Oleh: Tri Prakoso, SH.,M.HP (Alumni FH Universitas Jember)
KEMAKMURAN YANG BERTEMU BAYANG-BAYANGNYA
JATIMRAYA.COM – DI tengah ingar-bingar perdebatan ekonomi kontemporer, terdapat satu narasi yang kian lantang bersuara: bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara adalah rupiah yang dirampas dari tangan warga produktif; bahwa stimulus fiskal tidak lebih dari operasi pencucian uang berlabel ilmiah; bahwa kemakmuran sejati hanya mungkin lahir dari interaksi sukarela antarindividu di pasar yang tak tersentuh tangan negara. Narasi ini, dengan retorika yang memukau dan kemarahan moral yang membara, telah memikat banyak pikiran yang lelah menyaksikan korupsi dan kroniisme. Namun di balik kesahihan empiris sebagian keluhannya, tersembunyi sebuah konstruksi ideologis yang demikian total dan tertutup hingga ia menjelma menjadi metafisika baru: metafisika individu atomistik yang menyangkal hakikat sosial manusia itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artikel ini hendak membongkar akar-akar filosofis dari pandangan dunia yang mengutuk setiap intervensi fiskal negara sebagai pencurian legal. Lebih dari itu, artikel ini hendak menawarkan sebuah visi alternatif: visi tentang manusia sebagai makhluk yang terjalin dalam jaring interdependensi, tentang negara sebagai penjelmaan tanggung jawab kolektif yang meskipun rentan korupsi tetaplah niscaya, dan tentang kemakmuran sebagai buah dari kerjasama lintas generasi yang tak bisa direduksi pada kalkulasi pertukaran individual belaka. Inilah saatnya kita menengok kembali ke dasar-dasar filosofis peradaban kita, untuk menemukan bahwa di balik angka-angka fiskal dan model-model ekonometrik, tersembunyi pertanyaan-pertanyaan abadi tentang makna keadilan, kebebasan, dan kebaikan bersamaa.
ARKEOLOGI KEMARAHAN
Untuk memahami narasi anti-stimulus yang belakangan menggema di berbagai forum, kita perlu melakukan semacam arkeologi ide: menggali lapis demi lapis asumsi yang membentuknya. Pada permukaan, kita menjumpai kemarahan yang sahih terhadap korupsi. Siapa yang tidak geram menyaksikan kontrak-kontrak raksasa mengalir ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mantan pejabat sebagai konsultan? Siapa yang tidak muak melihat proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak sementara para kontraktor politik berpesta? Kemarahan ini adalah kemarahan moral yang otentik, lahir dari rasa keadilan yang terluka.
Akan tetapi, jika kita terus menggali, kita akan menemukan bahwa kemarahan ini dengan cepat melompat dari kritik terhadap penyimpangan menuju penolakan terhadap esensi. Dari fakta bahwa beberapa stimulus disalahgunakan, ditarik kesimpulan bahwa setiap stimulus adalah pencurian. Dari kenyataan bahwa sebagian politisi korup, dirumuskan aksioma bahwa negara inheren jahat. Lompatan logis ini bukanlah sekadar kekeliruan argumentatif; ia adalah operasi ideologis yang mengubah pengalaman empiris yang terbatas menjadi metafisika universal.
Di dasar galian arkeologis kita, kita menemukan tiga fondasi yang menopang seluruh bangunan pemikiran ini. Pertama, ekonomi Mazhab Austria yang dikembangkan oleh Carl Menger, Ludwig von Mises, dan Friedrich Hayek. Bagi mazhab ini, pasar adalah tatanan spontan yang menyintesis pengetahuan yang tersebar di antara jutaan individu—pengetahuan yang tak mungkin dihimpun oleh satu otoritas perencana. Setiap intervensi negara ke dalam proses pasar, termasuk stimulus fiskal, adalah distorsi yang menciptakan malinvestment dan pasti berujung pada krisis yang lebih parah. Dalam kerangka ini, resesi bukanlah penyakit yang harus diobati, melainkan proses detoksifikasi alami yang harus dibiarkan berjalan.
Kedua, teori pilihan publik (public choice) yang dirintis oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Teori ini menerapkan logika homo economicus—manusia sebagai pemaksimal kepentingan diri—ke dalam ranah politik. Politisi bukanlah negarawan yang mengabdi pada kepentingan umum, melainkan aktor rasional yang berusaha memaksimalkan anggaran, kekuasaan, dan peluang terpilih kembali. Dengan lensa ini, tidak ada kebijakan publik yang tulus; yang ada hanyalah transaksi kepentingan yang dibalut retorika muluk. Stimulus bukanlah upaya menyelamatkan perekonomian, melainkan alat bagi politisi untuk membeli suara dan memberi keuntungan bagi konstituen utama mereka.
Ketiga, libertarianisme radikal sebagai filsafat moral yang menempatkan hak milik individu sebagai prinsip tertinggi yang tak bisa diganggu gugat. Dalam tradisi Murray Rothbard dan Ayn Rand, pajak adalah pencurian, dan setiap pengeluaran negara yang melampaui fungsi minimal perlindungan properti adalah tindakan agresi. Negara kesejahteraan, dalam pandangan ini, tidak berbeda secara moral dari geng kriminal terorganisasi. Ia hanya lebih canggih menyamarkan aksinya dengan bahasa hukum dan demokrasi.
Sintesis dari ketiga fondasi ini menghasilkan sebuah pandangan dunia yang demikian koheren dan tertutup: setiap intervensi negara pasti jahat, setiap pajak pasti merampas, setiap stimulus pasti gagal. Pandangan dunia ini memiliki keindahan internalnya sendiri—ia menawarkan kepastian moral yang sederhana di tengah kompleksitas dunia. Namun justru dalam kesederhanaannya itulah letak bahayanya: ia mereduksi realitas sosial yang majemuk menjadi hitam-putih moralitas tanpa nuansa.
MENGAPA “WARGA PRODUKTIF” ITU MITOS?
Mari kita periksa lebih dekat salah satu tokoh utama dalam narasi ini: sosok “warga produktif” yang digambarkan sebagai korban perampasan negara. Siapakah gerangan warga produktif ini? Dalam narasi anti-stimulus, ia tampil sebagai pengusaha mandiri yang telah bekerja keras membangun bisnisnya, sebagai inovator yang menciptakan nilai melalui kecerdasannya, sebagai pekerja yang menabung dari keringatnya sendiri. Ia adalah subjek moral yang murni—berdiri sendiri, berkarya sendiri, berhak penuh atas hasil karyanya. Negara datang sebagai parasit yang menggerogoti kemandiriannya.
Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan secara filosofis, kita akan segera menyadari bahwa sosok ini adalah abstraksi yang tidak pernah ada dalam realitas sosial yang sesungguhnya. Tidak ada satu pun manusia yang menciptakan kemakmuran dari ketiadaan, sendirian, tanpa bergantung pada jaring sosial dan warisan peradaban yang disediakan oleh komunitas lintas generasi. Pengusaha yang kini berhasil membangun pabriknya tidaklah berangkat dari ruang hampa. Ia mewarisi bahasa yang diciptakan oleh ribuan generasi sebelumnya; ia memanfaatkan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik yang dibangun oleh negara atau komunitas; ia mengandalkan sistem hukum yang memberikan kepastian kontrak dan melindungi hak miliknya—sebuah sistem yang dimungkinkan oleh eksistensi negara dan dibiayai oleh pajak; ia merekrut tenaga kerja terdidik yang memperoleh pengetahuannya dari sistem pendidikan publik yang dibiayai secara kolektif.
Bahkan inovasi-inovasi terbesar yang seringkali dianggap sebagai buah kejeniusan individual, jika ditelusuri akarnya, selalu merupakan simpul dalam jaring panjang akumulasi pengetahuan bersama. Steve Jobs tidak menciptakan iPhone dari ketiadaan. Ia membangun di atas fondasi riset dasar yang sebagian besar didanai oleh negara: internet yang awalnya adalah proyek militer DARPA, layar sentuh yang dikembangkan melalui riset universitas publik, algoritma kompresi data yang lahir dari kolaborasi ilmiah global. Marx, dengan tajamnya, mengingatkan kita bahwa setiap kerja manusia selalu merupakan kerja sosial. Bahkan Robinson Crusoe yang terdampar di pulau sunyi pun dapat bertahan hidup hanya karena ia membawa serta pengetahuan, keterampilan, dan alat-alat yang merupakan produk peradaban yang ia tinggalkan.
Dengan demikian, klaim libertarian bahwa individu berhak 100 persen atas penghasilannya adalah klaim yang secara ontologis keliru. Ia mengabaikan bahwa sebagian dari nilai yang diciptakan oleh setiap individu berasal dari kontribusi modal sosial dan fisik yang disediakan oleh komunitas—modal yang tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi oleh mekanisme pasar. Pajak bukanlah perampasan, melainkan mekanisme untuk membayar kembali “utang sosial” yang melekat pada setiap tindakan produktif. Dan pengeluaran publik—termasuk stimulus Keynesian—bukanlah pemborosan, melainkan reinvestasi ke dalam fondasi bersama yang memungkinkan produktivitas individual itu sendiri.
Pandangan yang mengatomisasi manusia, memisahkannya dari jaring relasi dan sejarah yang membentuknya, adalah sebentuk kebutaan filosofis yang oleh Charles Taylor disebut sebagai “atomisme ontologis”. Ini adalah pandangan tentang diri yang tidak terikat (unencumbered self)—suatu ilusi yang secara sosiologis tidak pernah ada tetapi memiliki daya tarik ideologis yang luar biasa karena ia melegitimasi penolakan terhadap tanggung jawab sosial. Jika aku adalah pencipta tunggal kemakmuranku, maka aku tidak berutang apa pun kepada masyarakat. Kemiskinan tetanggaku adalah semata-mata kesalahan mereka sendiri. Negara tidak berhak memintaku berbagi. Inilah fondasi moral dari politik anti-pajak dan anti-stimulus.
FILSAFAT KEYNES DAN KEBERANIAN MENGAKUI KETERBATASAN KITA
Jika narasi anti-stimulus berakar pada metafisika individu yang mahatahu dan mahakuasa—pelaku pasar yang selalu rasional, selalu benar, selalu mampu menyesuaikan diri menuju ekuilibrium—maka Keynesianisme justru lahir dari pengakuan yang rendah hati akan keterbatasan manusia. Inilah dimensi filosofis dari pemikiran John Maynard Keynes yang seringkali luput dari perdebatan teknis tentang multiplier dan kurva IS-LM: sebuah epistemologi kerendahan hati.
Dalam esainya yang terkenal, “The End of Laissez-Faire”, Keynes mengkritik apa yang ia sebut sebagai “keyakinan metafisik” para ekonom klasik bahwa kepentingan pribadi selalu bekerja untuk kebaikan umum. Keyakinan ini, tulis Keynes, “telah mendominasi pemikiran ekonomi dan politik selama lebih dari seratus tahun. Namun ia tidak memiliki dasar yang kuat dalam filsafat atau pengalaman.” Yang mengejutkan Keynes adalah betapa para pemikir yang biasanya skeptis terhadap klaim-klaim metafisik justru menerima begitu saja dogma tangan tak terlihat ini sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan.
Lebih fundamental lagi, Keynes menolak apa yang oleh ekonom kontemporer Frank Knight dan John Maynard Keynes sendiri sebut sebagai reduksi ketidakpastian menjadi risiko. Dalam teori ekonomi standar, masa depan memang tidak diketahui, tetapi diandaikan memiliki distribusi probabilitas yang dapat dihitung—seperti dadu yang meskipun hasil lemparannya tidak pasti, kita tahu probabilitas setiap sisi adalah seperenam. Keynes, dalam A Treatise on Probability dan kemudian dalam The General Theory, berargumen bahwa sebagian besar keputusan ekonomi terjadi dalam kondisi yang sama sekali berbeda: ketidakpastian radikal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi; lebih dari itu, kita bahkan tidak tahu distribusi probabilitas dari apa yang mungkin terjadi. “Mengenai persoalan-persoalan ini,” tulis Keynes, “tidak ada dasar ilmiah untuk membentuk probabilitas apa pun yang dapat dihitung. Kita sama sekali tidak tahu.”
Dalam kondisi ketidakpastian radikal semacam itu, keputusan investasi tidaklah didasarkan pada kalkulasi rasional semata, melainkan pada apa yang Keynes sebut sebagai animal spirits—”dorongan spontan untuk bertindak, bukan untuk tidak bertindak”. Ini bukanlah irasionalitas dalam arti negatif; ia adalah respons yang niscaya terhadap situasi di mana rasionalitas kalkulatif tidak mungkin beroperasi. Masalahnya, animal spirits bersifat rapuh. Ia bisa runtuh secara tiba-tiba, menyebar seperti wabah, melumpuhkan investasi dan konsumsi secara massal. Ketika ini terjadi—ketika kepercayaan kolektif menguap—mekanisme pasar tidak mampu memulihkan diri sendiri. Fleksibilitas upah dan harga, yang diagungkan oleh teori klasik, justru dapat memperburuk keadaan karena deflasi meningkatkan beban utang riil dan makin menekan ekspektasi.
Di sinilah letak pembenaran filosofis bagi intervensi negara. Bukan karena negara lebih bijak daripada pasar—Keynes sama sekali tidak romantis terhadap birokrasi. Melainkan karena negara adalah satu-satunya aktor yang mampu bertindak ketika semua aktor lain lumpuh. Negara, dengan kapasitas fiskalnya, dapat menciptakan permintaan ketika permintaan swasta lenyap. Negara, dengan horizon waktunya yang melampaui siklus bisnis jangka pendek, dapat berinvestasi ketika investor swasta menimbun likuiditas. Negara, dengan legitimasi demokratisnya, dapat memobilisasi sumber daya kolektif untuk menghadapi bencana bersama.
Ini bukanlah argumen bahwa negara selalu benar—sejarah penuh dengan kegagalan negara, dari perencanaan sentral Soviet hingga proyek mercusuar Orde Baru. Ini adalah argumen bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, ketiadaan negara justru lebih buruk daripada kehadirannya. Seperti kata pepatah, jangan biarkan yang sempurna menjadi musuh dari yang baik. Kritik libertarian terhadap stimulus seringkali jatuh pada kekeliruan ini: dengan menunjukkan kegagalan dan korupsi dalam program pemerintah, mereka menyimpulkan bahwa tidak adanya program pemerintah akan lebih baik. Padahal, yang diperlukan adalah program yang lebih baik dengan pengawasan yang lebih ketat, bukan penghapusan program itu sendiri.
KEMAKMURAN SEBAGAI KERJASAMA LINTAS GENERASI
Salah satu klaim paling kuat dalam narasi anti-stimulus adalah bahwa kemakmuran hanya bisa lahir dari “permintaan konsumen sejati”, bukan dari “sandiwara politik”. Klausul ini membawa kita pada pertanyaan filosofis yang lebih dalam: apakah sebenarnya kemakmuran itu, dan dari mana ia berasal?
Dalam kerangka libertarian, kemakmuran didefinisikan secara ketat sebagai hasil dari pertukaran sukarela di pasar. Nilai suatu barang atau jasa diukur oleh preferensi subyektif konsumen yang diekspresikan melalui kesediaan membayar. Barang publik yang disediakan oleh negara—jembatan, riset dasar, pertahanan, sistem peradilan—dipandang sebagai “artifisial” karena tidak lahir dari mekanisme harga. Dalam logika ini, proyek infrastruktur di daerah terpencil yang tidak akan pernah menghasilkan laba komersial adalah pemborosan, tidak peduli berapa banyak nyawa yang diselamatkan oleh akses ke pasar dan rumah sakit.
Visi ini, meskipun tampak keras dan realistis, sebenarnya sangat sempit dan ahistoris. Ia mengabaikan dimensi fundamental dari kemakmuran manusia: bahwa ia adalah proyek lintas generasi yang tidak bisa direduksi pada transaksi pasar pada titik waktu tertentu. Jalan raya yang menghubungkan desa ke kota mungkin tidak pernah menguntungkan bagi kontraktor yang membangunnya, tetapi ia membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi anak-anak desa yang kini bisa bersekolah, bagi petani yang kini bisa menjual hasil panennya, bagi perawat yang kini bisa mencapai puskesmas. Manfaat-manfaat ini tidak tertangkap dalam kalkulasi harga, bukan karena ia tidak nyata, melainkan karena ia tersebar luas, tidak langsung, dan seringkali baru terwujud satu generasi kemudian.
Amartya Sen, ekonom-filsuf pemenang Nobel, telah lama mengkritik definisi kemakmuran yang sempit dalam teori ekonomi arus utama. Baginya, pembangunan bukanlah sekadar pertumbuhan Produk Domestik Bruto, melainkan perluasan kapabilitas manusia—perluasan dari apa yang dapat dilakukan dan menjadi oleh manusia. Sebuah jembatan tidak hanya menciptakan arus barang; ia menciptakan kapabilitas baru: kapabilitas untuk bepergian, untuk berdagang, untuk bertemu, untuk belajar. Kapabilitas-kapabilitas ini adalah kebebasan substantif, bukan sekadar kebebasan formal untuk melakukan kontrak. Dan kebebasan substantif ini seringkali hanya dapat diwujudkan melalui tindakan kolektif.
Lebih radikal lagi, kita bisa bertanya: dari mana asalnya “permintaan konsumen sejati” yang diagungkan dalam narasi anti-stimulus? Apakah permintaan terhadap telepon pintar, mobil listrik, atau layanan internet sungguh-sungguh “sejati” dalam arti tidak dibentuk oleh kekuatan sosial dan kultural? Ekonomi institusional telah menunjukkan dengan meyakinkan bahwa preferensi konsumen tidaklah eksogen, melainkan dibentuk oleh kerangka kelembagaan, norma sosial, dan—yang penting—investasi kolektif di masa lalu. Pasar sendiri adalah produk dari konstruksi sosial yang melibatkan negara secara fundamental: dari penegakan kontrak hingga standarisasi timbangan, dari undang-undang kepailitan hingga regulasi keselamatan kerja.
Dengan demikian, kontras antara kemakmuran “sejati” yang lahir dari pasar dan kemakmuran “palsu” yang diciptakan negara adalah dikotomi palsu. Keduanya terjalin dalam jaring yang tak terpisahkan. Pasar membutuhkan negara untuk berfungsi, sebagaimana negara membutuhkan pasar untuk menciptakan kesejahteraan. Pertanyaannya bukanlah apakah kita harus memilih pasar atau negara, melainkan bagaimana kita dapat mendesain hubungan di antara keduanya agar menghasilkan keadilan dan kemakmuran yang berkelanjutan.
ROH KORUPSI DAN HANTU KEADILAN
Tentu saja, kritik anti-stimulus tidak bisa sepenuhnya ditampik. Korupsi, kolusi, dan kroniisme adalah realitas yang menggerogoti hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur yang digelembungkan nilainya, kontrak-kontrak yang dimenangkan oleh perusahaan yang mempekerjakan kerabat pejabat, subsidi yang mengalir ke perusahaan besar alih-alih ke rakyat kecil—semua ini adalah luka terbuka dalam tubuh kebijakan publik. Mengabaikan kenyataan ini demi membela peran negara adalah sama naifnya dengan menolak negara sepenuhnya.
Tetapi, dan ini poin krusialnya, solusi terhadap korupsi bukanlah penghapusan total terhadap kemampuan negara untuk membelanjakan uang. Sebab korupsi bukanlah monopoli negara. Pasar, ketika tidak diregulasi dengan baik, juga menghasilkan bentuk-bentuk penindasannya sendiri. Monopoli swasta dapat memeras konsumen lebih kejam daripada birokrat mana pun. Perusahaan tambang dapat menghancurkan lingkungan dan menggusur masyarakat adat tanpa akuntabilitas demokratis. Lembaga keuangan dapat menciptakan krisis sistemik melalui spekulasi yang tidak terkendali. Inilah yang disebut oleh ekonom Karl Polanyi sebagai “setan penggilingan setan” dari pasar yang tidak tertambat (unembedded market): ketika logika pasar menyerbu ranah-ranah kehidupan yang seharusnya dilindungi, ia menghancurkan tatanan sosial dan alam.
Jadi, persoalannya bukanlah negara versus pasar, melainkan bagaimana kita menciptakan institusi-institusi yang akuntabel dan demokratis di kedua ranah tersebut. Negara yang kuat tetapi dikendalikan oleh oligarki akan menghasilkan kroniisme. Pasar yang bebas tetapi didominasi oleh segelintir pemain raksasa akan menghasilkan eksploitasi. Yang kita butuhkan adalah negara yang kuat dan demokratis, pasar yang dinamis dan adil, serta masyarakat sipil yang waspada dan terorganisasi untuk mengawasi keduanya.
Di sinilah letak peran vital dari apa yang disebut oleh sosiolog Michael Burawoy sebagai “masyarakat sipil yang kritis”: gerakan sosial, serikat buruh, organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, pers independen, dan intelektual publik yang berfungsi sebagai anjing penjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dalam stimulus fiskal dapat dilawan bukan dengan menghapus stimulus, melainkan dengan memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Anggaran yang dibuka untuk publik. Proyek-proyek yang diaudit secara independen. Masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Inilah resep institusional untuk memisahkan stimulus dari kroniisme.
MENUJU ETIKA INTERDEPENDENSI
Sekarang, izinkan saya melangkah ke tataran yang lebih visioner. Perdebatan tentang stimulus Keynesian pada akhirnya adalah perdebatan tentang etika sosial: tentang bagaimana kita memahami hubungan antara individu dan komunitas, antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan solidaritas.
Narasi anti-stimulus bertumpu pada etika yang bisa kita sebut sebagai etika atomisme: setiap individu adalah pulau, terpisah dari yang lain, dan hubungan sosial hanyalah kontrak sukarela antara pihak-pihak yang setara. Tidak ada tanggung jawab yang tidak dipilih; tidak ada kewajiban yang tidak dikontrakkan. Dalam etika ini, memberi makan orang lapar adalah tindakan amal yang mulia jika dilakukan secara sukarela, tetapi menjadi pencurian jika dimediasi oleh negara melalui pajak. Kemiskinan adalah kegagalan individu, dan negara tidak berhak mengoreksinya dengan mengambil dari mereka yang “berhasil”.
Etika atomisme ini mungkin terdengar koheren di atas kertas, tetapi ia runtuh ketika berhadapan dengan realitas kehidupan sosial. Sebab manusia tidak memilih untuk dilahirkan. Kita dilemparkan ke dunia ini tanpa persetujuan kita, ke dalam kondisi-kondisi yang tidak kita pilih—kaya atau miskin, kota atau desa, damai atau perang. Kondisi-kondisi awal ini, yang sepenuhnya merupakan produk kebetulan (moral luck dalam bahasa filsuf Bernard Williams), memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap peluang hidup kita. Seorang anak yang lahir di kumuh Jakarta memiliki probabilitas yang sangat berbeda untuk menjadi “warga produktif” dibandingkan anak yang lahir di Menteng, tidak peduli seberapa keras ia bekerja. Etika atomisme, dengan menyangkal tanggung jawab kolektif terhadap kondisi-kondisi awal ini, pada dasarnya menyucikan ketidakadilan struktural dan menyebutnya sebagai hasil dari pilihan bebas.
Alternatif terhadap etika atomisme adalah apa yang saya sebut sebagai etika interdependensi. Etika ini berangkat dari pengakuan bahwa kita semua adalah penerima warisan yang tak terhitung dari generasi sebelumnya dan dari komunitas kita saat ini. Tak seorang pun menciptakan diri sendiri dari ketiadaan. Oleh karena itu, setiap klaim atas hak milik mutlak adalah klaim yang cacat secara moral. Kita berutang kepada komunitas yang membesarkan kita, mendidik kita, menyediakan jalan dan jembatan, melindungi kita dari musuh dan epidemi. Dan utang ini tidak pernah bisa dilunasi sepenuhnya; ia hanya bisa dirawat melalui kontribusi kita kepada generasi berikutnya.
Dalam etika interdependensi, pajak bukanlah pencurian, melainkan iuran keanggotaan dalam komunitas politik. Stimulus Keynesian bukanlah pemborosan, melainkan ekspresi solidaritas dalam masa krisis. Dan negara, meskipun selalu rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, adalah alat yang niscaya untuk mengelola kepentingan bersama yang tidak bisa dikelola oleh pasar.
Ini tidak berarti bahwa kita harus menyerahkan segalanya kepada negara. Etika interdependensi, jika dijalankan dengan konsisten, justru menuntut partisipasi aktif warga dalam mengawasi dan membentuk negara. Sebab jika negara adalah alat kita bersama, maka kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ia digunakan dengan benar. Demokrasi bukanlah sekadar prosedur pemilihan; ia adalah praktik sehari-hari untuk menjaga agar kekuasaan tetap melayani kebaikan bersama.
INDONESIA DAN TANTANGAN KONTEMPORER
Refleksi filosofis yang telah kita lakukan memiliki relevansi yang mendesak bagi Indonesia saat ini. Sebagai negara kepulauan dengan ketimpangan infrastruktur yang ekstrem, Indonesia menghadapi dilema klasik: pasar saja tidak akan pernah membangun jalan di pedalaman Papua, jaringan listrik di pulau-pulau terpencil, atau sistem irigasi di Nusa Tenggara Timur. Return on investment komersial di daerah-daerah ini terlalu rendah untuk menarik modal swasta. Namun tanpa infrastruktur dasar, penduduk di daerah-daerah ini akan terus terperangkap dalam siklus kemiskinan yang tidak bisa diputus oleh “permintaan konsumen sejati” mana pun, karena konsumen yang sejati tidak akan pernah muncul tanpa adanya kapabilitas dasar terlebih dahulu.
Dalam konteks inilah, proyek-proyek strategis nasional—dari Tol Trans-Jawa hingga pembangunan bendungan, dari program listrik desa hingga Palapa Ring—harus dipahami bukan sebagai pemborosan atau kroniisme belaka, meskipun godaan korupsinya nyata dan harus dilawan dengan keras. Proyek-proyek ini adalah investasi dalam kapabilitas kolektif bangsa, yang manfaatnya mungkin tidak terasa dalam satu atau dua tahun, tetapi akan menjadi fondasi bagi kemakmuran generasi mendatang.
Demikian pula, transisi energi hijau yang seringkali dicemooh oleh para kritikus stimulus sebagai “pembangunan panel surya yang lebih mahal dari energi yang dihasilkan” harus dipahami dalam kerangka yang melampaui kalkulasi biaya-manfaat jangka pendek. Perubahan iklim adalah kegagalan pasar terbesar dalam sejarah manusia: biaya emisi karbon tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga pasar tidak bisa memberikan sinyal yang benar. Hanya negara, melalui regulasi, insentif fiskal, dan investasi publik, yang dapat mengoreksi kegagalan ini. Panel surya yang hari ini tampak mahal adalah investasi dalam kurva pembelajaran yang besok akan menurunkan biaya untuk semua orang.
Namun, menerima perlunya peran negara tidak berarti menutup mata terhadap kenyataan pahit korupsi dan inefisiensi. Indonesia memiliki sejarah panjang penyalahgunaan dana publik yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, perjuangan untuk mempertahankan peran negara harus berjalan seiring dengan perjuangan untuk mendemokratisasi dan membersihkan negara. Transparansi radikal dalam pengadaan publik, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, audit sosial oleh organisasi warga, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap koruptor—inilah prasyarat agar stimulus fiskal menjadi alat kemakmuran bersama, bukan alat pengayaan segelintir orang.
PENUTUP: MELAMPAUI POLARISASI
Pada akhirnya, perdebatan tentang stimulus Keynesian bukanlah perdebatan tentang kurva dan koefisien; ia adalah perdebatan tentang siapa kita sebagai manusia dan bagaimana kita ingin hidup bersama. Apakah kita akan menerima metafisika atomisme yang memisahkan kita satu sama lain, yang menyebut solidaritas sebagai pencurian, dan yang menyerahkan nasib bersama pada kekuatan pasar yang buta? Ataukah kita akan membangun etika interdependensi yang mengakui bahwa kita semua adalah pengemban warisan bersama dan penanggung jawab masa depan bersama?
Pandangan dunia libertarian, dengan kemarahan moralnya yang membara dan konsistensi logisnya yang memukau, menawarkan semacam kepastian di tengah dunia yang kompleks. Ia memberikan kita musuh yang jelas (negara) dan pahlawan yang jelas (individu mandiri). Ia adalah mitologi modern yang memikat. Namun seperti semua mitologi, ia menyederhanakan realitas hingga ke titik distorsi. Ia menyembunyikan jaring interdependensi yang memungkinkan “individu mandiri” itu eksis. Ia menyangkal keabsahan tanggung jawab kolektif dengan menyebutnya sebagai paksaan.
Keynesianisme, dipahami secara filosofis dan bukan sekadar teknokratis, menawarkan visi yang lebih jujur dan lebih dewasa tentang kondisi manusia. Ia mengakui bahwa kita tidak mahatahu, bahwa masa depan adalah gelap dan tidak terduga, bahwa pasar bisa gagal secara sistemik, dan bahwa dalam kegelapan itulah kita harus saling bergandengan tangan. Ia menolak baik keyakinan mistik pada tangan tak terlihat maupun keyakinan naif pada perencana mahatahu. Ia hanyalah pengakuan bahwa kebebasan individu yang bermakna hanya mungkin dalam konteks kelembagaan kolektif yang berfungsi, dan bahwa kelembagaan kolektif itu membutuhkan pemeliharaan dan investasi terus-menerus.
Di Indonesia, di mana ketimpangan dan kerentanan masih menjadi wajah keseharian, pilihan ideologis ini memiliki konsekuensi yang sangat konkret. Menolak negara atas nama kemandirian individu, di negeri ini, sama saja dengan menyerahkan mereka yang paling rentan pada belas kasihan kekuatan pasar yang tak peduli. Namun, menyerahkan segalanya pada negara tanpa kontrol demokratis juga berarti mengundang predator politik untuk terus berpesta. Jalan tengah yang sesungguhnya—bukan kompromi yang lunak, melainkan sintesis yang keras—adalah negara yang kuat dan pasar yang dinamis, keduanya diawasi oleh masyarakat sipil yang terorganisasi.
Kemakmuran tidak pernah diciptakan dari ketiadaan, benar. Tetapi ia juga tidak pernah diciptakan sendirian. Ia adalah produk kerjasama lintas generasi, buah dari investasi kolektif dalam infrastruktur, pengetahuan, dan institusi. Ia adalah hasil dari keberanian untuk bertindak bersama ketika individu-individu tidak bisa bertindak sendiri. Dan ia mensyaratkan etika yang mengakui utang kita kepada masa lalu dan tanggung jawab kita kepada masa depan. Di luar dikotomi pasar versus negara, di luar oposisi antara individu dan kolektivitas, terdapat medan etis yang lebih luas: medan di mana kita saling mengakui sebagai sesama pengelana dalam ketidakpastian, yang keselamatannya terjalin satu sama lain. Di medan inilah, perdebatan tentang stimulus Keynesian menemukan maknanya yang paling dalam—dan di medan inilah, masa depan Indonesia akan ditentukan.
