JATIMRAYA.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya mitigasi proaktif dan perubahan pola pikir masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah strategis pencegahan bencana. Hal ini disampaikan Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (2/1/2025).
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Mahmud, Sekda Sulawesi Selatan Jufri Rahman, jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan prediksi BMKG, wilayah Indonesia saat ini berada pada kategori curah hujan menengah hingga tinggi, dengan puncak intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan status tanggap darurat di 16 kabupaten/kota dan siaga darurat di 8 kabupaten/kota lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pratikno menegaskan bahwa upaya pencegahan melalui pengurangan risiko bencana harus diutamakan. Penguatan sistem pemantauan dini, optimalisasi infrastruktur, dan apel rutin siaga bencana adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan. “Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar,” ujar Pratikno.
Pemerintah pusat, melalui BNPB, telah menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai kepada pemerintah daerah untuk mendukung penanganan bencana hidrometeorologi. Pratikno menyebutkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
“Semua pihak harus berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing dan saling bahu-membahu,” imbuhnya.
Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa rakor ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama pada musim hujan yang bersamaan dengan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar dapat membantu masyarakat terdampak dengan maksimal sekaligus melakukan pencegahan,” katanya.
Baca Juga:
2026 Jadi Tahun Penentuan Media, Bertahan atau Hilang dari Peta Informasi
Emak-Emak Mutiara Regency Turun Aksi, Tembok Pembatas Selamat dari Pembongkaran
Jarang Disorot Publik, Eks Glencore Ini Kini Dijuluki Raja Nikel Indonesia
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkiraan cuaca agar dapat mengantisipasi curah hujan tinggi. “Kami menghimbau masyarakat untuk memonitor informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG, yang menyediakan prakiraan hingga enam hari ke depan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menangani ancaman bencana hidrometeorologi secara terintegrasi. Dengan penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sinergi antar pihak, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh, efektif, dan berkelanjutan, demi keselamatan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi bencana yang semakin meningkat. (AS)
