JATIMRAYA.COM – Indonesia menyuarakan kekecewaan terhadap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terutama dalam merespons konflik Israel-Palestina.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan pers secara daring dari New York, Amerika Serikat, pada Rabu (25/10/2023).
“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno Marsudi.
Menurut Retno Marsudi, perbedaan pendapat dan bahkan penggunaan hak veto telah menghalangi kerja DK PBB.
Baca artikel lainnya di sini : Sapu Langit Digital Melayani Jasa Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media
Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong agar isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat (emergency session) Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (26/10/2023).
Baca Juga:
PT Lekimtie Jaya Agung Luncurkan Promo Minyak Telon Babylon Berhadiah Motor Listrik
BRI Salurkan KUR Perumahan Rp10,6 Triliun, Lampaui Target 77.592 Unit
LaNyalla Minta Pemerintah Prioritaskan PT PAL dalam Pengadaan Alutsista
Sejumlah 193 negara anggota PBB dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.
Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.
Dalam debat terbuka DK PBB di New York pada Selasa (24/10/2023), Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengupayakan gencatan senjata.
Sebelum eskalasi kekerasan di Gaza berubah menjadi bencana kemanusiaan bagi kawasan dan dunia.
Baca Juga:
Dinamika Kekuasaan: Antara Patronase, Keamanan, dan Kontrol Elektoral
Saat Jurnalistik Kritis Bertekuk Lutut di Panggung Kekuasaan
Indonesia juga meminta DK PBB memprioritaskan akses kemanusiaan.
“Saya ingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar”.
“DK PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan kepada hukum humaniter internasional,” tutur Retno Marsudi.
Kemudian, Indonesia mendesak DK PBB menggunakan kekuatannya agar menjadi badan yang lebih manusiawi.
Retno Marsudi menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, sebagai sesama manusia.
“Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab”.
Baca Juga:
EVALUE, Operator SPKLU Terbesar di Taiwan, Ekspansi ke Indonesia dan Resmikan Kantor di Jakarta
Viral ‘Londo Ireng’ Usai Disebut Presiden Prabowo, Ini Penjelasan Sejarawan Nganjuk
HNS 2026 | Huawei Luncurkan Solusi Xinghe AI Campus Terbaru untuk Afrika Bagian Selatan
“Untuk menangani situasi di Gaza dan akar masalahnya, dan menjamin terciptanya solusi dua negara,” kata Retno Marsudi.
“Pernyataan saya di DK PBB saya tutup dengan pernyataan bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina,” ujar Retno Marsudi, dilansir Info Publik.
Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, DK PBB sampai saat ini belum menghasilkan upaya konkret untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.*
