Lewar Program Perlindungan Sosial, Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  Nunung Nuryartono berikan keterangan kepada awak media.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono berikan keterangan kepada awak media.

JATIMRAYA.COM – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk program itu telah disiapkan anggaran sebesar Rp 493 Triliun.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Demikian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  Nunung Nuryartono dalam kegiatan Deputy Meet Press yang dilaksanakan di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (4/3/2024).

Menurut dia, perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang mencakup sepanjang hayat (balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia) termasuk di dalamnya kelompok penyandang disabilitas.

Nunung menjelaskan, pemerintah serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berbagai upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem sudah berjalan baik. Terbukti tingkat Kemiskinan Ekstrem telah turun dari tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 0 persen. Upaya tersebut di antaranya yaitu dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Untuk program bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabiltias. Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras.

“Berbagai program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem terbukti telah memberikan dampak positif. Hasil kajian kami menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial tersebut pada dasarnya terbukti efektif untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya untuk masyarakat persentil bawah,” ujar Nunung

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah. Seperti adanya skema jaminan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang di dalamnya juga melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.

Subsidi listrik

Selain itu, untuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan subisidi listrik untuk rumah tangga dengan 450VA dan 900VA maupun LPG 3kg serta subsidi BBM yang saat ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, untuk sektor perumahan, pemerintah juga menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibawah Rp 5M serta bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan untuk rumah sejahtera untuk masyarakat miskin sebesar Rp 20 juta.

Menurut Nunung, pemerintah daerah telah secara aktif berkontribusi dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di daerahnya, memanfaatkan APBD, kemitraan dengan sektor nonpemerintah dan juga regulasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dia  juga menyampaikan, persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat. Untuk itu, saat ini Kemenko PMK juga sedang mengkaji besaran manfaat bantuan dengan melihat dari indeks kemahalan wilayah, variasi tingkat kemahalan antar wilayah berimplikasi pada nilai riil bantuan (purchasing power) yang berbeda antar wilayah.

“Oleh karena itu, tingkat kemahalan kebutuhan pokok antar daerah perlu diakomodasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, terutama pada program yang berbasis uang tunai,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya reformasi terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah.

“Kami optimis dengan adanya berbagai program yang telah dilakukan dan semangat Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan melibatkan lembaa non pemerintah, kita mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial, menuntaskan kemiskinan ekstrem sampai mendekati 0 persen dan menggapai target angka kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024,” ujar Nunung. (Andy Setiawan)***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Longsor di Tol Bocimi, Menko PMK Akan Koordinasi dengan Pihak Terkait untuk Pastikan Penanganan
Menko PMK Muhadjir: Penanganan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024 Alami Capaian Sangat Baik
Arus Balik 2024, Menko Muhadjir Lakukan Peninjauan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang
Antisipasi Kemacetan Arus Balik, Pemerintah Terapkan Skema One Way di Tol Trans Jawa
Ekonom Senior Beber 3 Alasan Utama Serangan Iran ke Israel akan Dongkrak Inflasi Indonesia
Israel – Iran Saling Serang, Kemlu Pastikan Terus Monitor Sebanyak 376 orang WNI Mayoritas Pelajar di Iran
Menko PMK Muhadjir: Skema Penanganan Penyeberangan dari Sejumlah Titik Sudah Disiapkan
Muhadjir Minta Pada Masyarakat Agar Tertib dan Disiplin Ketika Lakukan Arus Balik 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 14:06 WIB

Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis

Sabtu, 13 April 2024 - 17:56 WIB

UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi Pemudik di Pekalongan

Rabu, 20 Maret 2024 - 18:18 WIB

Layanan #EmakHebat Berikan Solusi Terbaik dan Hemat untuk Masyarakat Selama Ramadan

Selasa, 19 Maret 2024 - 01:11 WIB

Konsisten Mengomunikasikan Value Perusahaan, BRI Raih 6 Penghargaan di PR Indonesia Awards 2024

Kamis, 11 Januari 2024 - 14:42 WIB

Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto: Pengembangan Sawit Tidak Hanya Satu Sisi Tapi Menyeluruh

Kamis, 11 Januari 2024 - 14:28 WIB

PTPN IV Beri Dukungan Penuh RSI Jadi Wadah Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia

Kamis, 14 Desember 2023 - 10:14 WIB

Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis

Berita Terbaru