Oleh: Hadipras
JATIMRAY.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bertransformasi dari sekedar janji kampanye menjadi episentrum dinamika politik-ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan target ambisius menjangkau 82,9 juta jiwa, program ini berdiri di persimpangan jalan: menjadi “Investasi Emas” bagi generasi masa depan atau justru menjadi “Jebakan Batman” yang menenggelamkan kredibilitas sang Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam peta jalan global, Indonesia sejatinya sedang mencoba melakukan “lompatan kuantum”. Sebagai pembanding, Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) telah merintis jalan ini sejak 1954. Selama tujuh dekade, mereka jatuh bangun menyempurnakan sistem hingga akhirnya mampu mengunci mandat kedaulatan pangan lokal dalam undang-undang pada 2009.
Sementara itu, India secara nasional memulai langkah besarnya pada 1995 melalui Mid-Day Meal (kini PM-POSHAN), yang kemudian diperkuat oleh mandat Mahkamah Agung sebagai hak konstitusional warga negara pada 2001.
Perbandingan historis ini memberikan peringatan keras: Brasil dan India membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai stabilitas. Indonesia, yang menargetkan cakupan penuh hanya dalam hitungan bulan, menghadapi risiko kegagalan sistemik jika tidak segera membangun infrastruktur hukum dan pengawasan yang setara dengan kematangan sejarah kedua negara tersebut.
India dan Brasil menawarkan dua cermin yang berbeda. India membuktikan bahwa program skala kolosal (mencakup 118 juta anak) efektif meningkatkan kehadiran siswa hingga 25% dan mengurangi kelaparan di kelas. Namun, India juga menjadi peringatan tentang bahaya sentralisasi dan pendanaan rendah. Guru di India sering kali harus berutang karena keterlambatan dana, sementara model dapur terpusat rawan terhadap isu keamanan pangan dan korupsi.
Di sisi lain, Brasil menjadi “standar emas” karena pendekatan desentralisasinya. Brasil mewajibkan minimal 30% anggaran program dibelanjakan langsung kepada petani keluarga lokal. Kebijakan ini tidak hanya menjamin kesegaran gizi melalui keterlibatan ahli gizi profesional, tetapi juga menggandakan pendapatan petani kecil. Brasil membuktikan bahwa makan siang gratis bisa menjadi mesin penggerak ekonomi desa, bukan sekedar beban APBN.
Tetapi Brasil juga menghadapi tekanan signifikan. Lobi industri ultra-proses, dimana perusahaan makanan dan minuman ringan secara terorganisir berusaha menghalangi regulasi yang membatasi produk mereka di sekolah
Selain itu menghadapi kendala ketimpangan kapasitas daerah karena tdak semua wilayah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan pembelian dari petani lokal .
Di tengah ambisi heroik ini, Indonesia menghadapi tantangan internal berupa persepsi publik tentang moral hazard. Berbeda dengan Brasil yang melibatkan komite sekolah dan masyarakat secara aktif, implementasi MBG di Indonesia mulai memicu kritik terkait keterlibatan yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan elemen kekuasaan.
Jika rantai pasok (susu, telur, beras) dikuasai oleh “lingkaran dalam” melalui sistem kartel, maka efek pengganda (multiplier effect) bagi petani lokal akan tersumbat. Istilah “perjamuan istimewa” menggambarkan kekhawatiran masyarakat bahwa anggaran raksasa ini justru menjadi ajang bagi-bagi proyek di tengah daya beli rakyat yang sedang melemah.
Bagi Presiden Prabowo, MBG adalah pedang bermata dua. Secara politik, keberhasilan menjangkau 61 juta penerima per Maret 2026 adalah aset elektoral yang tak tertandingi untuk tahun 2029. Ini adalah cara Prabowo membangun signature politik yang mandiri, lepas dari bayang-bayang patronase sebelumnya. Namun, MBG juga merupakan “jebakan fiskal”. Dengan anggaran 2026 sebesar Rp335 triliun, risiko utang yang membengkak dan potensi proyek mangkrak—seperti memori kelam proyek Hambalang atau kolapsnya KUD era Orba—selalu mengintai. Kegagalan operasional atau skandal korupsi di tingkat yayasan akan langsung menghantam citra “pemimpin tegas” yang selama ini dibangun.
Para ahli sepakat bahwa model Brasil yang desentralistik lebih relevan diadopsi daripada model India yang sentralistik. Rekomendasi kuncinya jelas: adopsi kebijakan belanja 30% dari petani lokal, libatkan masyarakat (PKK/Posyandu) dalam pengawasan, dan perkuat regulasi untuk mencegah komersialisasi makanan tidak sehat di sekolah.
Presiden Prabowo sedang melakukan perjudian politik tingkat tinggi. MBG akan diingat sebagai salah satu dari dua hal: sebuah lompatan besar bagi kesehatan nasional yang inklusif, atau sebuah beban sejarah yang mempercepat perpecahan koalisi akibat ambisi yang kurang perhitungan matang.
Masa depan “Generasi Emas” kini bergantung pada keberanian pemerintah untuk beralih dari logika bagi-bagi kekuasaan menuju manajemen pembangunan yang transparan.
Sebagai penutup, kiranya Presiden perlu selalu mengingat bahwa satu piring makanan di meja siswa adalah janji yang suci. Jika ia menjadi jalan bagi kesejahteraan petani lokal, ia adalah berkah. Namun, jika ia hanya menjadi perjamuan bagi para pemburu rente, ia akan menjadi beban sejarah yang tak terampuni. Sebab, tidak ada kemegahan dalam sebuah bangsa yang membangun menara di atas piring-piring kosong rakyatnya.
Kebijakan yang besar tidak diukur dari seberapa riuh tepuk tangan saat ia dimulai, melainkan dari seberapa dalam akarnya menghujam ke tanah rakyat sendiri. Memberi makan adalah tentang gizi, namun memberdayakan petani lokal adalah tentang martabat. Jangan biarkan tangan kanan memberi makan, sementara tangan kiri membiarkan kedaulatan kita tercuri.
Politik mungkin bisa membeli popularitas dengan nasi gratis, namun hanya integritas dan tata kelola yang bersih yang mampu mengubah nasi tersebut menjadi fondasi peradaban.
Selamat Idul Fitri 1447 H Bapak Presiden Prabowo.
