Kemnaker Ajak Stakeholder Ketenagakerjaan Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 6 Juli 2024 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (foto: humas kemnaker)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (foto: humas kemnaker)

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh untuk terus bersama-sama dengan pemerintah melakukan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Mari kita terus gaungkan dan terapkan zero tolerance for sexsual harassment and sexual violence (tidak ada toleransi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan seksual),” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Dirjen Putri mengatakan hal tersebut saat membuka acara Dialog dan Edukasi Penerapan Kesetaraan, Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, dan Sosialisasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Langkat, Sumatera Utara, Jumat (5/7/2024).

Dirjen Putri mengatakan bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja tidak hanya terkait dengan materi atau uang, seperti Upah Minimum dan THR, tetapi juga bagaimana agar di tempat kerja tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual.

“Uang itu penting, tapi saya harus terus mengedukasi kepada seluruh pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah bahwa yang namanya kesejahteraan pekerja itu, di atas uang ada berbagai hal lagi yang patut diperjuangkan, di antaranya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai sektor usaha, terutama di industri padat karya yang didominasi oleh pekerja perempuan dengan pendidikan rendah.

“Ketidakmampuan untuk menolak, untuk mengadu, ketergantungan supaya kontrak kerja diperpanjang, akhirnya pekerja perempuan diam atau tidak melawan saat menjadi korban pelecehan. Itu fakta-fakta yang sering terjadi,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa Kemnaker sendiri telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai upaya mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, di antaranya Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Dalam Kepmenaker tersebut mewajibkan perusahaan untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang beranggotakan dari unsur manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja atau
SP/SB.

“Jadi Satgas ini yang melindungi dan membawanya ke kepolisian kalau ada pekerja yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, kenapa ke kepolisian, karena Kepmenaker ini berharmoni dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana Undang-Undang ini mengatakan bahwa pelaku pelecehan atau kekerasan seksual bisa dipidanakan,” ucapnya.

Berita Terkait

Menko PMK Muhadjir Effendy: Keutuhan Bangsa Negara Sangat Ditentukan Ibu dan Anak
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP
Di Forum Muhammadiyah, LaNyalla Sampaikan Pentingnya Tekad Bersama Hadapi Tantangan ke Depan yang Lebih Berat
Menko Muhadjir Berikan Apresiasi Terhadap Keberhasilan Pasar Yosomulyo Pelangi
Ada Insiden Penembakan Donald Trump, Begini Respons Istana Jakarta Terkait Pengamanan Presiden Jokowi
Kemenko PMK Prof Warsito Tekankan Pemerintah Daerah dan Stakeholders Perkuat Peran Fungsi Museum
Menaker Tegaskan Pemerintah Implementasikan Transformasi BLK Melalui 6R Saat Resmikan Satpel Pelatihan Vikasi dan Produktivitas Batam
Sasar Nasabah Industri, BTN Kunjungi Kadin Jatim
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 20:31 WIB

Pemdes Trompoasri Gelar Ruwatan Desa dengan Santuni Anak Yatim dan Dhuafa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 21:48 WIB

Sebuah Bangunan Calon Hotel dan Mall ‘Luwes’ di Madiun Terbakar

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:11 WIB

Plt Bupati Subandi Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih untuk Merayakan HUT RI ke -79

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:33 WIB

Majukan Pendidikan Usia Dini, Plt Ketua TP PKK Sidoarjo Lakukan Kunjungan ke TK Pembina Negeri Sedati dan TK PAUD Pulungan

Jumat, 19 Juli 2024 - 17:42 WIB

Satpolairud Polresta Sidoarjo dan Lantamal V Surabaya Wujudkan Kondusifitas Kamtibmas di Kawasan Pesisir

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:28 WIB

Warga Ponorogo Temukan Sesosok Mayat dalam Kondisi Membusuk di Desa Karangjoho

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:22 WIB

Kejaksaan Negeri Sidoarjo Berikan Santunan Anak Yatim dan Do’a Bersama dalam Peringatan HBA ke-64

Kamis, 18 Juli 2024 - 16:25 WIB

Santri dan Siswa Sekolah Antusias Ikuti ‘Ngaji Jurnalistik Santri’ 2024 yang di Gelar PWI Sidoarjo

Berita Terbaru