Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Ketika laporan makroekonomi Argentina memamerkan penurunan inflasi tahunan dari puncaknya yang liar menuju angka 30-an persen, statistik tersebut tampak seperti sebuah prestasi. Namun di pasar-pasar kaget, gang-gang pemukiman, hingga grup Whatsapp warga dari Pilar hingga Quilmes, kenyataan berkata lain. Uang kertas tak lagi berdaya. Sistem barter—el trueque—yang sempat tenggelam sejak krisis dahsyat 2001, melompat kembali ke permukaan. Baju bayi ditukar yogurt, perabot ditukar beras, dan suku cadang ditukar bahan bakar.
Fenomena ini menyimpan paradoks yang mengerikan: ‘laporan statistik membaik, tetapi daya beli rakyat mati’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Indonesia, kondisi Argentina adalah cermin retak yang memantulkan alarm bahaya. Krisis di belahan bumi lain itu bukan sekadar pelajaran ekonomi moneter, melainkan peringatan dini (early warning system) bagi keutuhan sosial, politik, dan bahkan integrasi nasional kita.
Kebijakan pemangkasan anggaran secara radikal (motorsierra) mungkin menyenangkan lembaga pemeringkat internasional atau IMF. Namun, pemangkasan mendadak tanpa bantalan sosial yang presisi memicu gelombang PHK massal dan pengungsian angkatan kerja ke sektor informal. Uang tunai menghilang dari dompet warga (no hay plata).
Di Indonesia, di mana lebih dari 60% struktur tenaga kerja berada di sektor informal dan tulang punggung PDB adalah konsumsi rumah tangga, situasi serupa akan memicu kelumpuhan mendadak. Ketika inflasi barang pokok mendahului pertumbuhan upah riil, angka pertumbuhan ekonomi resmi menjadi slogan kosong yang memicu deprivasi relatif—rasa tertindas karena ketimpangan antara harapan dan realita.
Apabila tekanan ekonomi mikro dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan sistematis, krisis akan bertransformasi melalui tiga tahap pembusukan:
Pertama, Erosi Sosial. Stres finansial rumah tangga memicu kerusakan tatanan sosial. Keluarga terjebak utang konsumtif untuk urusan isi piring, sementara ketahanan komunitas rapuh.
Kedua, Krisis Kepercayaan. Ketika pemerintah gagal menjamin keterjangkauan kebutuhan paling mendasar, kepercayaan terhadap hukum, instrumen keuangan negara, dan otoritas politik tergerus habis.
Ketiga, Delegitimasi Negara. Rakyat mulai mencari cara bertahan hidup di luar sistem resmi—mulai dari barter informal, pembangkangan pajak, hingga penolakan terhadap aturan hukum nasional.
Diatas semua itu, yang pling menakutkan adalah kerentanan geopolitik dan potensi separatisme.
Inilah titik paling krusial yang kerap diabaikan para teknokrat: ekonomi yang remuk adalah persemaian paling subur bagi gejolak politik dan separatisme.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan disparitas pembangunan dan historis sentimen pusat-daerah yang khas. Jika krisis daya beli seperti di Argentina menghantam Indonesia hingga ke tingkat mikro, dampaknya tidak akan berhenti pada urusan perut:
Pertama akan berkembang Sentimen “Rugi Mengindonesia”. Daerah-daerah penyumbang sumber daya alam yang kaya akan dengan mudah diprovokasi oleh narasi bahwa kegagalan pengelolaan ekonomi di pusat telah mengorbankan kesejahteraan mereka.
Kedua, Eksploitasi Anomali Daerah Tertinggal. Wilayah periferi atau perbatasan yang akses logistiknya rentan akan mengalami pukulan terhebat. Ketidakmampuan Jakarta menjamin keterjangkauan pangan dan energi di pulau-pulau luar menjadi legitimasi terkuat bagi kelompok separatis untuk menggaungkan agenda disintegrasi.
Ketiga, Keterlibatan Aktor Luar. Dalam kondisi krisis sistemik dan ketidakstabilan domestik, ruang bagi intervensi geopolitik asing untuk memanfaatkan isu-isu separatisme demi kepentingan geopolitik mereka menjadi terbuka lebar.
Keempat, Menjaga Nalar Governance.
Pelajaran dari Argentina menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah seberapa molek deretan tabel statistik di atas kertas, melainkan apakah mata uang resmi negara masih mampu membeli beras dan obat-obatan di meja makan rakyatnya.
Pemerintah tidak boleh terbuai oleh puji-pujian angka pertumbuhan makro sembari mengabaikan pelemahan konsumsi di tingkat bawah. Penguatan jaring pengaman sosial, intervensi pasar atas kebutuhan pokok, perlindungan terhadap sektor formal, serta distribusi keadilan antarwilayah bukanlah sekadar agenda ekonomi—melainkan strategi pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab ketika uang tak lagi bernilai dan rakyat harus menukar baju anaknya demi sebotol susu, yang runtuh bukan hanya pasar, melainkan ikatan kebangsaan itu sendiri.
