Ambeg Parama-Arta, Marhaenisme, dan Tugas Historis Generasi Indonesia di Usia 81 Tahun Kemerdekaan
Oleh: Ni Kadek Ayu Wardani (Ketua DPC GMNI Surabaya Raya)
DELAPAN PULUH SATU TAHUN, KITA MERAYAKAN APA?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JATIMRAYA.COM – Setiap tanggal 17 Agustus, republik ini kembali menghidupkan ingatan kolektifnya. Bendera merah putih dikibarkan di gang-gang sempit dan gedung-gedung tinggi, lomba-lomba diadakan di kampung dan perkantoran, pidato kenegaraan dibacakan dengan khidmat. Namun di balik ritual tahunan itu, ada pertanyaan yang semakin tajam dan tidak boleh dihindari: apakah yang sebenarnya kita rayakan?
Apakah kita merayakan kemerdekaan politik yang telah diraih pada 1945, atau sekadar merayakan sisa-sisa nostalgia sebuah revolusi yang belum selesai? Apakah kita merayakan kedaulatan rakyat, atau justru merayakan kedaulatan pasar yang kian mencengkeram? Apakah kita merayakan Indonesia yang berdaulat secara jiwa, atau Indonesia yang masih sering merasa rendah diri di hadapan asing?
Peringatan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026 menempatkan kita pada sebuah titik historis yang tidak sederhana. Indonesia berada di persimpangan besar: di satu sisi, kemajuan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik sering dijadikan alasan untuk optimisme. Di sisi lain, krisis kepemimpinan, pelemahan nalar publik, ketimpangan sosial yang menganga, dan penetrasi budaya global yang semakin agresif menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bermasalah.
Kita telah membangun jalan, pelabuhan, bandara, waduk, kawasan industri, universitas, rumah sakit, jaringan digital, kota baru, dan berbagai infrastruktur modern. Produk domestik bruto terus tumbuh. Indonesia masuk dalam berbagai forum strategis dunia. Diplomasi semakin luas. Kemampuan teknologi meningkat. Negara semakin hadir dalam banyak bidang kehidupan.
Tetapi apakah semua keberhasilan material itu dengan sendirinya berarti bangsa Indonesia semakin merdeka? Apakah kita semakin mempunyai keberanian menentukan jalan sendiri? Apakah kita semakin mampu membedakan kepentingan nasional dari kepentingan pasar? Apakah generasi mudanya semakin memahami sejarah? Apakah elite politiknya semakin mempunyai keberanian menjadi negarawan? Apakah rakyat kecil semakin menjadi subjek pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi renungan utama setiap 17 Agustus. Kemerdekaan tidak boleh hanya diperingati sebagai peristiwa sejarah ketika Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan harus dibaca sebagai proses pembentukan manusia merdeka.
Di sinilah pemikiran Bung Karno mengenai Ambeg Parama-Arta memperoleh relevansi luar biasa.
AMBEG PARAMA-ARTA: MENENTUKAN YANG UTAMA DI TENGAH ZAMAN YANG GADUH
Secara harfiah, Ambeg berarti watak, sikap, atau perilaku; Paramarta berarti utama, luhur, bijaksana. Dalam tradisi etika Jawa, Ambeg Paramarta adalah kualitas ideal seorang pemimpin: ia yang memerintah tidak dengan kesewenang-wenangan, tetapi dengan keluhuran budi, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Namun Bung Karno tidak berhenti pada tafsir kultural yang sempit. Ia mengangkat Ambeg Parama-Arta menjadi sebuah kategori politik dan ideologis: kemampuan untuk membedakan mana yang pokok dan mana yang cabang, mana yang menentukan masa depan bangsa dan mana yang hanya hiruk-pikuk sementara. Dalam bahasa yang lebih ideologis, Ambeg Parama-Arta adalah kemampuan untuk menempatkan pembangunan jiwa bangsa sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ini adalah manifesto, bukan sekadar nasihat moral. Manifesto karena ia mengandung pilihan ideologis yang tegas: bahwa kemerdekaan sejati tidak diukur dari berapa kilometer jalan tol dibangun, berapa persen pertumbuhan ekonomi dicapai, atau berapa besar cadangan devisa. Kemerdekaan sejati diukur dari kualitas jiwa bangsa: apakah ia berdaulat secara mental, bermartabat secara kultural, dan berpihak secara moral kepada kaum yang paling lemah.
Bila paradigma itu digunakan untuk membaca Indonesia hari ini, kita akan sampai pada satu kesimpulan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat radikal: yang terutama bagi Negara-Bangsa Indonesia bukan pertama-tama membangun benda, melainkan membangun jiwa bangsanya.
Sebab konstitusi terbaik dapat dirusak oleh manusia yang korup. BUMN dapat menjadi alat kemakmuran rakyat atau menjadi ladang rente. Partai dapat menjadi alat pendidikan politik atau kendaraan karier. Universitas dapat menjadi pusat pencerahan atau pabrik tenaga kerja. Koperasi dapat menjadi demokrasi ekonomi atau sekadar papan nama. Teknologi dapat membebaskan manusia atau memperbudaknya. Perbedaannya terletak pada manusia yang menjalankannya.
Karena itulah lagu kebangsaan kita menyerukan: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Jiwa disebut lebih dahulu. Ini bukan kebetulan bahasa. Ini adalah filsafat bangsa.
KEMERDEKAAN TIDAK BERAKHIR PADA PROKLAMASI
Bung Karno memahami kemerdekaan sebagai jembatan emas. Itulah sebabnya Proklamasi bukan garis akhir perjuangan. Ia justru pintu menuju perjuangan yang lebih besar: membangun masyarakat baru, manusia baru, dan tata kehidupan baru yang tidak lagi dikuasai kolonialisme, imperialisme, feodalisme, serta eksploitasi manusia atas manusia.
Secara filosofis, kemerdekaan memiliki dua dimensi. Pertama, kemerdekaan negatif: bebas dari penjajahan. Kedua, kemerdekaan positif: mempunyai kemampuan menentukan nasib sendiri.
Indonesia mencapai kemerdekaan negatif ketika pemerintahan kolonial kehilangan legitimasi atas negeri ini. Tetapi kemerdekaan positif merupakan pekerjaan yang jauh lebih panjang. Sebab sebuah bangsa dapat memiliki bendera sendiri tetapi pikirannya masih terjajah. Dapat memiliki pemerintahan sendiri tetapi ekonominya tergantung. Dapat mempunyai konstitusi sendiri tetapi ukuran kemajuannya seluruhnya dipinjam dari luar. Dapat mempunyai universitas sendiri tetapi pendidikan hanya menghasilkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Dapat mempunyai politisi sendiri tetapi politiknya lebih sibuk mengurus kekuasaan daripada arah sejarah. Maka kolonialisme yang paling berbahaya bukan selalu kolonialisme yang datang dengan tentara. Kolonialisme paling dalam adalah ketika bangsa yang pernah dijajah kehilangan kemampuan membayangkan masa depannya sendiri. Karena itu kemerdekaan Indonesia harus terus-menerus dimenangkan kembali.
Setiap generasi mempunyai penjajahannya sendiri. Generasi 1945 menghadapi kolonialisme fisik. Generasi hari ini menghadapi ketergantungan teknologi, dominasi ekonomi, konsumerisme, oligarki informasi, kapitalisme digital, pertarungan geopolitik, hingga kolonisasi cara berpikir. Medannya berubah. Tetapi pertanyaan kemerdekaannya tetap sama: apakah kita menjadi subjek sejarah, atau sekadar objek dari sejarah yang ditulis orang lain?
Dalam konteks inilah Ambeg Parama-Arta memperoleh makna historisnya: ia memaksa kita untuk memprioritaskan yang utama, dan yang utama itu adalah manusia. Sebab manusia Indonesia yang merdeka secara jiwa adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menjaga dan mengisi kemerdekaan dari generasi ke generasi.
NATION AND CHARACTER BUILDING: REVOLUSI MENTAL SEBAGAI PROYEK DEKOLONISASI
Bung Karno berulang kali menempatkan nation and character building sebagai bagian penting dari revolusi Indonesia. Mengapa karakter? Karena kolonialisme tidak hanya merampas tanah dan kekayaan. Ia juga menciptakan manusia kolonial.
Manusia kolonial adalah manusia yang merasa kecil di hadapan bangsa lain. Manusia yang menganggap segala yang berasal dari luar selalu lebih baik. Manusia yang memandang rakyatnya sendiri dengan kecurigaan. Manusia yang mengidentikkan kemajuan dengan imitasi.
Di sinilah revolusi mental Bung Karno berbeda dari sekadar pendidikan moral. Yang hendak dibentuk bukan hanya orang baik. Yang hendak dilahirkan adalah manusia merdeka: manusia yang berani berpikir, berani menolak ketidakadilan, berani berdiri di atas kaki sendiri, berani mengambil keputusan meskipun berbeda dari kehendak kekuatan besar, dan berani menempatkan kepentingan rakyat lebih tinggi daripada kenyamanan elite.
Kemerdekaan karena itu membutuhkan karakter. Tanpa karakter, kedaulatan mudah diperdagangkan. Tanpa karakter, ideologi mudah berubah menjadi slogan. Tanpa karakter, jabatan berubah dari alat perjuangan menjadi tujuan hidup. Tanpa karakter, pembangunan hanya menjadi proyek fisik yang tidak menyentuh roh bangsa.
Di sinilah pentingnya memahami bahwa pembangunan jiwa bangsa adalah proyek dekolonisasi mental. Kolonialisme Belanda selama ratusan tahun tidak hanya menguras kekayaan alam Nusantara, tetapi juga menghancurkan jiwa dan martabat manusia Indonesia. Sistem tanam paksa, kerja rodi, diskriminasi rasial, dan politik etis yang setengah hati menanamkan kesadaran bahwa pribumi adalah warga kelas dua di tanahnya sendiri. Rasa rendah diri, mental kuli, dan budaya nerimo menjadi luka psikologis yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Bung Karno memahami luka ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis menyembuhkan jiwa yang telah terjajah selama berabad-abad. Karena itu, Ambeg Parama-Arta adalah jawaban atas trauma kolonial: membangun kembali jiwa bangsa yang telah rusak oleh penjajahan.
MARHAENISME: KEMERDEKAAN HARUS MEMPUNYAI ALAMAT SOSIAL
Namun pembangunan jiwa bangsa ala Bung Karno tidak netral secara sosial. Ia mempunyai keberpihakan. Namanya: Marhaenisme.
Kaum Marhaen bukan sekadar orang miskin. Marhaen adalah manusia yang mempunyai kemampuan bekerja dan berproduksi, tetapi hidup dalam struktur ekonomi yang membuatnya sulit menentukan nasibnya sendiri. Petani kecil, nelayan, buruh, pedagang kecil, pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja platform, pemuda berpendidikan yang hidup dari kontrak sementara, UMKM yang berhadapan dengan struktur pasar besar—mereka semua adalah bentuk-bentuk Marhaen zaman ini.
Marhaen berubah bentuk mengikuti perkembangan kapitalisme. Karena itu Marhaenisme juga harus berkembang sebagai metode analisis. Jika dahulu persoalannya tanah kolonial dan modal asing, hari ini kita juga menghadapi algoritma, platform digital, konsentrasi data, kapital keuangan, rantai pasok global, serta monopoli teknologi.
Namun pertanyaannya tetap sama: siapa menguasai apa? siapa memperoleh nilai tambah? siapa menanggung risiko? siapa menentukan aturan? dan di manakah rakyat berada?
Kemerdekaan yang tidak meningkatkan kemampuan rakyat menentukan hidupnya sendiri hanyalah kemerdekaan administratif. Di sinilah sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—harus dibaca bukan sebagai doa, melainkan sebagai perintah sejarah.
Dalam kerangka Marhaenisme, pembangunan jiwa bangsa bukanlah proyek elite untuk mencetak rakyat yang patuh. Sebaliknya, ia adalah proyek pembebasan agar rakyat mampu mengenali penindasan, memahami struktur yang menindasnya, dan berjuang untuk mengubah keadaan. Bung Karno menolak imperialisme dan kapitalisme bukan hanya karena eksploitasi ekonominya, tetapi juga karena keduanya merusak jiwa manusia: menjadikan manusia sebagai alat, menumbuhkan mental ingin menang sendiri, dan menghancurkan solidaritas sosial.
Dengan demikian, Ambeg Parama-Arta sebagai manifesto ideologis adalah panggilan untuk membangun manusia Indonesia baru—manusia yang merdeka, berpihak kepada rakyat, dan memiliki keberanian moral untuk melawan ketidakadilan. Inilah yang membedakan pembangunan jiwa versi Bung Karno dari indoktrinasi rezim otoriter. Ia bukan pembangunan ketaatan, melainkan pembangunan kesadaran.
TRISAKTI: ANATOMI KEMERDEKAAN INDONESIA
Bung Karno kemudian memberikan formula yang sangat jelas melalui Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga hal ini tidak dapat dipisahkan.
Berdaulat dalam Politik
Berdaulat berarti Indonesia mempunyai kemampuan menentukan kepentingan nasionalnya sendiri. Bukan anti-Amerika, bukan anti-China, bukan anti-Barat, bukan pula harus menjadi bagian dari blok tertentu. Justru sebaliknya: Indonesia harus mempunyai cukup keberanian untuk bersahabat dengan siapa pun tanpa menjadi satelit siapa pun.
Politik bebas aktif menemukan relevansinya di sini. Ketika dunia kembali mengeras oleh rivalitas kekuatan besar, konflik regional, pertarungan teknologi, dan kompetisi ekonomi, Indonesia harus mempunyai kemerdekaan strategis. Masuknya Indonesia ke BRICS, penguatan ASEAN, hubungan dengan Amerika Serikat, China, Eropa, Timur Tengah, Rusia, Jepang, dan berbagai kekuatan lainnya seharusnya dibaca melalui satu pertanyaan: apakah hubungan itu memperbesar kemampuan Indonesia menentukan masa depannya sendiri? Bukan siapa kawan permanen kita, melainkan apakah kepentingan nasional kita menjadi semakin kuat.
Berdikari dalam Ekonomi
Berdikari tidak berarti autarki. Indonesia tidak mungkin menutup diri dari dunia. Tetapi keterbukaan berbeda dengan ketergantungan. Bangsa berdikari mampu berdagang tanpa menyerahkan nasibnya kepada perdagangan. Mampu menerima investasi tanpa menyerahkan arah industrinya kepada investor. Mampu mengimpor ketika perlu tetapi mempunyai strategi mengurangi kerentanan impor. Mampu masuk rantai pasok global tetapi tidak selamanya puas menjadi pemasok bahan mentah.
Inilah tantangan geoekonomi Indonesia hari ini. Pertumbuhan ekonomi penting. Tetapi pertumbuhan bukan tujuan terakhir. Pertanyaan Marhaenis selalu lebih jauh: pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan seperti apa? siapa yang menikmati nilai tambah? apakah petani memperoleh manfaat? apakah pekerja semakin kuat? apakah industri nasional naik kelas? apakah teknologi berpindah? apakah ketergantungan berkurang? Jika pertumbuhan tidak meningkatkan kedaulatan ekonomi rakyat, maka angka makro bisa tampak sehat sementara tubuh sosial masih sakit.
Berkepribadian dalam Kebudayaan
Dimensi ini mungkin justru paling sulit. Bangsa kini hidup dalam kapitalisme perhatian. Algoritma menentukan apa yang kita lihat. Platform global membentuk selera. Budaya viral menggantikan refleksi. Kecepatan menggantikan kedalaman. Generasi muda mengenal banyak hal di luar negeri tetapi kadang semakin jauh dari sejarah bangsanya sendiri.
Maka berkepribadian bukan menolak modernitas. Berkepribadian adalah kemampuan menyaring modernitas tanpa kehilangan diri. Modern, tetapi Indonesia. Global, tetapi berakar. Terbuka, tetapi tidak kehilangan kompas.
Ketiga pilar Trisakti ini tidak dapat dipisahkan dari Ambeg Parama-Arta. Bangsa yang tergantung secara ekonomi akan sulit benar-benar berdaulat secara politik. Bangsa yang kehilangan kepribadian kebudayaan akan mudah menerima ketergantungan itu sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu Trisakti sesungguhnya merupakan anatomi kemerdekaan, dan Ambeg Parama-Arta adalah roh yang menghidupinya.
1965 DAN PABRIK KEPEMIMPINAN YANG PUTUS
Di sinilah kritik Suko Sudarso penting untuk direnungkan. Suko pernah mengemukakan pesimismenya bahwa generasi pasca-1965 tidak lagi tumbuh dalam ekosistem intelektual yang mampu melahirkan tokoh setingkat Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka—pemimpin yang membaca geopolitik, geoekonomi, filsafat, ekonomi politik, dan sejarah dunia.
Argumen tersebut tentu dapat diperdebatkan. Tetapi pesan pokoknya sulit diabaikan. Ada pemutusan tradisi berpikir. Pasca-1965, politik mengalami depolitisasi. Sebagian literatur kritis dilarang. Kampus kemudian semakin ditertibkan melalui paradigma pembangunan. Perdebatan ideologis menyusut. Stabilitas menjadi bahasa utama.
Dalam jangka panjang, Indonesia menghasilkan banyak profesional, birokrat, ekonom, politisi, dan manajer. Tetapi apakah kita menghasilkan cukup banyak pemikir-negara? Inilah pertanyaan yang harus dijawab.
Soekarno membaca imperialisme dunia. Hatta membaca ekonomi politik dan koperasi. Sjahrir membaca sosialisme, demokrasi, dan hubungan internasional. Tan Malaka membaca dialektika, revolusi, dan struktur kolonial. Mereka berbeda satu sama lain. Tetapi mempunyai satu persamaan: mereka membaca dunia sebelum mencoba mengubah Indonesia.
Pabrik kepemimpinan itu harus dibangun kembali. Di sinilah tugas historis generasi 2026: merebut kembali tradisi intelektual yang hilang, membangun kawah candradimuka kepemimpinan, dan melahirkan pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola, tetapi juga berani menentukan arah sejarah.
KAMPUS DAN KRISIS MANUSIA REPUBLIK
Di sinilah tugas perguruan tinggi menjadi krusial. Hari ini kampus semakin diarahkan menghasilkan human capital. Mahasiswa diminta siap kerja, siap industri, siap teknologi, siap kompetisi. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi manusia bukan hanya kapital. Mahasiswa bukan komoditas pasar kerja. Universitas bukan training center industri.
Republik membutuhkan manusia yang mampu bertanya bukan hanya “bagaimana memperoleh pekerjaan”, tetapi juga: untuk apa negara dibangun? mengapa rakyat masih timpang? bagaimana kekayaan nasional harus didistribusikan? apa posisi Indonesia dalam konflik geopolitik global? apa konsekuensi kecerdasan buatan terhadap kedaulatan manusia? bagaimana Pasal 33 UUD 1945 diterjemahkan pada abad digital?
Jika kampus tidak melahirkan pertanyaan besar, ia hanya menghasilkan pekerja terdidik. Padahal republik membutuhkan warga berpikir.
Antonio Gramsci mengajarkan bahwa perjuangan ideologi membutuhkan intelektual organik: manusia yang mampu menghubungkan pengalaman hidup kelas sosial tertentu dengan analisis historis dan politik yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, mahasiswa dan kader GMNI seharusnya menjadi intelektual organik bagi rakyat, bukan intelektual teknis bagi pasar atau pengeras suara bagi faksi kekuasaan yang sedang bertarung.
Intelektual organik tidak hanya marah bersama rakyat. Ia membantu rakyat memahami mengapa mereka menderita. Ia tidak hanya berteriak bahwa harga-harga naik. Ia menjelaskan struktur produksi, distribusi, kebijakan fiskal, praktik oligopoli, ketergantungan impor, ekonomi rente, dan posisi subordinat Indonesia dalam rantai nilai global. Ia tidak hanya menolak kebijakan. Ia merumuskan dan menawarkan alternatif yang membumi.
AMBEG PARAMA-ARTA VERSUS POLITIK VIRAL
Indonesia hari ini menghadapi problem baru: kita semakin sulit menentukan apa yang penting. Setiap menit lahir isu baru. Setiap hari lahir kontroversi. Media sosial membentuk siklus kemarahan. Politik menjadi pertandingan perhatian. Yang paling keras dianggap paling penting. Yang paling viral dianggap paling benar.
Di sinilah Ambeg Parama-Arta menjadi sangat modern. Ia adalah antitesis terhadap algoritma. Algoritma memprioritaskan yang menarik perhatian; Ambeg Parama-Arta memprioritaskan yang menentukan nasib bangsa. Algoritma membutuhkan reaksi; Ambeg Parama-Arta membutuhkan refleksi. Algoritma mengejar kecepatan; Ambeg Parama-Arta membutuhkan kebijaksanaan.
Bangsa yang tidak mampu membedakan isu strategis dari kegaduhan akan selalu kehabisan energi mengurus gejala. Pemimpin kemudian hanya menjadi pemadam kebakaran. Politik kehilangan horizon sejarah.
Jürgen Habermas memandang demokrasi yang sehat sebagai proses komunikasi rasional di ruang publik. Namun, ruang publik digital hari ini semakin terfragmentasi. Percakapan publik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas argumen, melainkan oleh algoritma, kecepatan penyebaran, daya tarik emosional, dan kemampuan suatu pesan untuk memicu reaksi viral. Slogan yang sederhana dan provokatif seringkali lebih cepat menyebar daripada analisis yang mendalam. Tuduhan lebih viral daripada penjelasan yang sabar. Kemarahan lebih menarik perhatian daripada klarifikasi yang bernuansa.
Dalam kondisi seperti ini, membangun jiwa bangsa berarti membangun kembali ruang publik yang rasional. Ia berarti menghidupkan forum kajian, diskusi kampus, jurnal mahasiswa, mimbar bebas, sekolah politik, dan riset kolektif. Tanpa ruang publik rasional, demokrasi hanya akan dipenuhi oleh kebisingan yang memekakkan telinga.
