Oleh: Tri Prakoso, SH.,M.HP (WKU Bidang Migas Kadin Jatim)
JATIMRAYA.COM – ADA sebuah paradoks yang menganga lebar dalam wajah pembangunan Indonesia hari ini. Di satu sisi, negara berbicara lantang tentang investasi, hilirisasi, industrialisasi, kemudahan berusaha, dan transformasi ekonomi. Pemerintah membangun sistem perizinan digital, memperkenalkan Online Single Submission (OSS), menyederhanakan regulasi, dan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi paling menjanjikan di Asia. Namun di sisi lain, sebagian besar pelaku usaha justru merasakan bahwa hambatan terbesar dalam berusaha tidak selalu datang dari pasar, pesaing, teknologi, atau modal—melainkan dari ketidakpastian ketika berhadapan dengan mesin negara sendiri.
Ketidakpastian itu muncul dalam berbagai bentuk yang saling bertautan: tumpang tindih regulasi, perbedaan tafsir antarinstansi, proses administrasi yang bertele-tele, pemeriksaan berulang, surat klarifikasi yang tidak selalu mudah dipahami maksud dan tujuannya, serta relasi kuasa yang timpang antara pelaku usaha dan aparatur negara. Secara formal, negara memang berhak mengawasi. Tidak ada kegiatan usaha yang boleh dibiarkan berjalan tanpa kepatuhan terhadap hukum, lingkungan, tata ruang, pajak, keselamatan kerja, dan kepentingan publik. Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya pengawasan, melainkan pada bagaimana pengawasan itu dilakukan: apakah transparan, proporsional, akuntabel, dan—yang terpenting—dapat diprediksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sinilah pertanyaan mendasar muncul dan terus menghantui: mengapa negara yang secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara hukum (rechstaat) sering kali belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa aman bagi pelaku usaha? Mengapa pemerintah tampak kuat dan penuh percaya diri ketika membuat kebijakan di Jakarta, tetapi sering tampak lemah dan gamang ketika harus memastikan seluruh aparatnya di seluruh pelosok negeri menjalankan kebijakan itu secara konsisten? Apakah ini bentuk keabaian negara, ataukah gejala yang lebih dalam: lemahnya kapasitas kelembagaan, fragmentasi birokrasi, dan belum operasionalnya Pancasila sebagai etika penyelenggaraan negara yang hidup?
Sejumlah indeks global memberikan sinyal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Global Peace Index (GPI) mengukur tingkat kedamaian suatu negara berdasarkan konflik domestik dan internasional, keamanan masyarakat, dan tingkat militerisasi. Sementara itu, Worldwide Governance Indicators (WGI) dari Bank Dunia mengukur dimensi-dimensi krusial seperti efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, supremasi hukum (rule of law), dan kontrol terhadap korupsi. Data SERUJI yang menyebut bahwa Indonesia tidak termasuk dalam 50 negara teraman untuk investasi—sementara Malaysia justru masuk—bukanlah vonis tunggal yang harus ditelan mentah-mentah. Namun ia memberi sinyal penting yang tidak boleh diabaikan: investor global tidak hanya mencari pasar yang besar, tetapi juga negara yang dapat diprediksi, yang birokrasinya bekerja dalam koridor kepastian, dan yang aparaturnya tidak menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri.
Indonesia memang memiliki modal besar: pasar domestik dengan hampir 280 juta penduduk, sumber daya alam melimpah, tenaga kerja yang luas dan muda, serta posisi geopolitik strategis di jantung Asia Tenggara. Tetapi semua keunggulan itu dapat melemah, bahkan kehilangan daya tariknya, jika tidak ditopang oleh kepastian hukum. Dalam ekonomi modern, modal tidak hanya bergerak menuju keuntungan; ia juga bergerak menuju kepastian. Pajak yang tinggi masih dapat dihitung dan dimasukkan dalam kalkulasi bisnis. Biaya produksi yang mahal masih dapat dinegosiasikan melalui efisiensi. Tetapi ketidakpastian hukum sangat sulit dikalkulasi. Ia menjadi biaya tersembunyi (hidden cost) yang menggerogoti keberanian berinvestasi, menciptakan premi risiko yang tinggi, dan pada akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Penyaluran Migas Bersubsidi: Potret Ketidakpastian di Sektor Yang Paling Diawasi
Untuk memahami betapa akutnya persoalan ketidakpastian hukum ini, kita perlu menukik ke sebuah contoh konkret yang sangat relevan dan sedang berlangsung: para penyalur bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram. Mereka adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen LPG 3 kg, dan Pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka adalah tulang punggung distribusi energi bersubsidi yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Dan ironisnya, mereka adalah potret paling sempurna dari paradoks negara hukum Indonesia.
Setiap tahun, para penyalur migas bersubsidi ini menjalani audit dan pengawasan yang sangat ketat dari berbagai institusi negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan dan kepatuhan mereka. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) mengawasi aspek teknis dan operasional. Inspektorat Jenderal Migas melakukan pengawasan internal. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan turut mengawasi dari sisi fiskal. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengaturan dan pengawasan distribusi. Belum lagi pengawasan dari pemerintah daerah, dinas perindustrian dan perdagangan, serta aparat terkait lainnya.
Daftar pengawas ini begitu panjang. Begitu banyak institusi negara yang memiliki mandat, kewenangan, dan sumber daya untuk memastikan bahwa penyaluran migas bersubsidi berjalan sesuai aturan. Jika mengikuti logika formal, para penyalur ini seharusnya menjadi sektor yang paling “bersih” dan paling terlindungi dari ketidakpastian hukum. Mereka sudah diaudit, diperiksa, diawasi, dan diverifikasi oleh negara sendiri. Data mereka tercatat, distribusi mereka termonitor, dan kepatuhan mereka dievaluasi secara berkala.
Namun realitas berkata lain. Justru karena mereka adalah penyalur migas bersubsidi—yang menangani komoditas yang sangat sensitif secara politik dan ekonomi—mereka menjadi sasaran empuk bagi praktik intimidasi birokratis. Surat permintaan klarifikasi dari Aparat Penegak Hukum (APH) terus berdatangan. Alasannya bisa bermacam-macam: dugaan penyimpangan distribusi, ketidaksesuaian administrasi, pelanggaran regulasi teknis, atau bahkan tuduhan yang lebih serius seperti penyalahgunaan subsidi. Surat-surat ini seringkali dikemas dengan bahasa hukum yang mengancam, menyebutkan pasal-pasal pidana dengan ancaman hukuman penjara yang panjang, dan menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa.
Yang membuat situasi ini semakin paradoksal adalah kenyataan bahwa para penyalur ini sudah diawasi oleh begitu banyak institusi. Jika BPK, Dirjen Migas, Irjen Migas, Irjen Kementerian Keuangan, dan BPH Migas telah melakukan audit dan pengawasan, lalu apa sebenarnya yang masih perlu diklarifikasi oleh APH? Apakah pengawasan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut tidak cukup kredibel? Ataukah justru terjadi tumpang tindih kewenangan yang menciptakan ruang bagi aparat untuk mengeksploitasi ketidakjelasan batas-batas pengawasan?
Inilah wajah sesungguhnya dari fragmentasi birokrasi yang tidak terkoordinasi. Setiap institusi merasa memiliki mandat dan dasar hukum untuk melakukan pengawasan. Setiap aparat merasa sedang menjalankan tugas dan kewenangannya. Tetapi bagi para penyalur, keseluruhan proses ini terasa sebagai negara yang berlapis-lapis, tidak sinkron, dan sulit diprediksi. Mereka harus melayani banyak “mata” pengawas, namun tidak ada satu pun yang memberikan kepastian bahwa setelah diaudit dan diverifikasi, mereka akan bebas dari ancaman surat klarifikasi.
Bagi para penyalur migas bersubsidi ini, pilihannya sangat terbatas. Menghadapi proses klarifikasi dari APH—meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah—sudah merupakan hukuman tersendiri. Waktu, energi, reputasi, dan biaya hukum yang harus dikeluarkan sangat besar. Belum lagi dampak psikologis dari ancaman pidana yang membayangi. Maka, banyak di antara mereka yang memilih jalur “damai dengan syarat tertentu”—sebuah eufemisme yang sudah dipahami secara luas sebagai transaksi ekonomi untuk menghentikan proses hukum.
Di sinilah ironi mencapai puncaknya: negara yang telah mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk mengawasi penyaluran subsidi justru menciptakan kondisi di mana para penyalurnya hidup dalam ketidakpastian permanen. Subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil berubah menjadi “komoditas ketakutan” yang dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum yang memiliki kewenangan. Dan para penyalur—yang notabene adalah mitra negara dalam mendistribusikan energi bersubsidi—justru menjadi korban dari sistem pengawasan yang seharusnya melindungi mereka.
Leviathan Yang Tercerai-Berai: Ketika Negara Kehilangan Koherensi
Fenomena yang menimpa para penyalur migas bersubsidi ini bukanlah kasus isolatif. Ia adalah manifestasi dari persoalan yang jauh lebih fundamental dan sistemik. Ia adalah cermin dari apa yang terjadi di hampir semua sektor usaha di Indonesia: negara yang tampak kuat dan koheren di permukaan, namun sebenarnya tercerai-berai dalam praktiknya.
Max Weber membantu kita memahami akar dari paradoks ini. Birokrasi modern, dalam konsepsi Weber, lahir sebagai bentuk organisasi rasional yang menggantikan kekuasaan tradisional dan patrimonial. Ia bekerja melalui aturan yang jelas, hierarki yang terdefinisi, jabatan yang terpisah dari individu, dan prosedur yang terstandarisasi. Birokrasi modern adalah mesin yang beroperasi sine ira et studio—tanpa kebencian dan tanpa keberpihakan.
Namun Weber juga memperingatkan tentang bahaya iron cage—sangkar besi birokrasi. Ketika prosedur menjadi tujuan pada dirinya sendiri, ketika rasionalitas formal mengalahkan rasionalitas substantif, birokrasi kehilangan roh pelayanannya. Negara tampak tertib di atas kertas, tetapi terasa dingin, lamban, dan menekan bagi warga yang berinteraksi dengannya.
Dalam konteks penyalur migas bersubsidi, sangkar besi itu tampak dengan sangat jelas. Setiap risiko dijawab dengan pengawasan baru. Setiap pengawasan melahirkan dokumen baru. Setiap dokumen membuka ruang tafsir baru. Dan setiap tafsir menciptakan titik temu baru antara pelaku usaha dan aparat. Semakin banyak titik temu yang tidak transparan, semakin besar pula ruang ketidakpastian. Birokrasi yang semula dirancang untuk menertibkan justru berubah menjadi labirin yang melelahkan dan menakutkan.
Michel Foucault memberikan perspektif yang lebih tajam. Kekuasaan modern, kata Foucault, tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka dan spektakuler. Ia bekerja secara halus dan menyebar melalui dokumen, surat, arsip, pemeriksaan, klasifikasi, dan klarifikasi. Surat dari negara bukan sekadar kertas; ia adalah ekspresi dari kuasa yang tak kasat mata. Ketika seorang penyalur LPG 3 kg menerima surat klarifikasi dari APH, relasinya dengan negara tidaklah setara. Negara memiliki kewenangan untuk memanggil, meminta dokumen, memeriksa, dan memberi sanksi—bahkan sanksi pidana. Karena itu, semakin besar kewenangan negara, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjelaskan dasar tindakannya secara terang, proporsional, dan akuntabel.
Dalam negara hukum yang sehat, surat klarifikasi atau pemeriksaan administratif harus memiliki standar yang ketat: dasar hukum yang jelas dan tidak multitafsir, ruang lingkup yang terbatas dan spesifik, bahasa yang tidak intimidatif, tenggat waktu yang wajar, dan tersedianya mekanisme keberatan yang efektif. Tanpa standar-standar ini, instrumen yang sah secara formal dapat dengan mudah berubah menjadi alat teror administratif. Hukum tidak cukup hanya legal; ia harus beradab, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan substantif.
Negara Hukun Pancasila: Ideologi Yang Belum Operasional
Di sinilah Negara Hukum Pancasila seharusnya tampil sebagai jawaban. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun perlu ditekankan bahwa Indonesia bukan sekadar negara hukum prosedural yang hanya mementingkan formalitas dan kepatuhan administratif. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila—sebuah fondasi filosofis yang menempatkan nilai-nilai luhur sebagai roh penyelenggaraan negara.
Artinya, hukum tidak boleh menjadi mesin dingin yang hanya mengejar kepatuhan administratif tanpa peduli pada keadilan dan kemanusiaan. Hukum harus memuat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai amanah moral dan integritas; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai penghormatan terhadap martabat setiap warga negara; Persatuan Indonesia sebagai semangat koordinasi dan sinergi nasional; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan sebagai penggunaan kewenangan secara arif dan bijaksana; dan Keadilan Sosial sebagai tujuan akhir dari seluruh proses hukum.
Jika Pancasila benar-benar menjadi sistem operasi negara, maka aparatur tidak boleh memandang jabatan sebagai ruang kuasa yang dapat digunakan sewenang-wenang, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha—termasuk para penyalur migas bersubsidi yang telah diaudit dan diawasi oleh banyak institusi—tidak boleh diperlakukan sebagai objek kecurigaan permanen, melainkan sebagai mitra negara yang berhak memperoleh kepastian dan perlindungan. Pengawasan tidak boleh menjadi teror administratif yang melelahkan dan menakutkan, melainkan mekanisme tertib yang jelas, terukur, dan terkoordinasi.
Namun problem paling mendasar Indonesia adalah jarak yang lebar antara ideologi dan institusi, antara cita-cita dan operasionalisasi. Pancasila masih sering hidup dalam pidato, upacara, dan slogan, tetapi belum sepenuhnya turun menjadi standar pelayanan, indikator kinerja, sistem pengawasan, dan mekanisme sanksi yang konkret. Nilai Ketuhanan belum sepenuhnya menjadi integritas birokrasi yang menolak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Nilai Kemanusiaan belum sepenuhnya menjadi pelayanan publik yang beradab dan menghormati hak-hak warga. Nilai Keadilan Sosial belum sepenuhnya menjadi kepastian hukum yang melindungi semua pelaku ekonomi, termasuk UMKM, koperasi, dan penyalur energi bersubsidi yang rentan terhadap kompleksitas regulasi.
Melampaui Narasi “Oknum”: Membaca Struktur Ketidakberdayaan
Akar persoalan ini tidak cukup dan tidak boleh dijelaskan dengan istilah “oknum” semata. Tentu, setiap penyimpangan harus dibuktikan secara individual, dan tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh institusi. Banyak aparat yang bekerja profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga menjadi korban dari stigma yang diciptakan oleh segelintir rekan mereka yang menyalahgunakan wewenang.
Tetapi jika keluhan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, jika ketidakpastian muncul di banyak sektor dan wilayah, jika para penyalur migas bersubsidi yang sudah diaudit BPK, Dirjen Migas, Irjen Migas, Irjen Kementerian Keuangan, dan BPH Migas masih tetap menjadi sasaran surat klarifikasi—maka masalahnya bukan semata-mata moral individu. Ia adalah masalah desain kelembagaan. Ia adalah masalah struktur yang memungkinkan, bahkan mendorong, terjadinya penyimpangan.
Istilah “oknum” sering kali menjadi bahasa yang nyaman untuk menghindari pembacaan struktural terhadap persoalan. Seolah-olah institusi selalu baik, hanya individunya yang menyimpang. Padahal, penyimpangan sering tumbuh subur justru karena sistem memberi ruang: regulasi terlalu banyak dan tumpang tindih, diskresi terlalu luas tanpa batasan yang jelas, pengawasan internal lemah atau tidak independen, data tidak terintegrasi antarinstansi, sanksi tidak konsisten dan tebang pilih, serta mekanisme pengaduan tidak dipercaya oleh publik. Negara yang dewasa tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memperbaiki struktur yang memungkinkan pelanggaran terjadi secara berulang.
Di sinilah konsep principal-agent problem menjadi relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Pemerintah pusat sebagai principal dapat membuat kebijakan pro-investasi yang modern dan progresif. Tetapi para pelaksana di lapangan—kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawas, dan penegak hukum—adalah agents yang memiliki mandat, budaya organisasi, insentif, dan interpretasi masing-masing. Semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar risiko kebijakan berubah bentuk ketika sampai ke lapangan. Negara tampak satu dan koheren dalam pidato presiden, tetapi terpecah dalam praktik di lapangan.
Fragmentasi kewenangan memperparah keadaan. Satu usaha—seperti SPBU atau agen LPG 3 kg—dapat memperoleh izin melalui sistem digital, tetapi masih harus berhadapan dengan pengawasan dari banyak institusi: tata ruang, lingkungan, pajak, retribusi, keselamatan kerja, pengawasan sektoral, dan interpretasi pemerintah daerah. Setiap instansi merasa memiliki dasar hukum untuk mengawasi. Setiap pejabat merasa sedang menjalankan mandat yang sah. Tetapi bagi pelaku usaha, keseluruhan proses itu terasa sebagai negara yang berlapis-lapis, tidak selalu sinkron, dan sangat sulit diprediksi ujung pangkalnya.
Maka, pertanyaan apakah pemerintah abai perlu dijawab secara hati-hati dan nuansif. Secara formal, pemerintah tidak dapat dikatakan abai karena banyak kebijakan reformasi telah dibuat dan diimplementasikan. OSS, UU Cipta Kerja, satgas-satgas pemberantasan pungli, dan berbagai paket deregulasi adalah bukti bahwa ada kesadaran dan upaya untuk memperbaiki keadaan. Namun secara substantif, negara belum sepenuhnya berhasil memastikan bahwa reformasi itu dirasakan sebagai kepastian yang nyata di lapangan. Inilah bentuk ketidakberdayaan yang lebih halus dan lebih berbahaya: negara kuat membuat aturan, tetapi belum cukup kuat menyatukan perilaku aparatnya sendiri dalam satu disiplin pelayanan yang konsisten.
Belajar Dari Malaysia dan Vietnam: Kapasitas Negara Yang Konsisten
Perbandingan dengan Malaysia dan Vietnam harus dibaca dalam kerangka ini. Malaysia bukanlah negara tanpa masalah. Vietnam juga tidak boleh diidealkan secara berlebihan, terutama mengingat perbedaan sistem politik dan keterbatasan ruang demokrasi di sana. Namun keduanya sering dipersepsikan memiliki keunggulan tertentu dalam hal stabilitas, konsistensi administratif, atau disiplin implementasi kebijakan ekonomi. Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus meniru sistem mereka secara mentah-mentah, melainkan bahwa investasi membutuhkan kapasitas negara yang konsisten dan dapat diandalkan.
Malaysia memberi pelajaran tentang pentingnya layanan investasi yang terkoordinasi, terpadu, dan akuntabel. Melalui Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Malaysia menciptakan satu pintu pelayanan yang menyederhanakan interaksi antara investor dan birokrasi. Setiap prosedur yang tidak esensial dihilangkan. Setiap instansi yang terkait dikoordinasikan dalam satu sistem yang transparan. Hasilnya, interaksi antara pengusaha dan birokrasi menjadi minimal, sehingga peluang untuk pemerasan juga mengecil secara signifikan.
Vietnam memberi pelajaran tentang disiplin negara dalam menjalankan strategi industrialisasi sejak reformasi Doi Moi pada 1986. Sebagai negara komunis dengan sistem partai tunggal, Vietnam memiliki kapasitas untuk menegakkan aturan main secara ketat. Tidak ada toleransi terhadap aparat yang bermain-main dengan investor, karena hal itu dianggap mengancam kepentingan nasional. Paradoksnya, negara yang tidak demokratis justru lebih mampu menegakkan rule of law dalam ranah ekonomi. Tentu ini bukan berarti Indonesia harus menjadi otoriter. Tetapi ada pelajaran berharga: demokrasi tanpa kapasitas negara yang kuat untuk menegakkan aturan main justru dapat menciptakan fragmentasi dan ketidakpastian yang merugikan semua pihak.
Indonesia tidak perlu menjadi Malaysia untuk memperbaiki birokrasinya, dan tidak perlu menjadi Vietnam untuk belajar disiplin implementasi kebijakan. Indonesia harus menemukan jalannya sendiri: demokrasi Pancasila yang kuat secara kapasitas, bersih secara tata kelola, dan manusiawi dalam pelayanan publik. Inilah jalan yang paling autentik dan paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
Membangun Kepastian: Dari Deregulasi Menuju Disiplin Kelembagaan
Karena itu, reformasi harus bergerak melampaui sekadar deregulasi menuju pembangunan disiplin kelembagaan yang kokoh. Deregulasi—memangkas aturan yang tidak perlu—adalah langkah penting, tetapi ia tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa aturan yang tersisa benar-benar ditegakkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
Pertama, negara perlu melakukan harmonisasi radikal terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan. Setiap aturan yang tumpang tindih harus dipetakan, dievaluasi, dan diselaraskan. Setiap prosedur yang tidak memiliki manfaat nyata bagi keselamatan publik, perlindungan lingkungan, kepatuhan pajak, atau kepentingan umum yang sah harus dihapus. Prinsipnya sederhana namun fundamental: semakin banyak pintu yang harus dilewati pelaku usaha, semakin besar ruang untuk terjadinya ketidakpastian dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam konteks penyalur migas bersubsidi, harmonisasi ini sangat mendesak. Jika BPK, Dirjen Migas, Irjen Migas, Irjen Kementerian Keuangan, dan BPH Migas telah melakukan audit dan pengawasan, maka hasil audit tersebut harus menjadi dasar bersama yang diakui oleh semua institusi negara, termasuk APH. Tidak boleh ada lagi surat klarifikasi yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. Koordinasi dan integrasi data antarlembaga harus menjadi prioritas utama.
Kedua, digitalisasi harus benar-benar terintegrasi dan interoperabel. Digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan birokrasi kertas ke layar komputer, sementara esensi pelayanannya tetap berbelit-belit. Jika pelaku usaha telah mengunggah dokumen ke sistem resmi, instansi lain semestinya dapat mengakses dokumen itu tanpa meminta ulang. Negara harus berhenti menjadikan warga sebagai kurir yang harus mengantarkan dokumen dari satu instansi ke instansi lain. Sistem perizinan dan pengawasan harus terhubung dalam satu ekosistem digital yang memungkinkan verifikasi silang secara otomatis.
Ketiga, perlu dibangun sistem nasional yang mencatat setiap surat klarifikasi, pemeriksaan, audit, atau permintaan dokumen kepada pelaku usaha. Dengan sistem ini, negara dapat menjawab secara berbasis data pertanyaan-pertanyaan kritis yang selama ini hanya dijawab dengan spekulasi: berapa banyak surat klarifikasi diterbitkan dalam setahun? Oleh lembaga mana? Untuk sektor apa? Berapa lama prosesnya? Dan bagaimana hasil akhirnya—apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak? Pertanyaan publik ini tidak boleh dijawab dengan dugaan atau anekdot. Negara hukum yang sehat harus berani hidup dalam transparansi data.
Keempat, mekanisme keberatan administratif harus diperkuat dan dibuat mudah diakses. Pelaku usaha yang merasa diperlakukan tidak proporsional harus memiliki kanal yang cepat, murah, dan aman untuk menyampaikan keberatan dan mencari keadilan. Ombudsman, inspektorat, pengawasan internal, lembaga etik, dan asosiasi dunia usaha perlu dihubungkan dalam sistem pengawasan yang lebih terpadu dan lebih dipercaya oleh publik. Jika saluran formal tidak dipercaya, warga akan memilih diam. Dan diam adalah tanda paling berbahaya dari kemunduran negara hukum.
Kelima, reformasi kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan reformasi integritas dan akuntabilitas. Aparat yang memegang kewenangan besar—terutama mereka yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha—harus sejahtera, terlatih dengan baik, dan dilindungi ketika mengambil keputusan dengan itikad baik. Namun kesejahteraan tanpa akuntabilitas hanya akan memperkuat budaya birokrasi yang nyaman dan tidak produktif. Sanksi atas penyalahgunaan kewenangan harus cepat, tegas, transparan, dan memberikan efek jera.
Keenam, budaya pelayanan publik harus menjadi indikator utama kinerja aparatur. Aparat tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen dan kepatuhan prosedural semata, tetapi juga dari kepastian waktu pelayanan, kualitas komunikasi dengan publik, kemampuan menyelesaikan masalah, dan tingkat kepuasan warga yang dilayani. Negara yang hanya berorientasi pada prosedur akan melahirkan tumpukan kertas yang rapi tetapi tidak bermakna. Negara yang berorientasi pada pelayanan akan melahirkan kepercayaan, legitimasi, dan kepastian.
Kepastian Hukum Adalah Keadilan Sosial
Pada titik ini, agenda investasi bertemu dengan agenda keadilan sosial dalam arti yang paling substantif. Ada sebagian pandangan yang mencurigai investasi sebagai agenda kapital semata, sebagai bentuk pengabdian negara kepada kepentingan pemodal besar. Kecurigaan itu tidak sepenuhnya keliru jika investasi memang merusak lingkungan, menindas buruh, menggusur rakyat kecil, atau hanya memperkaya segelintir elit tanpa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Tetapi investasi yang bertanggung jawab, yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan penerimaan negara, dan menghidupkan ekonomi daerah adalah bagian integral dari jalan menuju kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Maka, kepastian hukum bagi dunia usaha tidak boleh dipahami secara sempit sebagai privilese bagi kapital atau bentuk keberpihakan kepada pengusaha besar. Ia adalah bagian dari kepastian hukum bagi semua warga negara. Jika perusahaan besar saja merasa cemas dan tidak aman menghadapi ketidakpastian hukum, bagaimana dengan pelaku UMKM yang tidak punya akses ke konsultan hukum mahal? Jika investor besar saja kesulitan membaca dan memahami regulasi yang tumpang tindih, bagaimana dengan pedagang kecil, koperasi, atau pengusaha daerah yang ingin naik kelas? Jika penyalur migas bersubsidi yang sudah diaudit oleh banyak institusi negara saja masih dihantui surat klarifikasi, bagaimana dengan pengusaha kecil di sektor lain yang tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi proses hukum?
Satjipto Rahardjo, guru besar sosiologi hukum yang pemikirannya melampaui zamannya, mengingatkan bahwa hukum harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja untuk hukum. Dalam semangat hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas yang melupakan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang dapat menghukum, tetapi juga hukum yang mampu membimbing, melindungi, dan menciptakan tertib sosial yang manusiawi. Hukum harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, bukan menjadi instrumen yang menakut-nakuti dan menekan.
Penutup: Mengembalikan Negara Pada Fungsi Perlindungan
Pada akhirnya, ukuran negara yang kuat bukanlah banyaknya izin yang diterbitkan, banyaknya pemeriksaan yang dilakukan, atau banyaknya surat panggilan yang dikirimkan. Negara yang kuat adalah negara yang dapat diprediksi. Pajak boleh tegas, asalkan aturannya jelas dan tidak berubah-ubah secara arbitrer. Izin boleh ketat, asalkan waktunya pasti dan prosedurnya transparan. Pengawasan boleh serius dan mendalam, asalkan prosedurnya terstandarisasi dan tidak menimbulkan ketakutan. Sanksi boleh keras dan berat, asalkan dasar hukumnya terang dan prosesnya adil. Yang merusak kepercayaan publik bukanlah ketegasan negara dalam menegakkan aturan, melainkan ketidakpastian dan inkonsistensi negara dalam menerapkan aturannya sendiri.
Indonesia memiliki semua modal fundamental untuk menjadi negara besar yang disegani: pasar domestik yang luas, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang produktif, posisi strategis dalam geopolitik global, dan energi kewirausahaan rakyatnya yang tak kenal lelah. Tetapi semua modal itu dapat kehilangan daya dan menjadi tidak berarti jika negara tidak mampu memberi kepastian. Modal ekonomi membutuhkan modal institusional. Modal institusional membutuhkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik hanya dapat tumbuh dalam ekosistem hukum yang dapat diprediksi, konsisten, dan berkeadilan.
Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hiasan ideologis yang hanya dikutip pada upacara dan pidato kenegaraan. Ia harus menjadi sistem operasi negara yang hidup dan bekerja dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan. Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi fondasi integritas dan amanah. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi standar pelayanan publik. Persatuan Indonesia harus menjadi semangat koordinasi dan sinergi antarlembaga. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan harus menjadi prinsip penggunaan kewenangan secara arif. Dan Keadilan Sosial harus menjadi tujuan akhir yang menuntun seluruh proses hukum dan kebijakan.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh negara ini adalah: untuk apa sebenarnya negara didirikan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jawaban yang terang benderang: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perlindungan adalah tugas pertama dan utama negara. Kesejahteraan adalah tujuan yang hendak dicapai. Hukum adalah instrumen untuk mencapai keduanya. Ketiganya harus berjalan dalam satu kesatuan yang harmonis dan saling memperkuat.
Jika pelaku usaha yang sah dan taat hukum—termasuk para penyalur migas bersubsidi yang telah menjalani audit dan pengawasan dari berbagai institusi negara—masih merasa tidak aman dan hidup dalam bayang-bayang ancaman surat klarifikasi, maka negara harus berani melakukan refleksi mendalam. Bukan untuk melemahkan penegakan hukum atau memberi impunitas kepada pelaku usaha yang melanggar, tetapi untuk mengembalikan penegakan hukum kepada prinsip keadilan yang sejati. Bukan untuk memanjakan investor atau menciptakan zona bebas hukum bagi pengusaha, tetapi untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja, berusaha, dan menciptakan nilai bagi bangsa ini memperoleh perlindungan yang layak dari negaranya sendiri.
Indonesia tidak hanya membutuhkan negara yang pandai mengundang investasi melalui berbagai forum internasional dan paket insentif yang menarik. Indonesia membutuhkan negara yang layak dipercaya oleh mereka yang ingin bekerja, berusaha, dan membangun masa depan di tanah airnya sendiri. Di situlah Negara Hukum Pancasila diuji secara nyata: bukan dalam teks konstitusi, bukan dalam pidato kenegaraan, bukan dalam slogan-slogan politik, tetapi dalam pengalaman sehari-hari warga ketika berhadapan dengan negara—apakah mereka merasa dilindungi atau justru ditekan, dilayani atau dipersulit, diberi kepastian atau dibiarkan tersesat dalam labirin kewenangan yang tak berujung.
Jika negara mampu menjawab pertanyaan ini dengan tindakan nyata yang konsisten dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih aman bagi investasi. Indonesia akan menjadi lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Itulah sesungguhnya cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Dan cita-cita itu masih menunggu untuk diwujudkan. Waktu terus berjalan, dan setiap hari yang terbuang tanpa reformasi fundamental adalah hari di mana kepercayaan terhadap negara terus terkikis. Semoga kita tidak terlambat menyadarinya. Semoga kita masih memiliki keberanian untuk berubah.
