Oleh: Hadipras
“Kelas menengah bukan sekedar angka statistik. Ia adalah denyut nadi ekonomi sekaligus peredam getar politik. Ketika ia robek, seluruh bangsa akan berdarah.”
JATIMRAYA.COM – Dalam rentang lima tahun terakhir (2019-2024), struktur sosial kita mengalami guncangan hebat. Indonesia telah kehilangan 9,48 juta jiwa dari barisan kelas menengahnya. Kondisi ini kian mengkhawatirkan dengan proyeksi Mandiri Institute yang mencatat tambahan 1,1 juta jiwa lagi yang turun kelas pada tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara akumulatif, 10,58 juta jiwa telah “longsor” dari zona nyaman mereka. Mereka tidak pindah ke luar negeri, tidak pula naik kelas. Mereka terjerembap ke jurang ‘Aspiring Middle Class’ yang rapuh, bahkan terperosok ke lembah “rentan miskin” yang dingin. Fenomena ini bukanlah buah dari kemalasan masyarakat. Sebaliknya, kita sedang menyaksikan mesin ekonomi yang seharusnya menjadi eskalator mobilitas vertikal, kini justru berbalik menghantam.
Deindustrialisasi dini menjadi biang keladinya. Pabrik-pabrik tutup atau memilih angkat kaki. Akibatnya, sektor formal menyusut tajam, sementara sektor informal membengkak hingga 85 juta orang dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp2 juta per bulan—sebuah angka yang jauh dari kata layak untuk menjaga martabat kelas menengah.
Luka ini paling pedih dirasakan oleh Milenial akhir dan Gen Z. Mereka adalah generasi yang dipersenjatai gelar akademik dan literasi digital tinggi, namun kini harus berdiri di antrean panjang pekerjaan yang kian “gaib”. Mereka terjebak dalam fenomena ‘jobless growth’—ekonomi tumbuh, namun gagal menciptakan lapangan kerja formal. Alih-alih menjadi manajer atau teknokrat, banyak dari mereka terpaksa “mengungsi” menjadi kurir atau pengemudi daring demi menyambung napas. Bagi mereka, janji manis “Indonesia Emas” mulai terdengar seperti fatamorgana di tengah gurun ketidakpastian.
Memulihkan kelas menengah memerlukan keberanian eksekusi, bukan sekadar orasi yang menghibur. Berikut adalah enam resep yang menuntut perhatian serius:
1. Menghidupkan Pabrik, Bukan Sekadar Menghias Angka. Kita terlalu sibuk dengan proyek mercusuar yang “kinclong” di atas kertas, namun abai pada rintihan industri kecil-menengah. Revitalisasi industri padat karya harus menjadi prioritas nasional melalui kredit investasi bunga rendah dan penghentian banjir produk impor ilegal. Pabrik adalah tangga paling logis bagi kaum muda untuk naik kelas secara bermartabat.
2. Membangun Wirausaha, Bukan Memelihara Ketergantungan. Kita perlu program kewirausahaan massal yang serius, yang dipersenjatai dengan pelatihan manajemen berbasis data dan akses terhadap modal murah. Kelas menengah harus lahir dari kemandirian dan daya saing yang tumbuh di tengah pasar domestik yang bergairah, didukung oleh insentif pajak yang nyata bagi pelaku usaha kecil-menengah. Jangan lagi mengandalkan bansos atau hibah yang kerap beraroma money politic; cara-cara seperti itu hanya memperpanjang napas kemiskinan tanpa memberikan tenaga untuk berdiri tegak.
3. Menyederhanakan Birokrasi: Pangkas Meja, Bukan Tambah Kursi. Di saat rakyat sedang dalam mode bertahan hidup (survival), birokrasi jangan justru menjadi beban. Pangkas regulasi yang tumpang tindih. Jadikan ‘Ease of Doing Business’ sebagai kenyataan di lapangan, bukan sekedar laporan administratif yang disodorkan ke meja pimpinan.
4. Kedaulatan Pasar Dalam Negeri. Pasar domestik kita adalah anugerah, jangan dibiarkan menjadi mangsa barang impor murah. Kebijakan hilirisasi harus diperluas hingga ke sektor konsumsi agar produsen lokal mampu membayar gaji layak bagi para lulusan baru yang kini kehilangan arah.
5. Sinkronisasi Pendidikan dan Realitas Industri Banyak lulusan perguruan tinggi tak terserap karena keahlian mereka tidak “kawin” dengan kebutuhan zaman. Kita butuh penguatan vokasi yang relevan agar pendidikan menghasilkan kemahiran, bukan sekadar memproduksi ijazah.
6. Mullikan Kepercayaan (Trust). Kepercayaan adalah modal sosial tertinggi. Saat ini, modal sedang “parkir” karena ketidakpastian hukum. Kepercayaan lahir dari kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan yang jujur mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.
Banyak kajian menunjukkan bahwa pasca-pandemi (2020-2022), pemerintah seharusnya sigap dan konsisten mengambil langkah pemulihan. Industri seharusnya dijaga agar tidak kolaps dengan upaya *at all cost*, bukannya sibuk dengan gonjang-ganjing politik kekuasaan. Memasuki tahun 2024-2025, situasi kian berat tersedot gravitasi ekonomi, sangat kontras dengan Vietnam yang justru fokus menumbuhkan ekosistem industri baru.
Nasi sudah jadi bubur. Sembari menunggu tangan-tangan kekuasaan bergerak menyulam kembali robekan sosial ini, marilah kita tetap bersyukur. Bersyukurlah karena sistem kekuasaan kita sangat kreatif dalam urusan terminologi.
Saat 10,58 juta orang jatuh menuju miskin, kita tidak menyebutnya sebagai “kegagalan sistem”, melainkan “dinamika mobilitas sosial”. Ketika para sarjana Gen Z mengantre jadi ‘driver’ daring, kita menyebutnya “ekonomi berbagi” atau “fleksibilitas kerja”.
Mungkin benar, kita tidak butuh industri yang kuat atau kebijakan yang waras. Cukuplah kita perbanyak jabatan wakil menteri agar semua faksi mendapat jatah kursi, perumit birokrasi hingga menyerupai labirin yang artistik, dan teruskan hobi impor barang apa saja—bila perlu, impor juga rasa malu.
Sebab, selama kita masih bisa berswafoto di depan proyek mercusuar sambil menahan lapar, bukankah itu sudah cukup untuk menjaga indeks kebahagiaan kita di angka-angka statistik yang indah? Mari kita dukung politik kekuasaan yang “keras kepala” ini: biarkan kelas menengah terus merosot sampai mereka benar-benar menjadi “kelas bawah” yang paling atas. Dengan begitu, pemerintah tak perlu lagi pusing memikirkan siapa yang harus dipajaki dan siapa yang harus dikasihani.
