Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Dalam teori organisasi modern, sebuah struktur yang sehat idealnya menganut prinsip ‘lean and agile’, ramping dan lincah. Namun, mengamati evolusi kabinet di Indonesia dari era teknokratis masa lalu hingga hari ini, kita justru menyaksikan sebuah anomali yang layak disebut sebagai “Inflasi Birokrasi”.
Penambahan jumlah kementerian lembaga serta penempatan dua hingga tiga Wakil Menteri (Wamen) dalam satu pos bukan lagi sekedar respons terhadap kompleksitas bangsa, melainkan sinyal kuat bergesernya birokrasi menjadi instrumen akomodasi politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena kabinet yang “obesitas” ini sering kali terjebak dalam hukum terbalik: struktur diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan fungsinya.
Ketika sebuah kementerian lembaga dipaksa menampung lapis pimpinan yang berlebih, risiko yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan (overlapping). Birokrasi yang seharusnya menjadi “jalan tol” bagi kebijakan publik justru berubah menjadi labirin prosedur.
Keputusan yang seharusnya cepat kini harus melewati koordinasi berlapis di tingkat pimpinan, memperpanjang rantai komando, dan memperlambat eksekusi di lapangan. Inilah hambatan struktural yang memakan waktu, energi, dan kewarasan negara.
Jika kita membandingkan dengan semangat Zaken Kabinet di era rezim sebelumnya (sebelum era Prabowo dan Jokowi) yang mengutamakan kompetensi teknokratis, inflasi birokrasi hari ini lebih mencerminkan upaya konsolidasi kekuasaan demi meminimalisir guncangan politik.
Setiap kursi menteri dan wakil menteri seolah menjadi “komoditas” dalam transaksi koalisi. Akibatnya, loyalitas para pejabat sering kali tidak lagi tertuju pada integritas profesional atau pelayanan publik, melainkan pada “kartel politik” yang menempatkan mereka.
Dalam ekosistem ini, akuntabilitas memudar, digantikan oleh kinerja administratif-seremonial yang hanya bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan di dalam lingkaran kekuasaan.
Dampak paling nyata dari obesitas birokrasi ini justru dirasakan di urat nadi perekonomian daerah. Terjadi paradoks: saat struktur di pusat semakin membesar, otonomi daerah justru terasa kian terbelenggu oleh “Sentralisasi Tersembunyi”.
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur produktif di daerah—seperti irigasi, pasar, atau jalan usaha tani—justru terserap untuk membiayai biaya pemerintahan (cost of governance) yang masif di pusat; mulai dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas staf ahli yang berlapis-lapis.
Bagi pelaku usaha dan rakyat di daerah, inflasi birokrasi adalah mimpi buruk kepastian hukum. Ketika satu sektor bersinggungan dengan begitu banyak pintu wewenang yang tidak sinkron di Jakarta, proses perizinan melambat dan modal enggan masuk.
Kebijakan ekonomi yang dirancang dari meja-meja mewah di pusat sering kali gagal menjawab masalah spesifik di pelosok, seperti anjloknya harga komoditas lokal atau kendala logistik yang nyata di lapangan.
Indonesia memiliki visi besar menuju 2045, namun visi tersebut sulit dicapai jika mesin penggeraknya mengalami gagal fungsi akibat beban muatan. Kita tidak boleh lagi terpukau oleh gemerlapnya susunan kabinet atau panjangnya barisan pejabat. Kuantitas pimpinan tidak pernah berkorelasi positif dengan kualitas pelayanan.
Tanpa keberanian untuk melakukan debirokratisasi yang radikal, kita hanya akan membangun “gedung administrasi” yang megah di atas fondasi rakyat yang masih berjuang untuk sekedar bertahan hidup.
Bagi para elite, kompetensi mungkin bukan lagi syarat utama; yang terpenting adalah kesetiaan pada kartel. Negara mungkin tampak gagah dengan barisan menteri yang berderet panjang, namun bagi petani di desa atau pedagang di pasar, mereka hanyalah sekedar “rombongan biaya” yang lewat.
Pada akhirnya, pemerintah kita seolah sedang mempertontonkan sebuah sirkus birokrasi yang mahal namun minim atraksi.
Birokrasi yang sakit tak lagi mengukur dampak, tapi mengukur gemerlap. Di sinilah akal dikalahkan oleh panggung.
Kita membayar mahal untuk sebuah pertunjukan hedonis di panggung birokrasi, tetapi rakyat hanya jadi penonton yang dipungut bayaran.
Sungguh cerminan khas kehidupan di zaman sontoloyo.
