim dari Jawa Timur,” katanya.

Crossrail Ltd, organisasi yang bertanggung jawab atas pembangunannya, telah menciptakan Elizabeth Line. Jalur kereta api yang luas ini membentang lebih dari 100 km dan menghubungkan Reading dan Heathrow di wilayah barat London ke Sheffield dan Abbey Wood melalui rute terowongan bawah tanah.

Elizabeth Line mencakup total 41 stasiun, dengan 10 di antaranya baru dibangun. Sistem transportasi yang luar biasa ini diproyeksikan akan melayani sekitar 200 juta penumpang setiap tahunnya.

“Elizabeth Line menjadi bagian yang sangat penting bagi TfL karena berbeda dengan jalur MRT lainnya yang sudah dibangun sebelumnya. Jalur Elizabeth Line ini dibangun di bawah Kota London yang sudah padat dengan bangunan di atasnya,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, pembuatan dokumen perencanaan tersebut merupakan langkah penting dalam kemajuan pembangunan transportasi umum, seperti MRT, LRT, dan BRT. Temuan studi ini akan menjadi landasan untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat yang menawarkan solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan masalah transportasi di Aglomerasi Surabaya melalui penerapan sistem transportasi umum.

“Karena di Jawa Timur sendiri saat ini sudah selesai dilakukan penyusunan feasibility study untuk Surabaya Regional Railways Line (SRRL) dan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dari Jerman, serta Pre-feasibility study Urban Mass Rapid Transit System (UMTS) dari Jepang, sehingga Jatim sudah sangat siap untuk membangun koneksitas di antara titik-titik yang ada di wilayah Aglomerasi Surabaya (Gerbangkertosusila Plus), ” tambahnya.

Di Jawa Timur, Khofifah menekankan pentingnya membangun jaringan transportasi umum yang efektif untuk meningkatkan pergerakan barang dan jasa bagi masyarakat lokal, industri, dan pariwisata.

“Semoga Jatim dapat membangun kerjasama lebih luas khususnya dengan institusi pemegang kewenangan transportasi publik khususnya TFL dan Crossrail.Ltd untuk percepatan pembangunan transportasi publik berbasis kereta yang telah selesei studinya,” harapnya.

TfL telah berhasil menangani transportasi umum dengan menerima sedikit bantuan finansial dari pemerintah. Dari total pendapatan sebesar £8,9 miliar, hanya sekitar £0,9 miliar atau sekitar 10% yang berasal dari pendanaan pemerintah, sementara pendapatan penumpang menyumbang sekitar 48%, setara dengan £4,8 miliar.

TfL menggunakan tiga model operasi yang berbeda: Operasi Langsung (Direct Operation), Sistem Kontrak Layanan (service contract), dan Sistem Lisensi Manajemen Bus dan Peralatan Transportasi, untuk mengelola operasinya secara efektif. (Andy Setiawan)***