Selain Sanksi Administratif, Pelanggaran Pemilu Bisa Berupa Pidana

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 8 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelanggaran Pemilu Bisa Berupa Pidana. (Dok. Fin)

Pelanggaran Pemilu Bisa Berupa Pidana. (Dok. Fin)

JATIMRAYA.COM – Pelanggaran dan sengketa yang dilakukan peserta Pemilu bisa masuk dalam ranah pidana, selain hanya sekedar mendapatkan sanksi administratif.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ikhwanudin Alfianto, kepada floor di Hotel Aston Madiun saat launching sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), Rabu 7 Desember 2022.

Dilanjutkannya, Pemilu yang merupakan proses suksesi kepemimpinan – sebagai wujud tumbuhnya demokrasi – harus mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi, berbagai jenis pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam proses Pemilu itu bisa saja masuk kategori pidana. Selain hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa,” jelas Ikhwanudin Alfianto.

Senada dengan paparan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, meminta semua jajaran yang terlibat dalam Gakkumdu (Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian) untuk dapat mendeteksi sedini mungkin potensi terjadinya pelanggaran Pemilu.

“Disini kita samakan persepsi, untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilu,” tegasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar, yang turut memberikan sambutan me menyampaikan, Sentra Gakkumdu yang terdiri unsur Bawaslu Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Kepolisian setempat untuk menjawab kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kami berusaha bekerja maksimal dan profesional. Tim kami tersebar hingga tingkat kecamatan.”

“Barang tentu kita semua berharap tim yang dibentuk ini dapat mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu dengan tepat,” ungkapnya.

Acara peluncuran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), yang selain dihadiri pemateri dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Kepolisian Resort Madiun, juga para undangan itu berlangsung sore hingga petang.

Kata sepakat ketiga institusi hukum itu ditutup dengan penanda tangananan nota kesepakatan bersama. (fin)

Berita Terkait

Kejati Jatim Bongkar Dugaan Penyelewengan Kas KBS, Empat Tersangka Ditahan
Tak Perlu Audiometer Besar, ITS Hadirkan Alat Skrining Pendengaran ElbiCare
Bahas Inovasi Sosial dan Politik, FISIP UNEJ Gelar Konferensi Internasional INCOMI 2026
HKN ke-62, Jawa Timur Dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik Pengampuan Pelayanan Kesehatan
Operasi Bypass Jantung Perdana RS Unair Berjalan Sukses, Kondisi Pasien Stabil
Perkuat Profesionalisme Wartawan, Dewan Pakar PWI Jatim Siapkan Program Knowledge Sharing
PWI Jatim Periode 2026–2031 Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurusnya
Kembali Masuk Kepengurusan PWI Jatim, Andy Setiawan Emban Amanah Bendahara

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:53 WIB

Kejati Jatim Bongkar Dugaan Penyelewengan Kas KBS, Empat Tersangka Ditahan

Jumat, 20 November 2026 - 14:11 WIB

Tak Perlu Audiometer Besar, ITS Hadirkan Alat Skrining Pendengaran ElbiCare

Kamis, 19 November 2026 - 19:32 WIB

Bahas Inovasi Sosial dan Politik, FISIP UNEJ Gelar Konferensi Internasional INCOMI 2026

Rabu, 18 November 2026 - 18:13 WIB

HKN ke-62, Jawa Timur Dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik Pengampuan Pelayanan Kesehatan

Minggu, 15 November 2026 - 20:40 WIB

Operasi Bypass Jantung Perdana RS Unair Berjalan Sukses, Kondisi Pasien Stabil

Berita Terbaru

Lifestyle

Kosongkan Kursi Wapres Pembangkangan Terhadap Mandat Rakyat

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:24 WIB