Oleh: Lukmanul Hakim S.Sos. (Ketua PA GMNI Nganjuk/Karesidenan Mataraman)
JATIMRAYA.COM – Alumni GMNI sering mewarisi satu kalimat sakti dari Bung Karno: Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kalimat itu mudah dikutip di podium, tetapi sulit dijalankan di tengah dunia yang bergerak cepat. Karena itu, siapa pun yang memimpin Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur ke depan tidak cukup hanya fasih berorasi. Ia harus paham geopolitik dan ekonomi, sebab di sanalah kedaulatan hari ini diuji.
Dunia Tidak Lagi Menunggu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peta kekuatan global sedang bergeser. Perang dagang, perebutan rantai pasok mineral kritis, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga bergabungnya Indonesia dalam BRICS pada 2025 menunjukkan bahwa kebijakan di Jakarta tidak pernah lepas dari tarikan kepentingan global. Jawa Timur bukan penonton. Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan industri Surabaya dan Gresik, sentra petani tebu dan tembakau, serta jutaan pelaku UMKM adalah titik temu langsung antara ekonomi lokal dan arus global.
Ketua PA GMNI Jatim yang tidak membaca arus ini hanya akan menjadi penjaga nostalgia. Ia perlu mampu menjelaskan mengapa hilirisasi penting tetapi tidak boleh menjadikan rakyat hanya buruh murah, bagaimana ketergantungan impor pangan dan energi melemahkan posisi tawar, dan apa arti politik luar negeri bebas aktif ketika dua kekuatan besar sama-sama menawarkan “bantuan”.
Berdikari Bukan Menutup Diri
Berdikari sering disalahpahami sebagai antiasing. Padahal Bung Karno sendiri berdiplomasi aktif dan bergaul luas. Berdikari berarti kita menentukan sendiri arah, bukan diarahkan oleh utang, modal, atau tekanan pihak lain. Kedaulatan politik tanpa kemandirian ekonomi hanya akan menjadi bendera di atas rumah yang gadainya dipegang orang lain.
Di sinilah kualitas kepemimpinan alumni diuji: sanggupkah ia mendorong gagasan yang konkret, seperti penguatan koperasi, pangan lokal, industri pengolahan di daerah, dan literasi ekonomi bagi kader muda, alih-alih sekadar slogan?
Pelajaran dari Karl Popper
Filsuf Karl Popper, dalam The Open Society and Its Enemies, memberi kita kacamata yang berguna. Ia menolak utopianisme, yaitu keyakinan bahwa masyarakat dapat dirombak total berdasarkan satu cetak biru yang dianggap pasti benar. Sebagai gantinya ia menawarkan piecemeal social engineering: perbaikan bertahap, terukur, dan siap dikoreksi ketika terbukti keliru.
Untuk gagasan berdikari, pesan Popper tegas. Berdikari harus diperlakukan sebagai hipotesis kebijakan yang dapat diuji, bukan dogma yang kebal kritik. Jika sebuah program kemandirian pangan gagal menurunkan harga atau meningkatkan pendapatan petani, ia harus dievaluasi, bukan dibela atas nama ideologi. Prinsip falsifiability Popper mengajarkan bahwa gagasan yang tidak bisa disalahkan oleh fakta sesungguhnya tidak bisa dipercaya.
Popper juga mengingatkan bahwa kekuasaan paling sehat adalah yang bisa dikritik dan diganti secara damai. Organisasi alumni tidak terkecuali. Ketua yang baik membuka ruang debat, menerima koreksi dari yang lebih muda, dan tidak menjadikan jabatan sebagai kerajaan kecil. Kedaulatan politik ke luar harus sejalan dengan keterbukaan ke dalam. Mustahil kita menuntut negara berdaulat jika organisasi kita sendiri alergi terhadap kritik.
Satu hal lagi: Popper memperingatkan bahaya historisisme, yakni klaim bahwa sejarah punya hukum yang pasti sehingga hasil akhirnya bisa diramalkan. Ini relevan bagi alumni yang gemar mengutip “garis sejarah” untuk membenarkan sikap tertentu. Geopolitik bersifat cair. Yang dibutuhkan adalah analisis berbasis data, bukan keyakinan buta pada ramalan besar.
Enlightenment Now: Akal Sehat sebagai Kompas Organisasi
Popper tidak berdiri sendirian. Dalam Enlightenment Now (2018), Steven Pinker membela kembali empat ideal Pencerahan: nalar, sains, humanisme, dan kemajuan. Argumennya sederhana tetapi tajam. Ketika masyarakat berani memakai nalar, menguji klaim dengan data, dan menempatkan kesejahteraan manusia sebagai ukuran, banyak hal membaik, mulai dari harapan hidup, literasi, hingga berkurangnya kemiskinan ekstrem. Kemajuan tidak datang otomatis. Ia lahir dari institusi yang mau belajar dari kesalahan.
Bagi alumni GMNI, pesan ini punya dua sisi. Pertama, ia menguatkan keyakinan bahwa kemandirian ekonomi bukan mimpi kosong, sebab kemajuan memang bisa dikerjakan secara bertahap dan terukur. Kedua, ia menjadi peringatan terhadap penyakit lama organisasi: tribalisme. Pinker menyebut bahwa pikiran manusia mudah terjebak pada kubu, sehingga fakta dinilai dari siapa yang mengatakannya, bukan dari benar atau tidaknya. Organisasi alumni yang terbelah menjadi “kubu A” dan “kubu B” kehilangan akal sehatnya dan menghabiskan energi untuk saling mengalahkan.
Tradisi Pencerahan juga bersemboyan sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Ini selaras dengan semangat berdaulat secara politik. Kedaulatan sejati dimulai dari kemandirian berpikir: tidak sekadar mengikuti arus opini, tidak sekadar menurut pada tokoh, tetapi menimbang dengan nalar. Ketua PA GMNI Jatim perlu menjadi teladan dalam hal ini, yaitu memimpin dengan argumen yang bisa diuji dan data yang bisa dibuka, bukan dengan pengaruh yang tak boleh dipertanyakan.
Sebagai catatan jujur, Pinker juga dikritik karena dianggap terlalu optimistis dan kurang peka terhadap ketimpangan. Kritik itu patut dipegang. Optimisme yang sehat adalah optimisme yang bekerja, bukan yang menutup mata pada masalah. Karena itu, kemajuan harus selalu diukur dari siapa yang ikut menikmatinya, termasuk kader di daerah dan di lapisan bawah.
Distribusi Kader: Kaderisasi yang Sejalan dengan Dapur yang Mengepul
Organisasi kader sering kuat dalam gagasan tetapi rapuh dalam kesejahteraan anggotanya. Banyak alumni pandai berpidato tentang marhaenisme, tetapi dapur mereka sendiri belum aman. Kaderisasi yang tidak ditopang kemandirian ekonomi kader akan kehabisan napas, sebab orang yang terus cemas soal penghasilan sulit diminta berkorban waktu untuk organisasi. Berdikari tidak boleh berhenti sebagai wacana tentang negara, ia harus terasa pada kader.
Di sinilah tugas ketua PA GMNI Jatim: membuka ruang distribusi kader. Artinya, alumni disalurkan ke banyak ruang pengabdian dan penghidupan, dengan jaringan yang saling menopang. Beberapa ruang yang layak digarap:
• Pemerintahan dan legislatif: kader yang paham kebijakan publik di tingkat desa, kabupaten, kota, dan provinsi.
• Dunia usaha dan UMKM: kader pengusaha, pelaku industri kreatif, dan pengelola usaha pangan serta kerajinan lokal.
• Koperasi dan ekonomi kerakyatan: koperasi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro sebagai wujud nyata ekonomi gotong royong.
• Profesi dan akademisi: advokat, dosen, peneliti, jurnalis, dan tenaga kesehatan yang menjaga mutu berpikir organisasi.
• Organisasi masyarakat sipil dan media: ruang untuk advokasi, literasi publik, dan penguatan opini.
• Perantauan dan diaspora: alumni di luar Jatim atau luar negeri sebagai jembatan pasar, pengetahuan, dan modal.
Prinsip pentingnya adalah tidak terpaku pada satu ruang saja. Organisasi yang
menggantungkan nasib kadernya pada satu pintu, misalnya hanya politik praktis, akan rentan. Ketika pintu itu tertutup, kader kehilangan arah dan organisasi kehilangan daya tawar. Dengan beragam ruang, kader saling memperkuat: yang berusaha menjadi mitra bagi yang berprofesi, yang berada di pemerintahan membuka akses bagi yang bergerak di akar rumput.
Secara praktis, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, memetakan data kader: keahlian, sektor, lokasi, dan kebutuhan, sehingga distribusi tidak berjalan atas dasar kedekatan semata. Kedua, membangun platform pertemuan rutin antara kader usaha, profesional, dan pemangku kebijakan. Ketiga, menginisiasi usaha bersama berbasis koperasi atau badan usaha alumni yang dikelola transparan. Keempat, menyediakan mentoring bagi kader muda agar tidak menunggu belas kasihan, tetapi punya keterampilan dan jejaring sendiri.
Popper memberi catatan penting di sini. Ruang distribusi harus terbuka dan dapat dikritik. Jika penempatan kader hanya mengandalkan loyalitas pada figur, ia berubah menjadi patronase yang tertutup, yakni sejenis masyarakat tertutup dalam skala kecil. Kriteria yang jelas, rekam jejak yang terukur, dan mekanisme evaluasi akan menjaga kaderisasi tetap sehat dan adil.
Gotong Royong: Kolaborasi Tanpa Benturan yang Tidak Perlu
Bung Karno memeras Pancasila menjadi gotong royong, yakni kerja bersama untuk kepentingan bersama. Di zaman sekarang, gagasan itu bukan lagi sekadar nilai luhur, melainkan kebutuhan strategis. Persoalan seperti ketahanan pangan, transisi energi, pengangguran muda, dan digitalisasi ekonomi terlalu besar untuk dikerjakan satu kelompok. Siapa pun yang bekerja sendiri akan kalah cepat dari dunia yang bergerak dengan jejaring.
Karena itu, ketua PA GMNI Jatim perlu menjadi perekat, bukan pemicu friksi. Benturan antarkelompok alumni, antarkubu, atau dengan organisasi lain hanya menguras energi dan merusak citra. Perbedaan pendapat tentu wajar dan sehat, sebab Popper sendiri menegaskan bahwa kritik adalah napas masyarakat terbuka. Yang perlu dihindari adalah perbedaan yang berubah menjadi permusuhan personal. Debat gagasan dan perang antarkubu adalah dua hal yang sangat berbeda.
Gotong royong zaman sekarang memiliki beberapa wajah:
• Kolaborasi lintas organisasi: bergandengan dengan alumni organisasi kemahasiswaan lain, organisasi profesi, dan komunitas pemuda dalam program yang dapat dikerjakan bersama.
• Kolaborasi lintas sektor: menghubungkan kampus, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, sehingga gagasan menjadi program, dan program menjadi dampak.
• Kolaborasi lintas generasi: menyatukan pengalaman alumni senior dengan energi dan kecakapan digital kader muda.
• Kolaborasi lintas daerah: menautkan alumni di kota besar dengan kader di kabupaten, agar yang kuat membantu yang sedang tumbuh.
Selaras dengan Pinker, kolaborasi adalah permainan bukan-nol (non-zero-sum): keberhasilan satu pihak tidak harus berarti kekalahan pihak lain. Pola pikir zero-sum, yaitu merasa harus menang dengan cara menjatuhkan, adalah sumber utama benturan yang tidak produktif. Pemimpin yang cerdas mengubah ruang tarik-menarik menjadi ruang tukar-menukar manfaat.
Gotong royong juga berarti keberanian bersikap secara mandiri. Kolaborasi yang sehat tidak sama dengan tunduk. Bekerja sama dengan siapa saja dilakukan atas dasar kesetaraan dan kepentingan bersama, tanpa menggadaikan prinsip dan kemandirian politik organisasi. Di sinilah berdaulat secara politik dan gotong royong bertemu: kita bergandengan karena kuat, bukan karena bergantung.
Kriteria untuk Nakhoda
Maka, ketua PA GMNI Jatim yang kita harapkan setidaknya memenuhi enam hal. Pertama, melek geopolitik dan ekonomi, mampu membaca dampak kebijakan global bagi Jawa Timur. Kedua, setia pada Trisakti sebagai arah, tetapi realistis dan terbuka pada bukti dalam menjalankannya. Ketiga, mandiri secara politik, tidak menjadi alat kepentingan modal atau kekuasaan mana pun. Keempat, piawai membuka ruang distribusi kader di banyak sektor, sehingga kaderisasi berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kader dan tidak bergantung pada satu pintu. Kelima, menghidupkan gotong royong dan kolaborasi lintas kelompok, tanpa benturan yang tidak perlu. Keenam, menjaga tradisi kritik dan nalar, sehingga organisasi tumbuh sebagai ruang berpikir, bukan sekadar ruang berkumpul.
Tri Prakoso dan Sri Rahayu, Duet yang Diuji Kriteria
Kriteria di atas akan sekadar daftar harapan jika tidak diuji pada sosok nyata. Salah satu nama yang layak dibicarakan adalah Tri Prakoso, S.H., M.H.P., praktisi hukum, pengusaha sektor energi, aktivis, dan penulis opini asal Jawa Timur. Ia alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember, tercatat sebagai aktivis Pro Demokrasi ’98, dan bagian dari keluarga besar alumni GMNI.
Di dunia usaha, ia menjabat Wakil Ketua Umum Migas Kadin Jawa Timur sekaligus Sekretaris Hiswana Migas Jatim Balinus, wilayah yang mencakup Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Ia juga aktif dalam program kolaborasi antara sektor migas, pemerintah daerah, dan kegiatan lingkungan. Ia juga aktif menulis opini, esai filosofis, hukum, dan ekonomi di berbagai media, dengan topik yang luas: kritik terhadap ekonomi neoliberal, analisis business judgment rule dalam kasus hukum korporasi BUMN, polemik sistem Pilkada, hingga mistisisme kekuasaan Jawa dan teosentrisme.
Tri Prakoso juga mempunyai latar belakng pendidikan hukum yang juga paham ekonomi dan geopolitik pertahanan, serta berkomitmen pada nilai Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme.
Pendampingnya, Dra. Sri Rahayu, adalah politisi senior dan alumni GMNI Malang yang dikenal tekun, teliti, dan berintegritas. Ia lulusan IKIP Negeri (kini Universitas Negeri Malang) dengan rekam jejak panjang di ranah legislatif, mewakili Jawa Timur sebagai anggota DPRD Kota Malang dan DPR RI. Pengalaman di tingkat daerah dan nasional itu membekalinya dengan jejaring luas dan pemahaman tentang cara kebijakan dirumuskan, dua hal yang penting bagi roda organisasi yang rapi, transparan, dan responsif.
Jika profil keduanya dipertemukan dengan kriteria tadi, beberapa titik temu tampak jelas:
• Geopolitik dan ekonomi: energi adalah urusan kedaulatan. Siapa yang menguasai pasokan dan distribusi energi memegang kunci kemandirian ekonomi. Latar sektor migas memberi pemahaman langsung tentang rantai pasok, regulasi, dan tarik-menarik kepentingan global, dan kritiknya terhadap ekonomi neoliberal menunjukkan posisi intelektual yang jelas.
• Distribusi kader dan ekonomi: keterlibatan di Kadin dan Hiswana Migas membuka jejaring lintas provinsi dan lintas sektor, modal sosial yang dapat dipakai untuk membuka akses usaha, mitra, dan peluang bagi kader.
• Gotong royong dan kolaborasi: pengalaman bekerja sama dengan pelaku migas, pemerintah daerah, dan kegiatan lingkungan menjadi bekal menyatukan banyak pihak tanpa benturan yang tidak perlu.
• Nalar dan kerangka berpikir: tulisan-tulisan lintas hukum, filsafat, dan ekonomi menunjukkan kebiasaan berargumen terbuka, yang sejalan dengan semangat rasionalisme kritis Popper dan Pencerahan ala Pinker.
• Kedaulatan politik: rekam jejak sebagai aktivis ’98 dan alumni GMNI menautkan sikap politik dengan tradisi perjuangan demokrasi dan Trisakti.
Komposisi duet ini juga menarik secara organisasi. Ketua dengan latar hukum, energi, dan pemikiran bertemu sekretaris dengan pengalaman legislatif dan penataan organisasi, sehingga visi dan eksekusi berjalan berdampingan. Keduanya berasal dari GMNI cabang yang berbeda, Jember dan Malang, mencerminkan sebaran wilayah yang diperlukan agar kaderisasi tidak terpusat pada satu ruang.
Penutup
Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Popper menambahkan bahwa kaki itu harus terus diuji agar tidak rapuh. Pinker menambahkan bahwa kemajuan hanya lahir dari nalar dan kerja sama. Perpaduan ketiganya, yakni cita-cita yang berani, metode yang rendah hati, dan semangat gotong royong, adalah bekal terbaik bagi siapa pun yang memimpin alumni GMNI Jawa Timur. Dunia sedang berbadai, dan yang kita butuhkan adalah nakhoda yang paham arah angin sekaligus tahu ke mana kapal hendak berlabuh.
