JATIMRAYA.COM – Sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengaku bertanggung jawab atas penembakan terhadap dua pria yang dituding sebagai mata-mata TNI di Yahukimo, Selasa (16/9/2025).
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran persnya, Rabu (17/9/2025), menyebutkan penembakan dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo di bawah komando Mayor OPM Kopitua Heluka. Menurutnya, aksi itu merupakan bagian dari operasi militer di wilayah yang mereka klaim sebagai “zona perang”.
“Penembaknya adalah Pasukan Khusus OPM. Satu orang tewas di tempat, seorang lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka terpaksa kami tembak karena memasuki wilayah yang kami tetapkan sebagai daerah perang,” ujar Sambom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Sambom enggan membeberkan lokasi tepat penembakan, baik nama kampung maupun distrik. Ia juga tidak menjelaskan secara detail identitas kedua korban yang menurut klaim OPM menyamar sebagai warga sipil dengan profesi seperti tukang bangunan, tukang bakso, atau tukang ojek.
Sambom menyampaikan peringatan keras agar aparat TNI-Polri maupun intelijen tidak memasuki wilayah operasi TPNPB-OPM. Ia juga menyerukan agar warga non Papua yang bekerja sebagai ASN, sopir, tukang ojek, tukang bangunan, maupun pedagang segera meninggalkan Papua karena berpotensi dicurigai sebagai mata-mata.
Lebih jauh, TPNPB-OPM menegaskan perlawanan terhadap TNI akan terus dilakukan demi memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Sambom menyebut kekuatan pasukan OPM tersebar di 36 Kodap yang siap melakukan aksi perlawanan.
Ia juga menolak rencana kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Sambom bahkan melontarkan ancaman bahwa pasukan OPM akan menembak mati Gibran bila tetap datang ke Papua.
“Kami akan menembak mati Wapres Gibran jika berkunjung ke tanah Papua, karena kedatangannya bukan untuk menyelesaikan akar persoalan konflik Papua yang rumit,” tegas Sambom.
Sementara itu, Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, saat dikonfirmasi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait klaim OPM tersebut.
“Saya belum mendapat informasi soal itu. Sejauh ini di jajaran kami belum ada laporan menonjol. Akan saya cek dan cari informasi ke satuan depan,” kata Letkol Iwan. (as)
