JATIMRAYA.COM – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus memperkuat peran diplomasi investasi sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, kementerian menggelar kegiatan Penyusunan Bahan Posisi Perjanjian Investasi Internasional bersama berbagai pemangku kepentingan di Kota Malang, Kamis (16/10).
Kegiatan bertema “Diplomasi Investasi dalam Peningkatan Realisasi Investasi” ini menghadirkan Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai pembicara kunci.
Dalam sambutannya, Prof. Tirta menegaskan bahwa diplomasi investasi kini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Investasi merupakan bagian integral dari diplomasi ekonomi. Perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk peran aktif insan pers untuk menyampaikan program dan mengawal perizinan agar publik semakin tahu serta terlibat mendukung,” ujarnya.
Menurutnya, diplomasi investasi berperan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang ditandatangani selaras dengan kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan realisasi investasi di Indonesia.
Salah satu langkah konkret adalah penyelesaian perjanjian Indonesia–Canada CEPA yang telah ditandatangani pada akhir September lalu. Perjanjian tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dari Kanada ke Indonesia, khususnya di sektor industri dan energi terbarukan.
Prof. Tirta menjelaskan bahwa penyusunan bahan posisi perjanjian investasi internasional menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam setiap perundingan internasional agar perjanjian yang dihasilkan mampu mendorong realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Acara ini diisi dengan diskusi panel yang dipandu oleh Dr. Rini Setiani Sutrisno Modouw, Direktur Kerja Sama Bilateral Kementerian Investasi, dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN (Persero), serta akademisi Universitas Brawijaya.
Panel membahas isu-isu strategis, antara lain, formulasi bahan posisi perjanjian investasi internasional, kontribusi jaminan sosial bagi tenaga kerja domestik dan asing, potensi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), dan peran perjanjian investasi di tengah dinamika ekonomi global.
Deputi Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, drg. Faizal Rachman, MH.Kes., AAK., CRGP., menegaskan pentingnya perlindungan sosial dalam mendukung investasi berkelanjutan.
“Jaminan sosial bukan hanya pelindung bagi pekerja, tetapi juga instrumen mitigasi risiko dan jaminan keberlangsungan investasi melalui tenaga kerja yang produktif dan bermartabat,” ujarnya.
Sementara itu, Daniel Karmel Fernando Tampubolon, S.T., M.E.M., Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), memaparkan potensi besar investasi di sektor energi hijau. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Investasi dan PT PLN (Persero) tentang penyediaan tenaga listrik dan percepatan investasi di sektor ketenagalistrikan.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, para pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, asosiasi, serta 100 mahasiswa dari berbagai universitas di Malang, seperti Universitas Brawijaya, Binus University, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ma Chung, dan Universitas Islam Malang.
Kehadiran mahasiswa dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda akan peran strategis diplomasi investasi internasional dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Di akhir acara, Prof. Tirta menegaskan kembali komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, “Diplomasi investasi harus menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional diterjemahkan menjadi realisasi investasi nyata di lapangan. Penyusunan bahan posisi yang melibatkan seluruh stakeholder akan memperkuat daya tawar Indonesia di forum global.”
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam memperkuat diplomasi investasi Indonesia. Tujuannya bukan sekadar menarik modal asing, tetapi memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. (Sap/Rf)
