Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Di sebuah sudut Kabupaten Blora, kita menyaksikan anomali ekonomi yang menyayat hati: petani tebu terpaksa menggalang dana untuk menyelamatkan industri negara: pabrik gula.
Fenomena ini bukan sekedar kegagalan teknis, melainkan sinyal deindustrialisasi dini yang menghimpit kelas menengah dan pekerja sektor agribisnis kita. Tidak mengherankan jika fenomena semacam ini diberbagai jenis industri padat karya akhirnya melahirkan gelombang penurunan kelas menengah yang nota bene pekerja formal, yang selama 2019-2025 sudah merosot 10,54 jt jiwa turun kelas jadi pekerja informal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam obrolan warung kopi, ini adalah cermin dari fenomena rezim kekuasaan yang tampaknya sedang lebih sibuk bersaing dan memperkokoh benteng kekuasaan, daripada turun tangan mengurus ekonomi riil yang sedang bermasalah. Ketika energi elite habis untuk mengamankan posisi dan pengaruh, urusan pipa boiler yang bocor atau nasib ribuan buruh dan petani seperti kasus PG Blora dianggap sebagai gangguan kecil di pinggiran kekuasaan.
Krisis ini bermula dari pengumuman sepihak manajemen PG Gendhis Multi Manis (GMM) pada 25 September 2025 yang menghentikan operasional giling karena kebocoran boiler. Hanya berselang sehari, 26 September 2025, api protes mulai menyala. Para petani yang tebunya telantar di ladang tidak punya pilihan selain turun ke jalan, memulai rangkaian aksi panjang yang bertahan hingga hari ini.
Sepanjang 1 hingga 20 Oktober 2025, kantor DPRD Blora menjadi saksi bisu tuntutan rakyat. Puncaknya pada 20 Oktober, puluhan petani mendesak solusi konkret atas macetnya mesin yang menjadi urat nadi ekonomi mereka. Namun, birokrasi yang lambat dan pengabaian terhadap teknis pabrik justru membuat situasi kian membusuk.
Pemerintah tampak begitu sigap mempromosikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, namun lalai merawat mesin yang sebenarnya memberi makan rakyat. Ketika energi negara terserap untuk megaproyek masa depan, ribuan petani di Blora justru kehilangan masa kini mereka.
Keputusasaan mencapai titik didih pada 2 April 2026. Sebanyak 200 truk mengepung Alun-Alun Blora dalam aksi massa terbesar, menuntut hak untuk bekerja dan swasembada yang bukan sekedar slogan. Merasa suara mereka terus diabaikan oleh Bulog dan pemerintah pusat, para petani melakukan tindakan simbolis sekaligus tragis pada 13 April 2026: mereka mengumpulkan donasi hingga Rp 600 juta untuk membeli pabrik itu sendiri. Sebuah gugatan moral bagi negara yang seolah tak mampu membiayai perbaikan pipa bocor.
Nasib petani Blora adalah cermin dari sektor manufaktur kita secara luas yang ironisnya dalam berbagai kesempatan pemerintah menyatakan sektor industri tumbuh bagus PMI (Purchasing Manager’s Index) diatas 50 poin.
Saat hampir bersamaan raksasa seperti Sritex tumbang akibat regulasi impor yang tidak konsisten, kelas menengah kita sedang kehilangan tangga mobilitas sosialnya. Kita terjepit di antara upah minimum yang sulit dipenuhi industri padat karya dan daya tarik Vietnam yang menawarkan efisiensi biaya pesangon serta stabilitas kebijakan.
Kita menyaksikan disparitas yang menyakitkan: beban PHK di Indonesia 240% lebih tinggi dari negara tetangga
Angka 240% tersebut merujuk pada perbandingan biaya pesangon (severance cost).
Beban finansial yang harus disiapkan perusahaan di Indonesia menjadi 2,4 kali lipat atau 240% lebih mahal daripada yang harus dikeluarkan perusahaan di Vietnam atau Kamboja untuk kasus PHK yang serupa
Angka 240% ini adalah data krusial bahwa regulasi kita saat ini justru menjadi “pedang bermata dua”. Di satu sisi ingin melindungi pekerja, namun di sisi lain biaya yang terlampau tinggi ini malah memicu deindustrialisasi karena perusahaan padat karya lebih memilih hengkang ke negara tetangga yang bebannya jauh lebih ringan.
Sementara investasi justru lari ke luar karena birokrasi kita terlalu sibuk dengan urusan administratif ketimbang penguatan industri domestik.
Kisah dari Blora hingga krisis tekstil nasional adalah peringatan keras. Jika pemerintah terus asyik dengan janji-janji akbar dan proyek prestise sambil membiarkan denyut nadi ekonomi rakyat berhenti satu per satu, maka deindustrialisasi bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan.
Para petani tebu telah menunjukkan “kemandirian” yang dipaksakan lewat donasi Rp 600 juta. Kini bolanya ada di tangan pemerintah: apakah akan terus membiarkan rakyat berjuang sendiri menyelamatkan industri, atau mulai serius membenahi fondasi ekonomi yang sedang keropos ini?
