Cabut SK Pegawai Rutan, Kakanwil Kemenkumham NTT Jadi Sosotan Publik

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 6 Juni 2024 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Advokat Edesman Andreti Siregar anggap Kakanwil Kemenkumham NTT mall administrasi setelah mencabut SK 48 pegawai Rutan Kupang. (foto: ist)

Advokat Edesman Andreti Siregar anggap Kakanwil Kemenkumham NTT mall administrasi setelah mencabut SK 48 pegawai Rutan Kupang. (foto: ist)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana Dominika Jone, menjadi sorotan publik. Ini terkait pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi 48 pegawai rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di NTT.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Advokat Edesman Andreti Siregar menyebut pembatalan SK yang dilakukan Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone terindikasi mall administrasi dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

Karena itu, Edesman Andreti Siregar mempertanyakan kelayakan Marciana Dominika Jone sebagai Kakanwil Kemenkumham.

SK yang menjadi polemik itu adalah SK Nomor: W22-5429.KP.04.01 Tahun 2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumham NTT tertanggal Selasa 28 Mei 2024.

Kemudian, pada Rabu 29 Mei 2024 surat keputusan tersebut dicabut melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Nomor W22.KP.04.01-5492 tertanggal 29 Mei 2024

“Ini (kasus pembatalan SK mutasi, red) bukan SK-nya yang keliru, tapi Kakanwilnya yang salah,” tandas advokat yang akrab disapa Joe Siregar ini saat dihubungi Senin, 3 Juni 2024.

Ia berpendapat sangat tidak masuk akal jika pejabat negara sekelas Kakanwil membuat keputusan yang salah dalam mutasi ASN di wilayah kerjanya. Menurutnya, sebelum diterbitkan SK tentunya ada pengajuan dari bawahan atau stafnya.

Dari usulan atau pengajuan mutasi itu, lanjut Siregar, ada penilaian dan pembahasan terhadap nama-nama yang akan diberikan SK. Setelah benar-benar fix, seorang kepala kantor institusi pemerintahan ini baru menerbitkan SK mutasi atau promosi.

“Apa dalam pembuatan SK itu tidak pembahasan lebih dulu? Anehnya, saat sembilan pegawai rutan demo melakukan protes, Kakanwil tiba-tiba saja melakukan pembatalan SK,” ungkap Siregar.

Terkait alasan kekeliruan teknis dalam penerbitan SK yang diungkapkan Kakanwi Kemenkumham NTT, Siregal menegaskan hal itu hanya cari-cari alasan.

“Kakanwil hanya cari-cari alasan karena tidak mau disalahkan. Ini Kakanwilnya yang tidak benar, bukan SK-nya,” sambung Siregar menegaskan lagi.

Ia juga menyesalkan kejadian ini. Sebab, menurutnya, dengan pembatalan SK mutasi tersebut, sama halnya Kakanwil Kemenkumham memperpainkan nasib orang banyak.Terlebih lagi mereka ini pegawai kecil.

“Mereka ini korban, mempermainkan nasib orang,” sebut Siregar.

Secara hukum, lanjut dia, para korban pembatalan SK itu bisa melaporkan ke Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, ke Inspektorat untuk diproses internal Kemenkumham.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Laporkan ke Inspektorat, jangan-jangan Kakanwil ini gak layak. Dia yang tanda tangan SK, dia yang salah,” terang Siregar.

Meski nantinya diproses di Inspektorat, namun menurut Siregar, sanksinya adalah turun jabatan jika keputusannya itu salah.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Sanksinya turun jabatan lho. Pertanyaanya, apa dia (Marciana Dominika Jone, red) layak jadi Kakanwil?,” tanya Siregar.

Sebelumnya Marciana membantah SK pembatalan mutasi pegawai itu sebagai buntut dari protes sembilan pegawai Rutan Kupang pada Kamis, 30 Mei 2024.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Menurut Marciana, pencabutan SK itu ada kekeliruan teknis sebagaimana tercantum pada landasan sosiologis dalam huruf b konsiderans menimbang SK Pencabutan.

Berita Terkait

Terkait Pernyataan tentang Perlindungan Orang Tobelo Dalam, Direktur International Survival Asia Temui Ketua DPD RI
Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial
Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret Ketua DPD RI
Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kota Palu, Menko PMK: Pelayanan Sudah Bagus
Penyerahan Kunci Huntap di Sulawesi tengah, Menko PMK: Jaga Kelestarian Serta Kebersihan Lingkungan
Inilah Momen Pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di KTT Gaza
Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Menko PMK: Kita Harus Kerja Keras
Kasus Buronan Harun Masiko, KPK Dalami Isi Telepon Seluler Milik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 05:41 WIB

2024, Panitia Masjid Siti Suci Nur Rohmah Perumahan Magersari Permai Sembelih 41 Ekor sapi dan 25 Ekor Kambing

Senin, 17 Juni 2024 - 19:52 WIB

Perayaan Idul Adha 1445 H, Plt Bupati Subandi Menyerahkan Satu Ekor Sapi di Takmir Masjid Agung Sidoarjo

Senin, 17 Juni 2024 - 17:44 WIB

Sebanyak 76 Hewan Kurban, di Salurkan Polresta Sidoarjo kepada Masyarakat

Minggu, 16 Juni 2024 - 21:37 WIB

Menko Muhadjir Berharap Pesantren Ar Roudhotul Ilmiyah Mampu Transformasi Menuju Keseimbangan

Minggu, 16 Juni 2024 - 17:28 WIB

Berikan Pembelajaran Inklusif, Menko Muhadjir Apresiasi Pondok Pesantren Al Ubaidah Kertosono

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:36 WIB

Bacawalkot Malang Dwi Hari Cahyono Terapkan Program Pembuatan Sumur Resapan Setiap IMB Baru

Sabtu, 15 Juni 2024 - 18:18 WIB

Anggota Samapta Polresta Sidoarjo Laksanakan Patroli Kamtibmas Sekaligus Bagikan Makanan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:13 WIB

Serah Terima Kepala Kanim Tanjung Perak, I Gusti Tertantang Pertahankan Predikat WBBM dan WBK

Berita Terbaru

Menaker Ida Fauziyah. (foto: Humas Kemnaker RI)

Nasional

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:27 WIB