Lima Hari lagi diberlakukan, Permendag 36/2023 belum ada Keputusan dari Menteri Keuangan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 Maret 2024 - 20:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATIMRAYA.COM – Permendag No.36 Tahun 2023 tentang perubahan lartas impor dari post border ke border yang sedianya diberlakukan mulai 10 Maret 2024 hingga hari ini (Selasa, 5 Maret 2024) belum ada Keputusan dari Menteri Keuangan (KMK) mengenai daftar barang yang dilarang/dibatasi (lartas) untuk diimpor. Namun Kementerian Perdagangan memastikan bahwa KMK terkait perubahan kebijakan impor itu segera terbit pada pekan ini.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Koordinasi terkait Permendag No.36/2023 ini langsung di bawah komando Menko Perekonomian, dan telah dipastikan KMK – nya akan diterbitkan pekan ini,” kata Arif Sulistyo, Direktur Impor – Ditjen Daglu Kemendag, menjawab pertanyaan peserta FGD mengenai perubahan kebijakan lartas impor dari post border ke border, bertempat di auditorium Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Selasa (5/3/24).

Pada FGD tersebut Arif berulangkali mengatakan bahwa Permendag No.36/2023 ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, sebagai komitmen pemerintah dalam melindungi produk dalam negeri, terutama yang berorientasi ekspor. Bahkan ada tiga komoditas yang tadinya masuk daftar NK, kini dikeluarkan karena merupakan bahan baku dan barang modal penunjang ekspor.

“Ketiga jenis komoditas itu adalah monoetilena glikol/MEG, serta beberapa suku cadang pesawat terbang yang dibutuhkan sektor MRO, dan ada lagi bahan baku plastik. Tadinya ada 12 HS-Code untuk bahan baku plastik yang akan diawasi, kini tingga satu karena yang 11 item dilepas,” katanya.

Arif menegaskan bahwa Permendag 36/2023 ini keniscayaan diberlakukan, dan pihak Kemendag dan LNSW sudah banyak melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terkait, khususnya kepada mayarakat pelaku usaha importasi dan jasa penunjang impor.

Maka itu Arif berpesan agar para importir segera menyesuaikan perencanaan impornya. “Prinsipnya Permendag ini bukan untuk mempersulit, tapi menata industri untuk kepentingan ketahanan ekonomi negara.”

Pada kesempatan yang sama, Chotibul Umam, pejabat dari Direktorat Teknik Kepabeanan DJBC, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan pemberlakuan lartas impor dari post border ke border, termasuk skema dan tatacara mitigasi penumpukan barang di wilayah pabean.

“Yang penting persepsi tentang barang impor dengan HS-Code harus benar-benar sama guna memudahkan pengawasan, sehingga arus barang menjadi lancar,” kata Chotibul.

Pada sesi tanya jawab, muncul berbagai kekhawatiran dari peserta FGD, terutama tentang kemungkinan terjadinya stagnasi barang di pelabuhan pada awal – awal diberlakukannya Permendag 36/2023, serta dampaknya terhadap ekonomi makro (inflasi, kredit macet, tenaga kerja, optimalisasi GDP dan economic growth). Selain itu juga muncul kekhawatiran terjadinya pembatasan dan pengaturan kuota barang impor menyusul rumitnya birokrasi baru lartas impor, baik untuk API Umum maupun API Produsen.

“Penerbitan Permendag 36/2023 ini seharusnya dilakukan koordinasi yang kuat antar kementerian pembina komoditas barang, khususnya dengan Kementerian Perindustrian sebagai salah satu instansi pemberi rekomendasi dan otoritas pertek. Karena belum tentu kemampuan produsesn dalam negeri tentang barang modal dan bahan baku yang dihasilkan, spec-nya sama dengan yang dibutuhkan pelaku usaha API-P. Akibatnya aktivitas produksi dan bisnisnya tersendat,” kata salah satu peserta FGD. (Andy Setiawan)***

Berita Terkait

PWI Malang Raya Gandeng Alfamart Gelar Pelatihan Bisnis Online
Sasar Nasabah Industri, BTN Kunjungi Kadin Jatim
Tinjau Jaringan Gas di IKN, Menteri BUMN Rencana Bangun Kawasan Industri Hijau di IKN
Bea Masuk Barang Asal China Bisa Mencapai 200 Persen
Ekosistem Pangan Nasional Harus Dibangun Terintegrasi dan Komprehensif, Mulai dari Aspek Hulu hingga Hilir
Pemkot Surabaya Imbau Masyarakat Mampu Beli LPG 12 Kilogram
Antisipasi Lonjakan Penumpang Saat Liburan Hari Raya Idul Adha, KAI Tambah Belasan Kereta Tambahan
Ingin Tetap di Hati Masyarakat Surabaya, Happy Puppy Bagikan 6 Ton Beras Kepada Warga
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:57 WIB

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial

Rabu, 24 Juli 2024 - 09:06 WIB

18 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, NTT dan NTB Alami Kekeringan, Kurang Hujan dengan Kategori Ekstrem

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:41 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy: Keutuhan Bangsa Negara Sangat Ditentukan Ibu dan Anak

Rabu, 17 Juli 2024 - 10:17 WIB

Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP

Senin, 15 Juli 2024 - 20:31 WIB

Di Forum Muhammadiyah, LaNyalla Sampaikan Pentingnya Tekad Bersama Hadapi Tantangan ke Depan yang Lebih Berat

Senin, 15 Juli 2024 - 13:07 WIB

Menko Muhadjir Berikan Apresiasi Terhadap Keberhasilan Pasar Yosomulyo Pelangi

Senin, 15 Juli 2024 - 09:00 WIB

Ada Insiden Penembakan Donald Trump, Begini Respons Istana Jakarta Terkait Pengamanan Presiden Jokowi

Kamis, 11 Juli 2024 - 12:05 WIB

Kemenko PMK Prof Warsito Tekankan Pemerintah Daerah dan Stakeholders Perkuat Peran Fungsi Museum

Berita Terbaru