Wujud Langkah Indonesia Emas, Orientasi PPPK Jatim Dibuka

JATIMRAYA.COM, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim di Graha Unesa, Minggu (1/10). Acara ini menjadi tonggak penting bagi provinsi tersebut karena menerima 5.280 PPPK dari berbagai instansi.

Orientasi ini bertujuan untuk membekali para pegawai ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat secara efektif melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Melalui inisiatif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki perlengkapan dan kesiapan yang baik untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan provinsi.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya empat pilar pembangunan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Pilar pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyoroti perlunya investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan angkatan kerja Indonesia. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, negara dapat memastikan angkatan kerja yang cakap dan kompetitif yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan bangsa.

Pilar kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan praktik ramah lingkungan dan strategi pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini mencakup investasi pada energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan. Dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan pertumbuhan jangka panjang yang layak secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pemerataan pembangunan menjadi pilar ketiga yang disoroti Gubernur Khofifah. Pilar ini menekankan perlunya pertumbuhan inklusif, dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap peluang dan sumber daya. Hal ini mencakup pengurangan ketimpangan pendapatan, penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan program kesejahteraan sosial. Dengan mengedepankan pemerataan pembangunan, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pilar keempat adalah penguatan ketahanan dan tata kelola nasional. Pilar ini berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah untuk secara efektif mengatasi tantangan dan menjaga keamanan nasional. Hal ini mencakup peningkatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan kelembagaan. Dengan mengedepankan ketahanan dan tata kelola nasional, Indonesia dapat menjamin stabilitas, keamanan, dan tata kelola yang efektif bagi warganya.

Secara keseluruhan, keempat pilar pembangunan tersebut memberikan kerangka komprehensif untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan berfokus pada pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan dan tata kelola nasional, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang sejahtera dan berketahanan.

“Keempat pilar ini menjadi tanggung jawab kita bersama utamanya sebagai abdi negara dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan dan birokrasi yang juga menjadi komponen penting dari pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan,” urainya.

Khofifah dalam keterangannya menekankan pentingnya pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua tingkatan. Hal ini penting untuk kemajuan indeks inovasi dan indeks daya saing sumber daya manusia Indonesia, dengan fokus khusus di Jawa Timur. Dengan berinvestasi pada pengembangan individu dan keterampilan mereka, Indonesia dapat menumbuhkan budaya inovasi dan kemajuan teknologi.

Selain itu, hal ini akan meningkatkan kemampuan negara untuk bersaing dalam skala global, menarik investasi dan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Penekanan Khofifah pada pilar-pilar tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia guna mendorong kemajuan dan menjamin masa depan Indonesia yang sejahtera.

“Terkait ekonomi, McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke 7 pada 2030. Begitu pula dengan Price Waterhouse Cooper yang memprediksi ekonomi Indonesia melejit hingga peringkat 4 dunia pada tahun 2050,” ungkapnya.

“Bagaimana kita bisa menjaga pembangunan ekonomi berkelanjutan dan terus bisa berseiring dengan green economy dan blue economy,” imbuhnya.

Khofifah juga menyoroti pentingnya pemberantasan kemiskinan ekstrem sebagai aspek kunci pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa Jawa Timur telah mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang ini, dengan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan dibandingkan provinsi lain. Pencapaian ini merupakan bukti keberhasilan implementasi kebijakan dan program yang bertujuan mengangkat masyarakat rentan keluar dari kemiskinan.

Meski demikian, Khofifah juga mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan karena tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dan memastikan seluruh penduduk Jawa Timur mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Komitmen terhadap pemerataan pembangunan ini akan terus menjadi prioritas pemerintah Jawa Timur, seiring upaya mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh warganya.

“Itu semua berkat kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping desa dan semua pihak,” tegasnya.

Dorongan Gubernur Khofifah kepada PPPK untuk mengembangkan diri sebagai abdi negara yang mengabdi pada masyarakat sangat penting. Survei yang dilakukan Kemenpan RB menunjukkan mayoritas, yaitu 84,3 persen ASN, termotivasi menjadi abdi negara demi meningkatkan pelayanan publik. Hal ini menyoroti pentingnya membina dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan PPPK, karena mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

Untuk lebih mendukung perkembangannya, institusi ternama seperti King’s College University berencana membuka program magister di bidang Industri Kreatif, Pemasaran Digital, dan Media Digital. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menawarkan 300 beasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para PPPK. Peluang-peluang ini memberikan peluang yang menjanjikan bagi PPPK untuk berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pada akhirnya melayani masyarakat dengan lebih efektif.

“Hari ini kami telah menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan Kemenkominfo RI tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Jatim,” jelasnya.

“Kerja sama ini tentu menjadi peluang emas bagi putra-putri Jatim termasuk ASN yang ingin mengembangkan kompetensinya,” tambahnya.

Di era digital saat ini, penting bagi individu dan organisasi untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang ekosistem digital. Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Hary Budiarto menekankan pentingnya menguasai tiga aspek kunci dalam hal ini. Hal ini mencakup infrastruktur digital, yang mengacu pada landasan teknologi yang diperlukan untuk konektivitas dan komunikasi digital. Dimana ekonomi digital mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan perekonomian dan masyarakat digital yang berfokus pada pengembangan komunitas yang terlibat secara digital dan inklusif.

Lebih lanjut Hary Budiarto menyoroti pentingnya Indeks Masyarakat Digital sebagai metrik untuk mengukur kemajuan dan perkembangan ekosistem digital. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk menilai tingkat keterlibatan dan integrasi digital di wilayah atau negara tertentu. Dalam kasus Jawa Timur, hal yang menggembirakan adalah Indeks Masyarakat Digital mereka mencapai 49,95 persen, melampaui rata-rata indeks nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur telah mencapai kemajuan yang patut dipuji dalam memanfaatkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk memberdayakan masyarakatnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mempertahankan momentum positif ini, penting bagi pemangku kepentingan pemerintah dan sektor swasta untuk terus berinvestasi pada infrastruktur digital, mendorong literasi digital dan pengembangan keterampilan, serta membina lingkungan yang mendorong inovasi dan kewirausahaan di ruang digital. Dengan melakukan hal ini, Jawa Timur dapat lebih meningkatkan posisinya sebagai masyarakat digital yang berkembang, memberikan kontribusi tidak hanya terhadap pertumbuhannya sendiri tetapi juga terhadap kemajuan ekosistem digital Indonesia secara keseluruhan.

“Untuk mewujudkan itu, di Kementerian Kominfo kami membuka Digital Talent Scholarship yang bisa diikuti masyarakat. Saat ini tercatat 9.189 orang yang mengikuti program tersebut dari Jatim. Kami berharap ini bisa meningkat tiap tahunnya,” tambah Hary.

Kepala BPSDM Prov Jatim Ramliyanto menekankan pentingnya kegiatan orientasi PPPK sebagai wadah peningkatan kinerja ASN Jatim. Ajang ini memberikan kesempatan dan momentum bagi ASN Jatim untuk menunjukkan keahlian dan kemampuannya yang luar biasa. Harapannya, ASN Jatim dapat menunjukkan kapasitasnya dalam bekerja cerdas, efisien, dan penuh perhatian terhadap detail. Dengan melakukan hal ini, mereka tidak hanya berkontribusi pada produktivitas organisasi secara keseluruhan namun juga menjadi tolok ukur keunggulan di bidangnya masing-masing.

Kegiatan orientasi PPPK ini menjadi pengingat bagi ASN Jatim untuk terus berupaya mencapai pertumbuhan dan pengembangan profesional.

“Memperhatikan arahan Ibu Gubernur, maka kami menyelenggarakan banyak pengembangan kompetensi bagi ASN untuk mempercepat terbentuknya kerja yang extraordinary. Ekosistem ini sangat diperlukan untuk melengkapi kerja cepat, cerdas, inovatif serta profesional,” katanya

Ramli, mengungkapkan total ada 5.280 PPPK yang mengikuti acara tersebut. Orientasi ini berlangsung selama 30 jam tatap muka, memberikan banyak kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi dan terlibat satu sama lain. Selain itu, terdapat 42 jam pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan metode Massive Open Online Course (MOOC). Pendekatan pembelajaran campuran ini memastikan bahwa peserta memiliki akses terhadap beragam pengalaman belajar. Dengan menggabungkan sesi tatap muka dan daring, orientasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh bagi para PPPK. (Andy Setiawan)***