Lewar Program Perlindungan Sosial, Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  Nunung Nuryartono berikan keterangan kepada awak media.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono berikan keterangan kepada awak media.

JATIMRAYA.COM – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk program itu telah disiapkan anggaran sebesar Rp 493 Triliun.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Demikian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  Nunung Nuryartono dalam kegiatan Deputy Meet Press yang dilaksanakan di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (4/3/2024).

Menurut dia, perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang mencakup sepanjang hayat (balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia) termasuk di dalamnya kelompok penyandang disabilitas.

Nunung menjelaskan, pemerintah serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berbagai upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem sudah berjalan baik. Terbukti tingkat Kemiskinan Ekstrem telah turun dari tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 0 persen. Upaya tersebut di antaranya yaitu dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Untuk program bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabiltias. Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras.

“Berbagai program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem terbukti telah memberikan dampak positif. Hasil kajian kami menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial tersebut pada dasarnya terbukti efektif untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya untuk masyarakat persentil bawah,” ujar Nunung

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah. Seperti adanya skema jaminan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang di dalamnya juga melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.

Subsidi listrik

Selain itu, untuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan subisidi listrik untuk rumah tangga dengan 450VA dan 900VA maupun LPG 3kg serta subsidi BBM yang saat ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, untuk sektor perumahan, pemerintah juga menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibawah Rp 5M serta bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan untuk rumah sejahtera untuk masyarakat miskin sebesar Rp 20 juta.

Menurut Nunung, pemerintah daerah telah secara aktif berkontribusi dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di daerahnya, memanfaatkan APBD, kemitraan dengan sektor nonpemerintah dan juga regulasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dia  juga menyampaikan, persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat. Untuk itu, saat ini Kemenko PMK juga sedang mengkaji besaran manfaat bantuan dengan melihat dari indeks kemahalan wilayah, variasi tingkat kemahalan antar wilayah berimplikasi pada nilai riil bantuan (purchasing power) yang berbeda antar wilayah.

“Oleh karena itu, tingkat kemahalan kebutuhan pokok antar daerah perlu diakomodasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, terutama pada program yang berbasis uang tunai,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya reformasi terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Kami optimis dengan adanya berbagai program yang telah dilakukan dan semangat Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan melibatkan lembaa non pemerintah, kita mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial, menuntaskan kemiskinan ekstrem sampai mendekati 0 persen dan menggapai target angka kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024,” ujar Nunung. (Andy Setiawan)***

Berita Terkait

Menko PMK Muhadjir Effendy: Keutuhan Bangsa Negara Sangat Ditentukan Ibu dan Anak
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP
Di Forum Muhammadiyah, LaNyalla Sampaikan Pentingnya Tekad Bersama Hadapi Tantangan ke Depan yang Lebih Berat
Menko Muhadjir Berikan Apresiasi Terhadap Keberhasilan Pasar Yosomulyo Pelangi
Ada Insiden Penembakan Donald Trump, Begini Respons Istana Jakarta Terkait Pengamanan Presiden Jokowi
Kemenko PMK Prof Warsito Tekankan Pemerintah Daerah dan Stakeholders Perkuat Peran Fungsi Museum
Menaker Tegaskan Pemerintah Implementasikan Transformasi BLK Melalui 6R Saat Resmikan Satpel Pelatihan Vikasi dan Produktivitas Batam
Sasar Nasabah Industri, BTN Kunjungi Kadin Jatim
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:11 WIB

Plt Bupati Subandi Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih untuk Merayakan HUT RI ke -79

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:33 WIB

Majukan Pendidikan Usia Dini, Plt Ketua TP PKK Sidoarjo Lakukan Kunjungan ke TK Pembina Negeri Sedati dan TK PAUD Pulungan

Jumat, 19 Juli 2024 - 17:55 WIB

MPLS di MTS dan MA Ma’arif, Sat Binmas Polresta Sidoarjo Edukasi Bahaya Kenakalan Remaja dan Bijak Bermedsos

Jumat, 19 Juli 2024 - 17:42 WIB

Satpolairud Polresta Sidoarjo dan Lantamal V Surabaya Wujudkan Kondusifitas Kamtibmas di Kawasan Pesisir

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:22 WIB

Kejaksaan Negeri Sidoarjo Berikan Santunan Anak Yatim dan Do’a Bersama dalam Peringatan HBA ke-64

Kamis, 18 Juli 2024 - 16:25 WIB

Santri dan Siswa Sekolah Antusias Ikuti ‘Ngaji Jurnalistik Santri’ 2024 yang di Gelar PWI Sidoarjo

Rabu, 17 Juli 2024 - 21:28 WIB

Plt. Ketua TP. PKK Kab. Sidoarjo: Perlu Strategi Agar Percepatan Penurunan Stunting Dapat Dicapai

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:55 WIB

Cegah Terjadinya Bullying, Pihak Sekolah Bersama Aparat Gencar Edukasi Kepada Pelajar

Berita Terbaru