Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Dalam sebuah pertunjukan wayang, kita paham bedanya ‘satriya’ dan ‘buto’. Satriya berangkat dari padepokan membawa ‘kasusastran’ dan keprihatinan batin; buto berangkat dari bukit batu membawa kelaparan perut dan pentungan. Masalahnya hari ini, di panggung politik yang kita tonton saban hari, batas itu tidak lagi sekadar kabur—melainkan sudah dilebur di atas meja kasir yang sama.
Baru-baru ini, sebuah letupan kecil kembali terdengar dari riak-riak penipuan bernilai ratusan juta rupiah untuk selapis kursi staf di sebuah badan negara. Bagi publik yang kebal, angka ratusan juta itu mungkin dianggap eceran ditebgah bunker-bunker haram. Namun, fenomena itu bak menyingkap tabir dari sebuah rahasia umum yang kian mengerak: bahwa arena politik kita telah menjadi bursa kerja raksasa. Dari relawan tingkat desa hingga pemburu jabatan eselon atas, politik tak lagi dimaknai sebagai kerja peradaban, melainkan ikhtiar perburuan rente (rent-seeking) yang makin ganas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cermin pembusukan itu kian telanjang ketika di ruang-ruang resmi parlemen, jeritan atas karut-marut hasil pemilu terlontar. Ketika mayoritas daerah pemilihan berakhir dalam sengketa dan tumpukan berkas gugatan di Mahkamah Konstitusi, dengan aroma politik uang yang menyengat di hampir tiap sudutnya, kita sebenarnya sedang menyaksikan muara dari sebuah siklus yang mematikan.
Di manakah hulu dari semua kegilaan ini?
Ia bermula dari pemilu yang amat mahal—sebuah demokrasi bertarif tinggi. Ketika sebuah kursi kepemimpinan harus ditebus dengan logistik bernilai luar biasa besar, maka begitu kekuasaan digenggam, orientasi pertama yang bekerja bukanlah “bagaimana memakmurkan publik”, melainkan “bagaimana mengembalikan modal investasi” (return on investment).
Maka, bekerjalah mesin transaksional itu dengan presisi yang mengerikan:
Pertama, Komodifikasi Jabatan. Kursi-kursi birokrasi dan staf strategis diperjualbelikan bak barang dagangan di pasar kaget. Sistem meritokrasi, kompetensi, dan rekam jejak dibuang ke keranjang sampah.
Kedua, Normalisasi Korupsi. Korupsi tak lagi menjadi “penyimpangan individu” (moral hazard), melainkan menjelma menjadi ‘kebutuhan sistemik’. Korupsi diperlukan—bahkan kerap dianggap “sah”—sebagai bahan bakar untuk memelihara jaringan, menyiram relawan, dan mengamankan stamina logistik menuju pemilu berikutnya.
Ketiga, Pembusukan dari Sumsum Birokrasi. Ketika pejabat eselon dan pengambil kebijakan diangkat bukan karena isi kepalanya melainkan isi dompetnya, maka pelayanan publik hanyalah residu dari transaksi yang belum selesai.
Konyolnya, semua pembusukan ini dibungkus rapi atas nama “konsolidasi stabilitas politik”. Kita sedang membiarkan korupsi merasuk hingga ke sumsum tulang, lalu pura-pura terkejut ketika tubuh bangsa ini lumpuh tak sanggup berdiri tegak.
Lalu, Apa Pilihan Kita? Masih Adakah Harapan?
Pertanyaan ini selalu hadir dengan nada berat, seolah kita sedang berdiri di persimpangan jalan yang kedua arahnya sama-sama berkabut. Jika kita jujur, berharap pada kesadaran kolektif para petualang politik untuk bertobat secara mendadak adalah sebuah kesia-siaan yang naif.
Namun, menyerah pada keputusasaan (fatalisme) adalah bentuk pengkhianatan terburuk bagi masa depan. Pilihan kita hari ini pada dasarnya terbelah menjadi dua:
1. Pilihan Pertama: Menjadi Penonton yang Komplisit. Duduk diam, menikmati lelucon politik sambil sesekali mengutuk di media sosial, namun tetap menerima uang serangan fajar di hari pencoblosan, serta memaklumi jual-beli jabatan sebagai “hal yang biasa”. Ini adalah pilihan paling mudah, sekaligus cara tercepat untuk merobohkan rumah besar bernama Republik ini dari dalam.
2. Pilihan Kedua: Merawat Akal Sehat dan Menagih Radikalisme Sistemik. Menolak untuk dinormalisasi oleh kejahatan yang terstruktur. Harapan itu tidak terletak pada keajaiban figur “satria piningit”, melainkan pada keberanian untuk membongkar aturan main yang rusak:
Dirasakan sudah sangat urgent unuk mereformasi aturan Pemilu & Dana Kampanye. Pembatasan belanja kampanye secara radikal dan audit forensik terhadap dana politik bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak jika kita ingin memotong rantai high-cost politics.
Penegakan Merit System yang Kedap Intervensi harus jadi jnji kampanye politik. Memutus tali pusar antara kekuasaan politik dan pengisian jabatan birokrasi karier. Birokrasi harus dikembalikan menjadi benteng profesional, bukan instrumen pengembalian budi politik.
Secara nasional perlu ada gerakan Literasi dan Penjagaan Akal Sehat Publik. Harapan terakhir selalu ada pada masyarakat awam yang tidak merintih ketika ditindas dan tidak silau ketika diiming-imingi imbalan murah. Tugas kita—para pemerhati, akademisi, dan warga yang masih memiliki nurani—adalah terus meneriaki kekeliruan ini, menjaga agar ruang publik tidak sepenuhnya dikuasai oleh narasi para pedagang jabatan.
Pilihan ada di tangan kita. Harapan itu masih ada, selama kita menolak untuk membiasakan yang salah, dan tetap berani menyebut perampokan sebagai perampokan, meski ia dilakukan oleh orang-orang berjas rapi dan hobi mensiasati peraturan.
