Oleh: Rizal Haqiqi (Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya)
PROLOG: Saung Bambu di Tengah Gemuruh Takhta
JATIMRAYA.COM – DI atas lantai keramik hijau sebuah saung beratap gubuk bambu yang bersahaja, keheningan terasa begitu pekat dan berwibawa. Di luar, dedaunan rumpun bambu bergoyang perlahan disapu angin sore, menyebarkan aroma tanah basah dan kesunyian khas pinggiran pesantren. Dua cangkir teh hangat yang asap tipisnya membumbung lambat, sebotol air mineral, dan tampah kecil tempat kudapan sederhana menjadi saksi bisu dari sebuah percakapan yang tak tersentuh oleh gemerlap lampu sorot kamera. Tidak ada mimbar berukir, tidak ada dentum mikrofon berkekuatan ribuan watt, pun tak tampak spanduk bergaris emas yang memampang slogan-slogan kepemimpinan yang megah. Yang ada hanyalah sebuah ruang kontemplasi: tempat dua jiwa duduk bersila, mengheningkan cipta di tengah gelombang zaman yang kian bergemuruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Latar yang begitu sunyi dan melangit ini bertolak belakang secara drastis dengan keriuhan politik keagamaan yang sedang melanda jagat raya Nahdliyin. Menjelang perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, denyut nadi perbincangan di ruang publik—mulai dari warung-warung kopi di pelosok Jawa Timur, serambi-serambi pesantren tua di pesisir utara, hingga lini masa media sosial yang berpacu tanpa henti—berdetak semakin kencang. Nama-nama tokoh besar diapungkan, rekam jejak dibedah dengan kacamata analitis yang tajam, dan kalkulasi matematis tentang dukungan cabang demi cabang disusun di atas meja-meja konsolidasi. Kota Jombang, yang secara historis menjadi rahim tempat berseminya gerakan para ulama, kembali menjadi episentrum dari magnet pertarungan gagasan dan pengaruh kepemimpinan jam’iyah keagamaan terbesar di muka bumi ini.
Di tengah pusaran arus angin yang berhembus kencang itu, sebuah nama muncul memikat perhatian publik dengan pancaran daya tarik yang unik: H. Gudfan Arif Ghofur, atau yang lebih karib disapa oleh warga Nahdliyin sebagai Gus Gudfan. Sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), nama Gus Gudfan tidak sekadar melintas sebagai angka dalam papan catur organisasi. Rekam jejak pengabdiannya yang terentang panjang—mulai dari keringat yang bercucuran di badan-badan otonom (Banom) NU, kepiawaiannya mengelola pundi-pundi finansial organisasi, hingga visinya yang konsisten dalam mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren dan kemandirian umat—menjadikan namanya terus bertengger di papan atas bursa calon Ketua Umum PBNU. Dukungan demi dukungan mengalir deras dari pelbagai penjuru Nusantara, disuarakan oleh para kiai muda, aktivis badan otonom, hingga para sesepuh yang merindukan pembaruan tata kelola organisasi tanpa kehilangan roh tradisi.
Namun, di puncak intensitas dorongan publik yang mengharapkannya tampil memegang kemudi kapal besar PBNU, Gus Gudfan justru memperlihatkan sebuah sikap yang mengejutkan logika politik modern. Bukannya menyambut gelombang dukungan itu dengan deklarasi megah, baliho berukuran raksasa, atau tim sukses yang agresif menyisir wilayah, Gus Gudfan justru melayangkan sebuah respon yang teramat halus, berbalut kelakar bersahaja, namun merasuk jauh ke dalam sendi-sendi keilmuan sufistik. Dalam sebuah kesempatan ketika desakan itu dikonfirmasikan kepadanya, beliau hanya tersenyum tipis dan meluncurkan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang sangat bersahaja: *”Tak ngancani para santri ngaji ae aku ya…”* (Biarlah saya menemani para santri mengaji saja ya…).
Kalimat pendek itu, bagi mata awam yang silau oleh kilatan takhta, mungkin dianggap sebagai bentuk keraguan, diplomasi politik tingkat tinggi, atau sekadar sikap defensif seorang politisi. Namun, dalam tradisi kebatinan pesantren dan kacamata esoterisme Islam (tasawuf), ungkapan tersebut sesungguhnya adalah sebuah sasmita—sebuah isyarat spiritual yang sangat dalam. Ia adalah helaan napas dari jiwa yang enggan terserap oleh lubang hitam ego dan hasrat berkuasa. Dan tepat di titik inilah, salah satu ulama karismatik yang paling dicintai warga Nahdliyin masa kini, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim—yang lebih dikenal sebagai Gus Baha—memberikan pencerahan mistik yang membelah kebingungan publik.
Gus Baha, dengan ketajaman bashirah (mata batin) dan penguasaan kitab-kitab turats yang tiada tanding, membaca gelagat penolakan Gus Gudfan bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai manifestasi tertinggi dari etika kepemimpinan sufistik. Gus Baha menandaskan bahwa dalam tradisi puncak pendirian NU, gelagat sebuah tolakan justru merupakan sebuah jawaban yang tuntas. Itulah yang membedakan antara ucapan yang bersumber dari ambisi pribadi dengan ucapan yang mengalir dari puncak dan sumber awal berdirinya jam’iyah ini. Dengan nada bicara yang khas, tenang namun berbobot spiritual yang mahaberat, Gus Baha memungkas perdebatan publik itu dengan satu kalimat misterius yang sarat dengan bobot sejarah dan sanad ruhani: “Hla wong dia putune…” (Lha wong dia itu cucunya…).
Mistik Penolakan dan Ontologi Khumul dalam Tradisi Sufi
Untuk memahami mengapa sebuah penolakan justru dianggap sebagai jawaban paling otentik dalam tradisi NU, kita harus menyelami samudra pemikiran tasawuf yang menjadi fondasi tak terlihat dari bangunan jam’iyah ini. Dalam tradisi politik profan yang didominasi oleh rasionalitas Barat, kepemimpinan selalu diawali oleh apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai Wille zur Macht—hasrat untuk berkuasa. Seseorang menawarkan dirinya, menyusun citra, dan mengejar posisi formal karena ia percaya bahwa otoritas adalah alat utama untuk menggerakkan perubahan. Dalam paradigma ini, keengganan atau penolakan dianggap sebagai kegagalan atau ketiadaan keberanian.
Namun, dalam ontologi sufi, panggung kekuasaan (al-imarah atau al-jaha) adalah sebuah medan ujian yang teramat berbahaya bagi keselamatan kalbu. Kekuasaan adalah wilayah yang sangat licin, di mana batas antara keikhlasan mengabdi (khidmah) dan kebanggaan diri (ujub serta riya’) menjadi sangat tipis dan samar. Syekh Ibn ‘Atha’illah as-Sakandari, dalam kitab intisari hikmah sufistik Al-Hikam, mengajarkan sebuah doktrin monumental mengenai pentingnya menyembunyikan diri dari panggung keduniaan: “Tanamlah wujud dirimu dalam bumi ketidakterkenalan (khumul). Sebab, sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam dengan dalam, buahnya tidak akan pernah sempurna dan mudah tumbang diterpa angin.”
Prinsip khumul—yakni kesadaran untuk tidak menonjolkan diri dan memilih berada dalam ketidakpastian panggung publik—bukanlah bentuk keputusasaan atau sikap apatis terhadap nasib umat. Sebaliknya, khumul adalah maqam (tingkatan spiritual) di mana seorang hamba telah selesai dengan urusan egonya sendiri. Seseorang yang telah mencapai taraf ini tidak lagi membutuhkan validasi dari tepuk tangan manusia, pujian media, atau jabatan formal untuk merasa berharga. Keberadaannya telah tercukupi oleh persaksian Allah semata (kafa billahi syahida).
Dalam kajian-kajian sebelumnya, kita telah mengupas secara mendalam bagaimana khumul ini menemukan ekspresinya yang paling sublim dalam konsep fanā’ al-fanā’—puncak perjalanan spiritual di mana seseorang tidak hanya lebur dari egonya (fanā’), tetapi juga lebur dari kesadaran bahwa ia telah lebur. Inilah maqam yang oleh para sufi Jawa diumpamakan sebagai dhele kopong—kedelai kosong yang tampak utuh dari luar, tetapi benar-benar hampa dari isi. Pemimpin yang telah mencapai maqam ini tidak lagi memiliki agenda pribadi; ia adalah cermin bening yang siap memantulkan kehendak Ilahi.
Ketika Gus Gudfan mengucapkan kalimat *”Tak ngancani para santri ngaji ae aku ya”*, ungkapan itu adalah buah dari pemahaman mendalam atas doktrin khumul dan fanā’ tersebut. Menemani santri mengaji di bilik-bilik bambu yang sepi adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan kilatan lampu kamera atau liputan halaman depan surat kabar. Mengaji adalah aktivitas yang menuntut ketekunan sunyi: membalik lembar demi lembar kitab gundul, membenahi bacaan Al-Qur’an para santri muda, dan mentransfer keberkahan ilmu secara perlahan dari dada ke dada. Di sana, tidak ada persaingan suara, tidak ada perebutan pengaruh, dan tidak ada manuver politik.
Para kiai sepuh dan penghuni pondok pesantren memahami betul bahwa kerinduan untuk kembali ke bilik ngaji di saat panggung kekuasaan membentang di depan mata adalah sebuah sasmita kebenaran niat. Seseorang yang secara alami menolak panggung kekuasaan menunjukkan bahwa hatinya tidak terikat oleh pesona takhta. Dan justru di situlah letak garansi keselamatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah RA: _”Janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan. Sebab jika engkau diberi jabatan karena engkau memintanya, maka engkau akan dibiarkan menanggung beban itu sendirian. Namun jika engkau diberi jabatan tanpa engkau memintanya, niscaya engkau akan dibantu oleh Allah dalam melaksanakannya.”_
Dalam kerangka psikoanalisis Jungian yang telah kita bangun, penolakan ini adalah ekspresi dari arketipe The Surrender—sang kepasrahan—yang menjadi fondasi dari seluruh tebaran kartu spiritual Gus Gudfan. The Surrender bukanlah kekalahan; ia adalah kemenangan tertinggi—kemenangan atas ego sendiri. Dan dalam tradisi tasawuf, inilah yang disebut taslim: kepasrahan total yang justru membuka pintu ertolongan Ilahi.
Eksegetis Dawuh Gus Baha: Membongkar Rahasia “Hla Wong Dia Putune…”
Pernyataan Gus Baha mengenai posisi Gus Gudfan tidak boleh dibaca sekadar sebagai ucapan keakraban atau pembelaan personal. Dalam tradisi ilmu sanad dan mu’amalah ruhaniyah pesantren, setiap kalimat yang keluar dari lidah ulama sekelas Gus Baha membawa bobot hermeneutika spiritual yang sangat tebal. Frasa kunci “hla wong dia putune…” menyimpan dua dimensi rahasia sekaligus: dimensi genealogi biologis (nasab ad-dam) dan dimensi genealogi spiritual (nasab ar-ruh).
Secara biologis dan historis, frasa “putune” (cucunya) merujuk pada garis keturunan Gus Gudfan yang menyambung langsung kepada para ulama pendiri dan pejuang NU di Jawa Timur—lebih jauh lagi, kepada Sunan Drajat dari jalur ayah dan Sunan Giri dari jalur ibu, yang keduanya bertemu di Sunan Ampel sebagai poros. Sebagaimana telah kita kaji secara mendalam, konfigurasi genealogis ini adalah trinitas kewalian yang mencakup tiga dimensi kepemimpinan: sosial-ekonomi (Drajat), intelektual-kelembagaan (Giri), dan struktural-jaringan (Ampel). Gus Gudfan tidak tumbuh dari ruang hampa; ia melangkah di atas tanah yang telah disirami oleh doa-doa malam dan puasa bertahun-tahun dari para pendahulu yang mendirikan Nahdlatul Ulama.
Namun, Gus Baha tidak berhenti pada urusan darah. Yang jauh lebih krusial adalah dimensi nasab spiritual. Ketika Gus Baha menyebut bahwa gelagat penolakan Gus Gudfan adalah refleksi dari ucapan yang bersumber dari puncak dan sumber berdirinya NU, beliau sedang merujuk pada iklim ruhani para muassis (pendiri) NU abad ke-20: Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, dan KH. Bisri Syansuri. Ketiga tokoh ulul albab ini tidak pernah mendirikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan syahwat politik untuk menumpuk kekuasaan atau membangun dinasti. NU didirikan melalui shalat istikharah berbulan-bulan, petunjuk gaib melalui tongkat dan tasbih Sona Bangkalan dari Syaikhona Kholil, serta tangisan ketakutan kalau-kalau langkah mereka melenceng dari ridha Allah SWT.
Dalam memori kolektif Nahdliyin, Kiai Hasyim Asy’ari pernah beberapa kali menolak tawaran posisi formal yang disorongkan oleh pemerintah kolonial maupun rezim yang berkuasa, demi mempertahankan kemurnian pesantren dan benteng moral umat. Kiai Wahab Chasbullah, meskipun seorang organisator ulung dengan mobilitas tanpa batas, selalu mengembalikan segala keputusan strategis kepada rapat para kiai sepuh dan keheningan majelis istikharah. Watak dasar inilah yang disebut oleh Gus Baha sebagai sumber dan puncak tradisi NU.
Maka, ketika Gus Gudfan—sebagai seorang putu (cucu) dari tradisi besar ini—secara spontan memperlihatkan gelagat enggan dan lebih memilih menemani santri mengaji, Gus Baha melihat adanya pemancaran sinyal genetika ruhani yang sama (tawasul ar-ruhi). Refleks penolakan itu adalah bukti bahwa sirr (rahasia batin) para muassis masih bekerja di dalam dadanya. Ia tidak tergiur oleh gemerlap pangkat Bendahara Umum atau calon Ketua Umum, karena di dalam darah ruhaninya telah tertanam kesadaran bahwa jabatan di NU bukanlah sarana eksistensi, melainkan beban amanah yang sanggup meremukkan tulang punggung jika tidak ditopang oleh pertolongan Ilahi (ma’unah).
Dalam kerangka siklus seabad yang telah kita bahas—daur al-zamān—penolakan Gus Gudfan dan pembacaan Gus Baha atasnya adalah konfirmasi bahwa arketipe saudagar-wali yang dulu diwakili oleh KH. Hasan Gipo (Ketua Umum Tanfidziyah pertama, 1926-1934) kini kembali mengetuk pintu. Hasan Gipo juga bukan figur yang mengejar jabatan; ia adalah saudagar keturunan Sunan Ampel yang dipanggil untuk mengabdi. Seratus tahun kemudian, pola yang sama berulang: Gus Gudfan, saudagar keturunan Sunan Ampel, dipanggil oleh sejarah—tetapi ia memilih untuk menolak terlebih dahulu, sebagaimana para pendahulunya.
Sasmita Jawa dan Dialektika Kebatinan Pesantren
Perlu dipahami bahwa dunia pesantren di Jawa tidak pernah melepaskan diri dari tradisi sasmita—sebuah bahasa isyarat keheningan yang berada di luar jangkauan tata bahasa formal. Dalam kebudayaan Jawa-Islam, komunikasi antara kiai dan santri, atau antara sesepuh dan juniornya, kerap kali tidak disampaikan melalui perintah eksplisit atau lembar instruksi tertulis, melainkan melalui glagat (gelagat), semut (sikap), dan pasemon (kiasan).
Gus Baha, yang merupakan produk murni dari pesantren Al-Anwar Sarang di bawah binaan Syaikhina Mbah Moen (KH. Maimoen Zubair), adalah seorang maestro dalam membaca sasmita zaman. Ketika beliau mengatakan bahwa gelagat sebuah tolakan justru menjadi sebuah jawaban, beliau sedang mengoperasikan logika sasmita tersebut. Di dunia profan, jika seseorang menjawab “tidak”, maka maknanya adalah penolakan mutlak. Namun di dunia esoteris pesantren, jawaban “tidak” yang keluar dari mulut seorang yang memiliki sanad keikhlasan bisa bermakna dua hal: ujian kesungguhan bagi umat yang meminta, atau bentuk kepasrahan total (taslim) kepada takdir Allah.
Sejarah Islam mencatat betapa para wali dan ulama besar kerap memperlihatkan gelagat penolakan yang sangat keras ketika hendak diangkat menjadi pimpinan atau hakim (qadhi). Imam Abu Hanifah lebih memilih dipenjara dan dicambuk daripada menerima jabatan hakim agung Kekhalifahan Abbasiyah. Imam Ahmad bin Hanbal menolak segala bentuk fasilitas istana demi mempertahankan kemurnian akidah. Dalam tradisi lokal Nusantara, kita mengenali kisah bagaimana para kiai di era perang kemerdekaan harus “dipaksa” oleh para santri dan rakyat untuk memimpin perjuangan, setelah sebelumnya mereka bersembunyi dalam dzikir dan kesepian tirakat.
Gelagat penolakan Gus Gudfan, dalam perspektif dialektika kebatinan pesantren, adalah sebuah proses penyucian niat (tazkiyatun nafs). Dengan menolak, seseorang mematikan benih-benih kesombongan di dalam dirinya. Ia mengumumkan kepada alam semesta dan kepada hatinya sendiri bahwa ia tidak mengincar panggung itu. Jika kelak, melalui mekanisme takdir dan keputusan Muktamar ke-35 NU, amanah itu tetap dijatuhkan ke pundaknya, maka ia memikulnya bukan sebagai pemenang kontestasi politik, melainkan sebagai seorang hamba yang “dipaksa” oleh takdir khidmah (taklif). Kepemimpinan yang lahir dari proses seperti ini akan memiliki daya tahan keruhanian yang sangat kuat, karena tidak dibebani oleh utang budi politik atau ambisi pribadi.
Di sinilah kita melihat benang merah yang kuat antara sasmita penolakan Gus Gudfan dengan konsep dhele kopong yang telah kita ulas sebelumnya. Dhele kopong adalah hati yang kosong dari ego; dan penolakan adalah buah alami dari kekosongan itu. Seorang yang hatinya penuh dengan ambisi tidak akan mampu menolak; ia akan menyambut setiap tawaran dengan tangan terbuka. Tetapi seorang yang hatinya telah kopong—kosong dari pamrih—akan secara alami mundur, karena ia tidak melihat jabatan sebagai makanan bagi egonya.
Bendum PBNU dan Dualitas Profan-Sakral: Khalwat Dar Anjuman di Tengah Bisnis
Esai sufistik ini akan menjadi tidak seimbang jika kita hanya memotret Gus Gudfan dari sisi keheningan spiritual semata, seolah-olah beliau adalah seorang pertapa yang asing dari realitas duniawi. Di sinilah letak daya tarik utama dari profil beliau yang menjadi perbincangan hangat Nahdliyin menjelang Muktamar. Gus Gudfan adalah sebuah perpaduan yang langka antara keteguhan tirakat pesantren dengan profesionalisme tata kelola organisasi modern.
Sebagai Bendahara Umum PBNU, Gus Gudfan memegang kemudi atas urusan yang paling profan dan rawan dalam setiap organisasi: uang, aset, dan neraca keuangan. Di era kepengurusannya, PBNU mengalami lompatan signifikan dalam hal penataan administrasi finansial. Pengalaman panjangnya yang ditempa dari bawah—melalui keterlibatannya dalam Badan Otonom (Banom) NU—memberikannya pemahaman yang sangat mendalam mengenai seluk-beluk organisasi dari tingkat ranting di desa-desa hingga Pengurus Pusat di Jakarta.
Beliau tidak hanya duduk di balik meja menghitung angka, tetapi secara aktif bergerak mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren dan kemandirian Nahdliyin. Visi ekonominya tidak bersifat kapitalistik yang mengejar akumulasi modal demi kepentingan segelintir orang, melainkan bersifat jama’i (kolaboratif)—menjadikan pesantren sebagai episentrum pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, membangun jaringan usaha mikro, dan memastikan bahwa kemandirian finansial organisasi menjadi benteng bagi kedaulatan da’wah NU.
Bagaimana seorang sufi menavigasi dunia keuangan yang penuh dengan angka, risiko, dan godaan materi tanpa kehilangan kesucian ruhaninya? Jawabannya terletak pada doktrin utama Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dijalani Gus Gudfan: khalwat dar anjuman—menyepi di tengah keramaian. Seorang salik tetap berada di pusat hiruk-pikuk dunia—bisnis, tata kelola keuangan, dinamika politik—namun hatinya senantiasa terikat secara konstan (dawam) kepada Allah. Dalam tasawuf Al-Ghazali dan Asy-Syadzili, ini dikenal sebagai az-zuhdu fi al-yadi la fi al-qalb—zuhud di tangan, bukan di hati. Kekayaan dan harta benda bukanlah sesuatu yang haram atau harus dijauhi; yang dilarang adalah memasukkan harta tersebut ke dalam rongga hati (hubbud dunya). Harta dan jabatan harus tetap berada di tangan—sebagai alat untuk berkhidmat—sementara hati tetap bersih, hanya terisi oleh kecintaan kepada Sang Pencipta.
Sahabat Abdurrahman bin Auf RA adalah seorang saudagar kaya raya yang dermawan, namun hatinya tidak pernah terikat oleh dirham dan dinar. Ketika beliau menyumbangkan ratusan unta beserta seluruh muatannya untuk perang Tabuk, beliau tidak merasa kehilangan, karena harta itu sejak awal hanya berada di tangannya, bukan di hatinya. Begitu pula figur kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Gus Gudfan. Sebagai Bendum PBNU, beliau mengelola dana dan aset jam’iyah dengan tingkat akuntabilitas dan profesionalisme yang tinggi. Namun ketika bicara soal posisi kepemimpinan tertinggi, beliau bersedia melepaskannya begitu saja demi kerinduan menemani santri mengaji.
Dualitas ini—antara kecakapan mengelola dunia (imaratud dunya) dan keheningan menjaga hati (hifdzul qalb)—adalah syarat mutlak bagi pimpinan PBNU di abad kedua keberadaannya. NU membutuhkan sosok yang tidak ganjil saat berhadapan dengan sistem keuangan modern, namun pada saat yang sama tetap merunduk khusyuk saat duduk bersila di atas tikar pandan di hadapan para kiai sepuh. Dalam kerangka arketipe Jungian, ini adalah The Channel—sang saluran—yang telah mengintegrasikan The Hermit (sang penyendiri) dengan The Magician (sang pengelola). Gus Gudfan tidak lari dari dunia; ia berada di dalamnya, tetapi tidak dimilikinya.
