JATIMRAYA.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (16/7/2026). Tujuannya, untuk membedah isu krusial terkait banyaknya posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif.”
Diskusi publik ini diinisiasi sebagai ruang pengawasan yang objektif serta konstruktif demi mendorong perbaikan iklim tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menegaskan bahwa FGD ini merupakan bagian nyata dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal jalannya pemerintahan lokal.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah,” ujar Anam.
Asesor UKW Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura tersebut memaparkan bahwa kekosongan pejabat definitif di lingkungan Pemkab Pamekasan memang menjadi sorotan hangat.
Meski posisi Plt merupakan solusi transisi yang sah, kepemimpinan yang definitif dinilai mutlak diperlukan karena memiliki legitimasi penuh untuk melahirkan kebijakan strategis yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Nyali Prabowo di Antara Dikte Pasar dan Cengkeraman Oligarki
Membeli Gelembung, Menjual Halusinasi: Dari Tanah Spekulatif hingga Kasino Bursa
Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa forum ini tidak dirancang untuk saling menyalahkan.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” tambah Dosen UNIBA Madura itu.
Hadirkan Tokoh Kunci dan Berbagai Elemen Masyarakat
Guna mengupas tuntas isu ini dari berbagai sudut pandang, PWI Pamekasan menghadirkan jajaran pembicara kompeten, yaitu Bupati Pamekasan, Kholilurrahman; Plt. Kepala BKPSDM Pamekasan, Saudi Rahman; Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur; serta Akademisi, Dr. Moh. Subhan.
Baca Juga:
Labirin Kekuasaan, Kompromat, dan Retorika “Risiko Bisnis”
Ketika Uang Berbiak Tanpa Keringat: Wajah Perekonomian Kita Hari Ini
DLH dan Kemenag Sumenep Bersinergi Jaga Kebersihan Lingkungan
Dipandu oleh Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemred Media Jatim, Ongky Arista UA, jalannya diskusi berlangsung dinamis.
Forum ini mempertemukan kacamata eksekutif terkait tantangan birokrasi, sudut pandang legislatif dalam hal fungsi pengawasan, hingga pisau analisis akademis yang ilmiah dan objektif.
FGD ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus dan anggota PWI, insan pers, perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, Ketua HIPMI, hingga Ketua KNPI.
Melalui diskusi lintas sektor ini, PWI Pamekasan berharap dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi konkret dan solutif yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama: lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” tutup Anam seraya mengapresiasi kehadiran para narasumber dan kerja keras panitia pelaksana. (as)
