JATIMRAYA.COM — Kritik merupakan instrumen vital dalam menjaga arah jalannya pemerintahan agar tetap berorientasi pada kepentingan publik. Kendati demikian, kritik yang lahir tanpa kedalaman data, ketepatan konteks, serta kepedulian pada daerah sendiri berisiko bergeser menjadi sekadar kegaduhan sosial dan populisme digital.
Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Sosiologi Pendidikan Islam, Prof. Dr. Achmad Muhlis. Menurutnya, kritik yang berkeadilan harus bermula dari kepedulian terhadap ruang sosial yang paling dekat.
“Kritik yang sehat tidak hanya diukur dari keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kedalaman pengetahuan dan tanggung jawab moral. Kehormatan seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia mengomentari orang lain, melainkan dari seberapa baik ia menjaga amanah di lingkungannya sendiri,” ujar Prof. Achmad Muhlis, Selasa (21/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Utama IBS Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning (PKMKK) Pamekasan itu mengaitkan fenomena kritik luar wilayah ini dengan kearifan lokal masyarakat Madura yang sarat pesan mendalam, yakni “jegeh daporrah dibi’, je’ ajege’en deporrah oreng” (jagalah dapurmu sendiri, jangan sibuk mengurusi dapur orang lain).
Ia menekankan bahwa falsafah tersebut bukanlah ajaran individualisme, melainkan etika prioritas. Seseorang atau pengamat yang gencar mengkritik daerah lain sementara membiarkan persoalan di daerahnya sendiri terbengkalai, dinilai akan kehilangan legitimasi dan otoritas moral di mata publik.
“Setiap daerah memiliki karakter, sejarah, kultur birokrasi, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Mengukur keberhasilan suatu kebijakan tidak bisa hanya bermodalkan persepsi terbatas dari potongan informasi di media sosial,” tambahnya.
Dalam konteks hukum Islam, Ketua Senat UIN Madura itu mengingatkan agar kontrol sosial tidak berubah menjadi budaya mencari-cari kesalahan (tajassus) yang dilandasi prasangka, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurāt ayat 12.
Kritik dalam Islam adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar yang wajib dilandasi ilmu, kejujuran, dan niat memperbaiki (bonum commune), bukan untuk mempermalukan atau membangun popularitas semata.
“Masyarakat yang beradab bukanlah masyarakat yang paling keras mengkritik orang lain, melainkan masyarakat yang paling jujur memperbaiki dirinya sendiri. Introspeksi harus selalu mendahului intervensi,” pungkasnya.
