JATIMRAYA.COM, Sebelumnya, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi demo atas ketidaknyamanannya kepada tambang illegal yang ada di wilayah Jawa Timur pada hari Rabu siang hingga sore 8 Oktober kemarin.
Kali ini, Ketum PMII Jatim Baijuri mengungkapkan atas banyaknya tambang illegal yang ada di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan saat dihubungi pada Kamis (9/11).
Diketahui bahwa informasi atas tambang illegal yang ada di Jatim tersebut diperoleh dari press rilis dari pihak Bareskrim Polri, dimana press rilis tersebut juga diteruskan didalam akun instagram PMII Jatim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami dapat itu dari press rilis dari Bareskrim Polri. Dari press rilis itu tercatat jumlah tambang illegal di Jawa Timur sebanyak 734,” ungkap Baijuri.
Namun, meskipun jumlah tersebut sudah tercatat dalam press rilis Bareskrim Polri, tidak menutup kemungkinan masih ada tambang illegal lainnya yang ada tetapi tidak masuk dalam jumlah 734 tersebut.
Baijuri mengungkapkan, beberapa diantara kasus tambang illegal tersebut berada di wilayah Tuban, desa Sumber Angin Kecamatan Banjar. Serta beberapa diantara lainnya ada di Kabupaten Lumajang, yang memiliki tambang pasir ilegal.
Berdasarkan press rilis akun instagram PMII Jatim tercatat 734 usaha tambang illegal yang terbagi menjadi 5 keresidenan wilayah mulai dari Kecamatan Panceng-Kabupaten Gresik, tambang pasir ilegal di Kabupaten Blitar, Wirolegi-Kab. Jember, Kecamatan Manding-Kab. Sumenep, dan Kecamatan Kemlagi-Kab. Mojokerto.
Baca Juga:
Akar yang Menghidupkan: Santri dan Ikhtiar Menjaga Keutuhan Negeri dan Peradaban
“Ini merupakan sedikit gambaran tambang illegal yang ada di Jatim dari ratusan jumlahnya yang sangat merusak terhadap ruang ekologi dan ruang hidup penghidupan-penghidupan, ” tulis PMII Jatim dalam press rilis di instagram.
Baijuri menyayangkan tambang illegal tersebut karena jelas pemerintah daerah tidak mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena berstatus illegal dan tidak ada amdal (analisis dampak lingkungan).
“Disitu pasti, kalau sudah ada kerusakan lingkungan, kondisinya mengganggu masyarakat. Ada konflik horizontal antar masyarakat disitu, ” ujar Baijuri.
Dengan adanya dewan DPRD dan ESDM, Baijuri selaku ketua PMII Jatim harus bertanggung jawab yang seharusnya bekerjasama dengan Polda Jatim untuk menindak tegas tambang illegal yang ada di wilayah Jatim termasuk yang telah diungkapkan dalam akun instagram PMII Jatim.
Baca Juga:
Dua Tahun Prabowo -Gibran: Fatamorgana Gagasan di Lorong Gelap Birokrasi
Baijuri juga mengungkapkan, sebelum adanya aksi ini pihak PMII Jatim telah menerima aduan dari masyarakat yang sudah lama dan tak kunjung dilakukan penindakan oleh pemerintah. Atas dasar itulah, para demonstran yang melakukan aksi demo mencurigai hak kepemilikan atas tambang illegal tersebut dimiliki oleh angggota DPRD dan ESDM Jatim.
“Jadi kita hanya menerima aspirasi dari masyarakat. Itu sudah lama, lama banget malahan, itu dari Januari kok, ” ungkap Baijuri. (Andy Setiawan)***
